JAKARTA – Kementerian Pertanian menyiapkan berbagai langkah strategis sebagai upaya antisipasi peringatan krisis pangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021,di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (11/1).
Langkah strategis tersebut antara lain percepatan pertanaman, perluasan areal tanam baru, penguatan cadangan pangan. Bahkan juga menguatkan diversifikasi pangan dengan mengembangkan pangan lokal.
Presiden Jokowi mengingatkan kembali peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) soal krisis pangan dan menurutnya harus ditangani secara hati-hati.
“Kita tahu, FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Hati-hati menangani ini,” ujar Jokowi yang dikutip melalui siaran kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Presiden menyebutkan, ramalan krisis pangan tersebut merupakan akibat dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Sehingga, terjadi pembatasan-pembatasan perdagangan pangan.
“Hati-hati, akibat pembatasan mobilitas warga dan bahkan distribusi barang antarnegara, distribusi pangan dunia menjadi terkendala,” ungkapnya.
Jokowi meminta Kementerian Pertanian menangani persolan pangan ini secara lebih baik, demi kebutuhan yang diperlukan oleh seluruh masyarakat Indonesia bisa terpenuhi.
“Penduduk Indonesia sudah 270 juta lebih. Oleh sebab itu, pengelolaan yang terkait pangan itu betul-betul harus kita seriusi. Pembangunan pertanian harus betul-betul kita seriusi secara mendetil,” tutur Presiden.
Ada 4 skema yang dilakukan kementan. Di mana terdapat tiga fase yang diskenariokan. Di antaranya, melaksanakan gerakan percepatan tanam serentak, melaksanakan penyediaan serentak, penyediaan pembiayaan usaha pertanian yang bersumber dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan bantuan modal usaha bagi petani skala kecil.
Dalam menjalankan semua kebijakan tersebut, menurutnya, pemerintah sudah melaksanakan tiga fase pembangunan. Fase pertama, berupa agenda jangka pendek, agenda jangka menengah dan fase ketiga adalah menjalankan agenda jangka panjang.
“Kita sudah melaksanakan dalam tiga fase pembangunan. Yakni fase agenda jangka pendek, menengah, dan panjang,” kata Mentan SYL.
Menurut Mentan SYL, ada 11 bahan pangan pokok yang mendapat perhatian khusus pemerintah. Sebelas itu antara lain padi beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula, dan minyak goreng.
“Kebijakan dan program tersebut bersifat antisipatif, akseleratif, dan fokus pada penanganan gangguan akibat pandemi Covid-19, namun masih dalam koridor kebijakan dan program yang telah dirancang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian,” ungkap Mentan SYL.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, Kementan juga terus mengupayakan ketersediaan pangan tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di antaranya melalui pencegahan alih fungsi lahan yang ditetapkan dalam peraturan di daerah.
Menurutnya, alih fungsi lahan merupakan hal yang tidak dapat disepelekan, penyusutan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian mempengaruhi produktivitas pangan.
“Hal ini dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Ketersediaan lahan untuk pangan mutlak harus dilakukan,” tegas Sarwo Edhy.
Selain itu, dalam memenuhi dan menjaga ketersediaan pangan, Kementan telah melakukan intervensi di sejumlah provinsi yang mengalami surplus untuk dialihkan ke provinsi yang mengalami defisit stok pangan. Tidak hanya beras, namun juga komoditas lainnya. Komoditas pertanian sangat tergantung pada musim dan cuaca serta pergantian komoditas.
“Maka beragam upaya melalui percepatan tanam serta penerapan teknologi untuk mempercepat proses penanaman terus dilakukan di seluruh daerah untuk menggenjot produksi,” pungkasnya.
