SUARAJATIM.CO.ID, JAKARTA – Musim kemarau yang berkepanjangan di negeri ini segera berakhir. Di sejumlah daerah, terjadi kekeringan melanda daerahnya akibat hujan yang tak kunjung turun selama berbulan-bulan. Namun, selama musim kemarau itu tidak mendengar adanya kondisi kekurangan pangan di sejumlah daerah seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu.
Baca juga: Mahasiswa Pertanian Menilai Positif Upaya Prasarana dan Sarana dari Kementan
Kondisi itu, tidak terlepas dari kondisi ketahanan pangan yang tetap terkendali dan terjaga. Kemarau panjang dari April hingga Oktober ini, pemerintah cukup antisipatif tertutama untuk tetap terjaganya soal ketahanan pangan tersebut. Kunci dari semua itu adalah infrastruktur yang tetap terjaga.
Menurut Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, kementerian sudah membantu menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi daerah-daerah terdampak kekeringan dengan menyediakan paket bantuan kepada petani.
Pertama adalah pompanisasi dan pipanisasi. Bantuan tersebut digunakan untuk menarik air dari sumber-sumber yang ada, baik dari sungai maupun mata air.
“Contohnya di Purwakarta, Jawa Barat. Kami sediakan pipa sepanjang 3.700 meter untuk menarik air dari sungai. Ini bisa menyelamatkan lahan sawah seluas 1.500 hektar (ha) yang terancam gagal panen,” ungkap Sarwo Edhy, Senin (14/10).
Begitu juga di Indramayu, Cirebon, Brebes, dan Tegal. Intinya, daerah-daerah yang terancam kekeringan jika ada sumber airnya akan dibantu dengan pompa dan pipa.
Kedua, kementan juga menyediakan pembangunan embung atau long storage. Ini program untuk kelompok tani guna menampung air di musim hujan (bank air) kemudian dialirkan ke sawah di musim kemarau. Ketiga, membangun sumur dangkal (sumur bor) di lahan-lahan yang mengalami kekeringan.
“Sumur bor ini dalamnya bisa mencapai 60 meter. Ini juga cukup membantu dalam mengatasi kekeringan,” ungkapnya.
Keempat, petani diimbau untuk ikut program asuransi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Dengan asuransi ini, jika ada lahan padinya mengalami kekeringan hingga 70% akan dapat ganti rugi sebesar Rp 6 juta per ha per musim.
“Sehingga petani tidak perlu lagi was was mengalami gagal panen karena kekeringan. Karena dari klaim bisa jadi modal menanam kembali,” tambah Sarwo Edhy.
Selain penyediaan sejumlah paket, ada beberapa daerah yang punya cara khusus untuk menghadapai musim kemarau. Misalnya, petani di Desa Sindangkerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, mereka punya cara khusus untuk menghadapi musim kemarau agar lahan sawahnya tidak mengalami gagal panen.
Dalam konteks ini, Kementan juga turut memperkuat koordinasi dengan Tim Upaya Khusus (Upsus) yang ada di berbagai daerah. Tugas mitigasi dan antisipasi kekeringan merupakan bagian dari tugas Upsus untuk peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai (pajale).
“Oleh sebab itu, pendampingan dan upaya untuk menggerakkan serta mengkoordinasikan petani dan kelompok tani dalam mengatasi kekeringan dilakukan bersama di bawah koordinasi penanggung Upsus (Satgas) di setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami kekeringan,” tuturnya.
Terlepas dari semua itu, kemarau panjang tahun ini harus diakui tidak ada gejolak pangan yang krusial termasuk soal harga pangan. Artinya, ketahanan pangan terutama harga bahan pokok cukup tetap terjaga. Ini tentunya menjadi harapan masyarakat. (***)
