HALBAR – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengupayakan terwujudnya kesejahteraan bagi petani dengan konsep pertanian yang maju, mandiri dan modern. Salah satunya lewat program fasilitasi pembiayaan subsidi bunga, atau KUR (Kredit Usaha Rakyat) bidang Pertanian.
Tidak hanya tanaman padi, tapi juga komoditas perkebunan lainnya, seperti kopra (daging buah kelapa yang dikeringkan) di Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara. Di sini program KUR sedang digencarkan untuk mendorong komoditas kopra berorientasi ekspor.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendorong para pengusaha khususnya di lini bisnis pertanian dapat mengembangkan produknya agar berorientasi ekspor sehingga bisa bersaing dengan negara lain di pasar dunia.
“Saat ini Kementan terus berinovasi untuk menghasilkan produk yang sesuai standar negara tujuan ekspor sehingga target gerakan tiga kali ekspor (gratieks) bisa terealisasi dengan segera,” kata Mentan SYL, Kamis (29/10).
Kementan, lanjut Mentan SYL, mendorong agar perusahaan-perusahaan besar yang menggarap pertanian, tidak hanya berpikir bagaimana ketahanan nasional, tetapi bahkan produk-produk ekspor harus mampu berkompetisi dan bersaing dengan negara-negara lain.
“Para pengusaha khususnya yang berada di Maluku Utara harus mencari dan mau mengembangkan produk turunan dari satu komoditi pertanian yang bisa diekspor lebih bervariasi, sehingga turut menambah daya tarik konsumen mancanegara,” tuturnya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menyebutkan, dana KUR bisa digunakan petani untuk mengembangkan budidaya ataupun mengerjakan bisnis lainnya yang berkaitan di bidang pertanian.
“Penyaluran KUR telah dinikmati petani di berbagai sektor yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan, serta jasa pertanian, perkebunan, dan peternakan,” sebut Sarwo Edhy.
Adapun, latar belakang perumusan KUR Pertanian ini dilandasi kebutuhan petani pada KUR untuk melanjutkan usaha taninya. Dirinya mengakui masalah pembiayaan masih menjadi kendala karena petani sedikit mengalami kesulitan ketika akan meminjam ke bank.
“Biasanya yang menjadi kendala dalam pembiayaan tersebut keharusan adanya agunan atau jaminan dan angsurannya yang cukup besar. Karena usaha tani ini berbeda dengan usaha-usaha lainnya, pastinya petani akan kesulitan mendapatkan permodalan,” jelas Sarwo Edhy.
Dalam rangka program KUR, Direktur Pembiayaan PSP, Indah Megahwati, melakukan kunjungan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat pada Rabu (28/10). Pada kunjungannya, Direktur Pembiayaan PSP diterima oleh PJS Bupati Halmahera Barat, M. Rizal Ismail, di kantor Bupati Halmahera Barat.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir Ir. Nursani Kompeni (Kabid PSP), Ir. Nurjannah Ali (Kabid Perkebunan), Muhammad Abdu, S.P (Kasie Pembiayaan), serta Bahri Nurdin, S.P (Kasie PPHP) dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara.
Kunjungan kerja dan koordinasi dari Direktur Pembiayaan PSP dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi pembiayaan pertanian KUR offtaker di Lapangan Sasadu Lamo.
“Di tengah pandemi ini, hanya sektor pertanian yang kurva ekonominya naik. Karenanya, negara melalui Kementerian Pertanian mendorong percepatan realisasi KUR melalui skema offtaker,” ujar Indah.
Melalui skema offtaker ini, Indah mengharapkan pemerintah setempat mau menjadi motor penggerak untuk realisasi KUR, terutama untuk komoditi kelapa, cengkeh dan pala. Bahkan Indah mendorong sampai pada kegiatan ekspor.
Indah Megawati juga mendorong petani dan pemerintah serta seluruh stakeholder yang ada di Maluku Utara untuk meningkatkan kualitas dan nilai hasil pertanian.
“Kalau sekedar menyalurkan dana KUR, itu sudah biasa. Tetapi kita harus mampu menciptakan hasil pertanian sampai pada sektor industri,” tambah Indah.
Kedepannya, Indah berharap program KUR ini dapat di implementasikan secara digital untuk mengimbangi perkembangan zaman, dan mendorong generasi millenial untuk mau menjadi petani yang maju, mandiri, dan modern.
Rizal menyampaikan, produksi kelapa di Halmahera Barat sebanyak 250 ribu ton per tahun. di Halmahera Barat juga ada program GEMAS (Gerakan Masyarakat Menanam), dan GOSORA (Gerakan Orientasi Ekspor untuk Rakyat Sejahtera).
“Tentu hal tersebut harus kita dorong untuk ekspor, dan dengan adanya offtaker, kegiatan pertanian dari hulu sampai ke hilir dapat sangat terbantu,” jelasnya.
Kegiatan sosialisasi berskala Provinsi Maluku Utara tersebut, juga dihadiri Asisten 3 yang mewakili Walikota Ternate, Bea Cukai Provinsi Maluku Utara, Ketua Bidang Pembiayaan dan Keuangan BPP HIPMI, Asuransi Jasindo, KOPITA (Komunitas Penggiat Kopra Putih) serta petani dan pemuda se-Halmahera Barat.
