LOMBOK TIMUR – Perhatian besar diberikan Kementerian Pertanian kepada penyuluh. Bahkan, Menteri Pertanian menyatakan keinginannya agar penyuluh bisa berada di bawah komando Kementerian Pertanian. Saat ini, status penyuluh merupakan pegawai di bawah pemerintah daerah.
“Saya mau penyuluh ada di bawah Kementan karena Kementan bisa hebat kalau penyuluh hebat, penyuluh hebat kalau ada manajemen agenda yang terukur,” kata Mentan SYL di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (21/10/2020).
Mentan SYL mengatakan, penyuluh akan berperan optimal dengan manajemen yang terukur jika berada langsung di bawah kendali pemerintah pusat. Saat ini setidaknya terdapat 72.700 penyuluh di seluruh Indonesia.
Menurutnya, saat ini penyuluh berada di bawah pemerintah daerah sehingga Kementan tidak langsung dapat melakukan intervensi kebijakan. Namun hal ini jangan sampai mempengaruhi dan membuat implementasi kebijakan di lapangan terhambat.
“Penyuluh itu seperti kopasus saya, penembak saya. Kalau di lapangan tidak ada penembak jitu, bagaimana kita bisa berperang?” katanya.
Kepala Badan Pengembangan dan Penyuluhan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi juga menjelaskan, meski posisi penyuluh tetap seperti saat ini yakni tetap berada di kabupaten/kota. Namun komando secara teknis akan berada di bawah kendali Kementan.
“Penyuluh posisinya tetap ada di daerah, di kabupaten/kota. Namun dalam bertugas secara teknis, apa yang harus dia lakukan, termasuk bagaimana pendampingan dan pengawalan kepada petani itu nantinya akan dikomandani oleh Kementan,” ujar Dedi saat Launching Model BPP Konstratani di Kabupaten Lombok Timur, Rabu (21/10/2020).
Dedi melanjutkan, untuk pendanaan penyuluhan harus berkolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat.
“Begitu juga dengan penyelenggaraannya, metodologi dan lain sebagainya akan di bawah koordinasi Kementan,” tutur dia.
Dengan dikoordinasi oleh Kementan, Dedi menyebut target penyuluhan secara nasional akan lebih terarah dan efektif. “Kami sudah bahas berkali-kali dan draft akhir sudah kami kirim kembali ke Sekretariat Negara. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi Perpres ini segera diteken oleh Presiden,” ujar Dedi.
Dedi menjelaskan, penyuluh menghadapi kondisi dan situasi berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. “Ada daerah yang memperhatikan betul penyuluh ini, ada yang belum menjadikannya prioritas perhatian. Tapi secara umum kondisi penyuluh sama yakni kita masih kekurangan dan beberapa sudah mau pensiun,” ujarnya. Kapasitas dan pendidikan para penyuluh, kata Dedi, juga harus ditingkatkan.
Untuk itu, Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Konstratani) dimaksudkan untuk hal tersebut yaitu meningkatkan kapasitas SDM pertanian yang di dalamnya termasuk para penyuluh.
Sementara Wakil Bupati Lombok Timur, H Rumaksi SJ berterimakasih kepada Kementan atas program yang telah diluncurkannya ini. Menurut dia, peningkatan kapasitas bagi petani dan penyuluh akan bermanfaat untuk memajukan sektor pertanian Indonesia, khususnya di kabupaten yang dipimpinnya.
“Ini akan sangat bermanfaat betul bagi kami. Selama ini kabupaten kami angka kemiskinannya terbanyak dibanding daerah lain. Begitu juga pengangguran yang merupakan angka terbanyak,” ungkapnya. Pada kesempatan itu Rumaksi memaparkan kondisi tak ideal penyuluh jika dibandingkan dengan luasan lahan di daerah pimpinannya.
“Tenaga penyuluhnya sangat kurang dibanding rasio luas areal sawah. Ini yang menjadi masalah kami di samping sarana dan prasarana bagi petugas PPL,” tuturnya.
Ia bercerita, ketika kali pertama dilantik langsung dihantam gempa bumi. “Kami tak menjalankan visi misi. Kami langsung menanggulangi gempa. Sampai kini korban masih ada yang belum direhabilitasi. Belum selesai gempa, saat ini datang Covid-19 yang membuat semakin terpuruk,” ujarnya.
Ia memaparkan kondisi pertanian di daerah yang dipimpinnya. Sebagai Ketua HKRI Lombok Timur, Rumaksi sadar betul jika Kecamatan Sembalun berpotensi besar sebagai pusat pengembangan pertanian. Itu sebabnya Kecamatan Sembalun ditetapkan sebagai sentra bibit bawang putih. Masalahnya adalah pascapanen. Harus ada yang ditunjuk untuk membeli hasil panen kami. Tahun ini panen bagus,” paparnya.
