BOGOR – Tantangan pertanian berbasis industri 4.0 dijawab tuntas oleh Kementan. Selain sarana infrastruktur, Kementan menaikan level Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Penyuluh Pertanian. Ada banyak regulasi yang direvisi dan disempurnakan untuk menyesuaikan dengan industri 4.0 melalui kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Peningkatan kompetensi SDM pertanian dimulai dengan Konvensi Rancangan Kaji Ulang SKKNI Bidang Penyuluhan Pertanian, 9-10 Juni 2021. Lokasi konvensinya berada di Arch Hotel Bogor. Jumlah pesertanya ada 35 orang yang merupakan stakeholder pertanian khususnya bidang penyuluh. Kalangan akademisi juga dilibatkan seperti, IPB, UGM, Universitas Brawijaya, hingga UNS.
“Penyesuaian harus dilakukan, apalagi revolusi industri 4.0 menuntut perubahan besar. Teknologi harus dikuasai. Selain implementasinya, kemampuan SDM-nya harus disiapkan. Kompetensi SDM harus dinaikan terutama penyuluh. Dengan pengkajian ulang SKKNI ini, SDM pertanian siap memenangkan persaingan 4.0,” ungkap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Selama 2 hari menggelar konvensi, sedikitnya ada 38 item kriteria kompetensi yang diperbarui. Adapun KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang direvisi ada 16 kriteria. KKNI merupakan kerangka jenjang kualifikasi kompetensi dengan grade tertentu yang terintegrasi dengan elemen penyusun kompetensi kerja. Sebut saja, pendidikan, pelatihan kerja, hingga pengalaman kerja.
Adapun SKKNI yang dikaji ulang melalui Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP adalah Nomor 43 Tahun 2013. Konvensi Rancangan Kaji Ulang SKKNI Bidang Penyuluhan Pertanian ini sebagai puncak dari rangkaian kegiatan sebelumnya. Sebelum konvensi, dilakukan koordinasi telaah SKKNI Bidang Penyuluhan Pertanian Nomor 43 Tahun 2013 pada Januari 2021. Ada juga penyusunan draft Rancangan Kaji Ulang SKKNI di bulan yang sama.
Selang sebulan berikutnya, draft Rancangan Kaji Ulang SKKNI dirumuskan. Langkah berikutnya ada verifikasi internal oleh tim BPPSDMP pada Maret 2021, lalu Prakonvensi Rancangan Kaji Ulang SKKNI pada April 2021. Dilakukan juga verifikasi eksternal oleh Tim Kementerian Ketenagakerjaan.pada Mei 2021 dan ditutup konvensi Rancangan Kaji Ulang SKKNI.
“Sekarang pertanian arus menjadi bisnis dan industri dengan value ekonomi tinggi. Penyesuaian juga mutlak diperlukan untuk menjawab kebutuhan industri 4.0. Untuk itu, penyesuaian diberikan melalui Kaji Ulang SKKNI Bidang Penyuluhan Pertanian. Sebab, SDM menjadi kunci keberhasilan peningkatan produktivitas,” terang Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi.
Menyempurnakan SKKNI Bidang Penyuluhan Pertanian, sedikitnya ada 8 standar yang harus dipenuhi. Penyusunan SKKNI dan KKNI mempertimbangkan saran yang baik. Menghindari saling menyalahkan karena perbedaan pendapat, lalu tetap fokus pada isu-isu mendasar. Pembahasan revisi SKKNI/KKNI dilakukan menurut urutan yang sesuai dengan ditopang kerjasama solid dan harmonis.
“Penyesuaian harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Untuk mencapai produktivitas, SDM memang memegang kunci dengan pengaruh 50%. Untuk inovasi dan sarana prasara hingga peraturan perundangan masing-masing hanya 25%. Pertanian modern juga harus cepat terwujud melalui pemanfaatan varietas unggul, alsintan modern, dan pemanfaatan IT,” tegas Dedi lagi.
Melakukan revisi regulasi, penguatan memang diberikan kepada SKKNI Bidang Penyuluhan Pertanian yang baru. Sebab, penyuluh pertanian dituntut memiliki soft skill mumpuni dalam hal berkomunikasi, penguasaan teknologi, hingga kemampuan membangun kemitraan. Semakin kompleks, para penyuluh pertanian juga menjadi problem solving di lapangan.
“Apresiasi bagi Kementan yang terus mengupgrade kompetensi SDM-nya. Komitmen mereka luar biasa. Untuk mencapai target besar produktivitas dan menangkan persaingan industri 4.0, SDM dan penyuluh smart sangat diperlukan,” papar Plt Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kemnaker Muchtar Aziz.
