MATARAM – Mencapai kedaulatan pangan menjadi salah satu target yang ingin diwujudkan pemerintah. Berbagai program pun digelar untuk mendukung hal tersebut, termasuk Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP).
Kepala Badan Pengembangan dan Penyuluhan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi menegaskan jika IPDMIP diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh Dedi saat membuka dan memberikan pengarahan pada acara Workshop Rekonsiliasi Keuangan On-Granting IPDMIP Triwulan III Tahun Anggaran 2020 di Aston Inn Hotel, Mataram, Nusa Tengara Barat (NTB), Rabu (21/10/2020).
Ia memaparkan, IPDMIP merupakan program atau kegiatan Kementerian Pertanian di bawah naungan BPPSDMP.
“IPDMIP ini harus men-support tupoksi BPPSDMP, men-support tujuan pembangunan pertanian nasional,” kata Dedi.
Program ini, Dedi melanjutkan, merupakan bentuk kerja sama Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Bappenas dan pemerintah daerah. Keberhasilan program ini tergantung dari kinerja dan sinergi instansi tersebut. Ia meminta kepada semua pihak untuk serius menyelesaikan program IPDMIP yang telah berjalan ini. Sebab, salah satu sasaran program ini yakni mendukung ketahanan pangan nasional.
“Tujuan kita adalah menyediakan pangan seluruh penduduk Indonesia. Jangan biarkan seorang pun kelaparan. Kalau ada satu orang Indonesia kelaparan, itu terlalu banyak. Ingat, IPDMIP digulirkan untuk mencapai kedaulatan pangan nasional. Ini harus tercapai,” tegas Dedi.
Tujuan berikut dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Meski petani di Indonesia jumlahnya mayoritas, namun Dedi menilai tingkat kesejahteraan mereka minoritas. Menurutnya, petani masih dihadapkan pada sarana produksi yang cukup mahal. Sementara ketika masa panen raya tiba, hasil produksi petani terjun bebas.
“Komoditas pertanian dijual dengan harga murah. Mengapa bisa begitu? Berarti ada yang salah dalam pengelolaannya. Peningkatan kesejahteraan petani harus diawali dengan peningkatan produktivitas,” tuturnya.
Tujuan berikut sistem pertanian Indonesia menurut Dedi adalah untuk menggenjot ekspor. Tentu saja ada komoditas pertanian prioritas untuk diekspor ke luar negeri. Dalam tataran itu, cara-cara profesional dengan mengedepankan inovasi teknologi harus dikedepankan.
“IPDMIP ini difokuskan kepada petani yang ada di daerah irigasi. Irigasi merupakan prasarna pertanian yang dapat mendongkrak produktivitas,” tuturnya.
Dedi juga meminta agar kegiatan fisik dan administrasi harus berjalan selaras serta saling mendukung satu sama lain. Administrasi keuangan, katanya, harus mendukung kegiatan teknis di lapangan.
“Yang terpenting adalah pengelolaan administrasi keuangan harus cepat dan tepat. Kunci utamanya adalah kejujuran. Kalau jujur semua akan berjalan dengan baik,” pesan Dedi.
Sementara Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian, Leli Nuryati menjelaskan jika workshop ini diselenggarakan setiap tiga bulan sekali di tiga lokasi berbeda.
“Saat ini diselenggarakan di NTB, berikutnya di Sulawesi Utara dan terakhir di Aceh. Kegiatan ini, juga dimaksudkan untuk mengevaluasi laporan keuangan program IPDMIP. Tujuannya dalam rangka akuntabilitas dan mewujudkan transparansi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Husnul Fauzi menambahkan, sebagai pelaksana program, NTB sama seperti provinsi lainnya yakni menyandang wilayah pangan nasional. Ia berterimakasih wilayahnya dibentu dengan program IPDMIP ini.
“Kami bahagia dapat program ini. Saya mengartikan sedikit IPDMIP ini penjelmaan dari untuk memperbaiki jaringan irigasi,” katanya.
Provinsi NTB, Fauzi melanjutkan, memiliki luas lahan sawah sebesar 234 ribu hektar yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota. Kami memproteksi lahan sawah kami melalui perda. Prediksi 50 tahun ke depan, dengan laju pertambahan penduduk sebesar 1,3 persen, kami tetap masih surplus beras,” papar Fauzi.
Saat ini, masih menurut Fauzi, industrialisasi sektor pertanian menjadi fokus utama Pemprov NTB.
“Industrialisasi menjadi koor utama kami. NTB sejahtera dan mandiri. Itulah spirit industrilisasi pertanian kami. Sejak dari benih harus dipresisi dengan baik. Hilirisasinya nilai tambahnya bagi petani harus dipikirkan, sehingga margin keuntungan tak hanya meilik pasar, tetapi juga petani,” ujarnya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan jika untuk mencapai kedaulatan pangan semua pihak harus bergerak bersama.
“Semua pihak harus sama-sama, satu visi, dalam mendukung pertanian. Dengan kebersamaan itu, mencapai kedaulatan pangan bisa kita wujudkan. Apalagi pertanian menjadi salah satu sektor yang PDB-nya tumbuh positif saat Covid-19. Sedangkan sektor lain pertumbuhannya minus,” tuturnya.
