JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, hingga saat ini penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian sebesar Rp 37,6 triliun. Nilai ini sekitar 75 persen dari pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 50 triliun yang dibebankan ke Kementan.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong peningkatan produktivitas petani. Salah satunya melalui penyaluran KUR untuk sektor pertanian dengan bunga sebesar 6 persen hingga Desember 2020.
“Tahun sebelumnya bunga KUR 7-8 persen, tapi sekarang menjadi 6 persen maka tidak akan memberatkan petani. Turunnya suku bunga KUR ini tentu menjadi angin segar bagi petani,” ujar Mentan SYL, Selasa (13/10).
Mentan SYL menerangkan, petani mendapatkan keringanan untuk membayarnya, yakni dapat dibayar dan boleh dicicil pada saat produk pertaniannya sudah menghasilkan (panen).
“Ini tentu memudahkan para petani, misalnya petani mengajukan KUR Rp 50 juta (tanpa agunan) untuk modal usaha taninya yang berupa tanaman padi atau jagung. Lalu tanaman tersebut baru menghasilkan setelah kurang lebih tiga bulan. Jadi ketika sudah 3 bulan, mereka (petani) dapat melunasinya, bunganya hanya 0,2 persen atau sekitar Rp 8000 saja,” jelasnya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menyebutkan, realisasi Rp 37,6 triliun dari target Rp 50 triliun tersebut digunakan petani untuk mengembangkan budidaya ataupun mengerjakan bisnis lainnya yang berkaitan di bidang pertanian.
“Penyaluran KUR telah dinikmati petani di berbagai sektor yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan, serta jasa pertanian, perkebunan, dan peternakan,” sebut Sarwo Edhy.
Adapun, latar belakang perumusan KUR Pertanian ini dilandasi kebutuhan petani pada KUR untuk melanjutkan usaha taninya. Dirinya mengakui masalah pembiayaan masih menjadi kendala karena petani sedikit mengalami kesulitan ketika akan meminjam ke bank.
“Biasanya yang menjadi kendala dalam pembiayaan tersebut keharusan adanya agunan atau jaminan dan angsurannya yang cukup besar. Karena usaha tani ini berbeda dengan usaha-usaha lainnya, pastinya petani akan kesulitan mendapatkan permodalan,” jelas Sarwo Edhy.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi penyaluran KUR ke sektor pertanian. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan realisasi penyaluran KUR juga meningkat signifikan berkat upaya Himpunan Bank Milik Negara (BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri) tersebut.
“Dari alokasi Rp 4,4 triliun yang diserahkan ke Himbara ditambah dengan adanya Kurda Program Pemprov Sumsel diinformasikan mengalami peningkatan, bahkan sudah 50 persen terealisasi,” kata Herman Deru.
Herman Deru mengatakan, Pemprov sangat berterima kasih atas kinerja positif itu apalagi terdata bahwa KUR paling banyak disalurkan pada sektor pertanian. Dengan adanya aliran modal ke petani ini, Sumsel semakin optimistis bakal masuk dalam tiga besar dalam produksi beras secara nasional.
Herman Deru juga menilai, pilihan menyokong sektor pertanian oleh kalangan perbankan ini terbilang realistis mengingat sektor pangan masih bertahan di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, pemprov terus berkoordinasi dengan OJK Regional 7 Sumbagsel untuk membantu mengawal target pemerintah dalam peningkatan produksi pangan ini.
“Percepatan penyaluran KUR ini juga merupakan komitmen Pemprov Sumsel bersama institusi lain untuk memulihkan ekonomi baik nasional maupun Sumsel,” kata Herman Deru.
Potensi Sumsel sangat tinggi, jika aksi ini dibarengi dengan penambahan masa tanam padi dari satu kali tanam menjadi dua kali tanam dalam setahun, atau jika memungkinkan, menjadi tiga kali tanam dalam setahun.
“Berbagai pihak harus bersinergi untuk membantu petani terutama dalam ketersediaan modal kerja mengingat masih banyak petani yang belum sepenuhnya memperoleh akses kepada perbankan atau bankable,” pungkas Herman Deru.(*)
