LOMBOK BARAT – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) siap membantu Pemerintah Pusat dalam mendorong sektor pertanian untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Salah satunya lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian dimana NTB mendapat alokasi sebesar Rp 5 triliun tahun 2020 ini dan sudah terserap Rp 3,5 triliun.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajak para petani dan pimpinan daerah untuk memanfaatkan layanan KUR demi meningkatkan kinerja sektor pertanian dari hulu hingga hilir.
“Kalau ini termanfaatkan dengan baik, maka tidak perlu lagi petani ngambil pinjaman dari mana-mana yang bunganya besar-besar. Tentu saja, semua penerima KUR masuk dalam kelompok-kelompok tani yang dikendalikan bersama-sama,” ujar Mentan SYL, Jumat (16/10).
KUR untuk sektor pertanian dialokasikan mencapai Rp 50 triliun. Dana ini bisa dimanfaatkan para petani di seluruh Indonesia. Dalam jangka pendek, penyaluran KUR juga diharapkan dapat menangkal dampak pandemi Covid-19.
“Sektor pertanian tidak boleh goyah akibat Covid-19. KUR ini juga sebagai upaya agar dampaknya tidak sampai memukul perekonomian petani,” kata Mentan SYL.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy menjelaskan, penyerapan KUR pertanian masih didominasi sektor hulu. Kementan akan mendorong juga pemanfaatan KUR di sektor hilir, seperti untuk pembelian alat pertanian.
“Sektor hulu selama ini dianggap lebih mudah diakses karena tidak memerlukan agunan. Padahal KUR dengan plafon besar pun sebenarnya akan mudah diakses jika digunakan untuk pembelian alat,” ungkap Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy menyebutkan, realisasi KUR pertanian saat ini mencapai Rp 37,6 triliun dari target Rp 50 triliun. Dana tersebut digunakan petani untuk mengembangkan budidaya ataupun mengerjakan bisnis lainnya yang berkaitan di bidang pertanian.
“Penyaluran KUR telah dinikmati petani di berbagai sektor yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan, serta jasa pertanian, perkebunan, dan peternakan,” sebut Sarwo Edhy.
Adapun, latar belakang perumusan KUR Pertanian ini dilandasi kebutuhan petani pada KUR untuk melanjutkan usaha taninya. Dirinya mengakui masalah pembiayaan masih menjadi kendala karena petani sedikit mengalami kesulitan ketika akan meminjam ke bank.
“Biasanya yang menjadi kendala dalam pembiayaan tersebut keharusan adanya agunan atau jaminan dan angsurannya yang cukup besar. Karena usaha tani ini berbeda dengan usaha-usaha lainnya, pastinya petani akan kesulitan mendapatkan permodalan,” jelas Sarwo Edhy.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Husnul Fauzi mengatakan, tahun 2019 lalu, pemerintah menyediakan Rp 3 triliun KUR kepada petani di NTB. Karena serapannya tertinggi di Indonesia, tahun ini ditambah menjadi Rp 5 triliun.
Penyaluran KUR pertanian disebar melalui bank-bank milik negara, seperti BRI, BNI, Mandiri, termasuk Bank Daerah NTB dan Bank NTB Syariah.
“KUR diberikan tanpa jaminan, dan margin pengembangan yang lunak. Karena itu, kami mendorong petani, bahkan petani milenial untuk mengaksesnya,” ujar Husnul Fauzi.
Husnul Fauzi menjelaskan, sampai saat ini, sekitar Rp 3,5 triliun dari Rp 5 triliun yang sudah diserap petani NTB. Tinggal Rp 1,5 triliun yang belum diserap petani.
“Syaratnya gampang. Yang penting punya lahan untuk menanam,” katanya.
Dikatakannya, KUR pertanian tahun 2020 ini terserap paling besar untuk petani bawang merah. Lalu petani jagung dan petani padi. Untuk terus menggairahkan sektor pertanian, skema korporasi digalakkan melalui kemitraan seluruh stakeholder. Dari penyedia pupuk, penyedia benih, bank pembiayaan untuk pengolahan, off taker sebagai pembeli saat panen.
Empat tahun ke depan, pola korporasi ini terus dikembangkan di NTB untuk kemudahan hulu hilir sektor pertanian. Pada bagian lain, Husnul Fauzi menyebut sektor pertanian menjadi salah satu tulang punggung dalam membangun perekonomian nasional.
“Sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu, sektor pertanian juga memiliki peranan penting dalam penyediaan pangan, pengentasan kemiskinan, pembentukan PDB, penerimaan devisa, perbaikan pendapatan masyarakat, pembentuk budaya bangsa, serta penyeimbang ekosistem,” sebutnya.(*)
