SI PAKAR IRIGASI Permudah Verifikasi Padat Karya Irigasi

oleh -196 views

JAKARTA – Program Rehabilitasi jaringan irigasi kian terasa bermanfaat bagi petani. Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) terus mengupayakan semakin banyak lahan pertanian yang teraliri agar produksi dan produktivitas meningkat.

Guna meningkatkan ketersediaan air irigasi, Kementan melakukan upaya pembangunan infrastruktur irigasi melalui perbaikan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian, pengembangan sumber air lainnya melalui irigasi perpompaan dan perpipaan serta pemanfaatan irigasi air tanah.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjelaskan, aplikasi SiPAKAR IRIGASI dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan padat karya irigasi pertanian. Mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan administrasi hingga pelaporan kegiatan.

“Aplikasi yang berbasis web ini akan digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendapatkan bantuan padat karya irigasi pertanian melalu anggaran APBN di bawah Satuan Kerja Ditjen PSP,” ujar Mentan SYL, Minggu (13/12).

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, ketersediaan air irigasi pertanian merupakan salah satu faktor determinan yang mempengaruhi produksi.

“Sehingga penting dan strategis peranannya dalam menunjang keberhasilan usaha pertanian, terutama dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan,” ujar Sarwo Edhy.

Realisasi pembangunan infrastruktur irigasi selama 5 tahun (2015 – 2019) yaitu untuk rehabilitasi jaringan tersier seluas 3.281.129 ha. Pembangunan embung/dam parit/longstorage 3.079 unit dan pengembangan irigasi pompanisasi/perpipaan 3.774 unit.

“Agar petani menjadi aktor utama, rehabilitasi jaringan irigasi pertanian dilakukan secara padat karya oleh petani itu sendiri. Bantuan pemerintah dikucurkan melalui rekening kelompok tani dan bimbingan teknis dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, sehingga bisa tumbuh partisipasi dari petani mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan irigasi,” ungkap Sarwo Edhy.

Dengan rentang wilayah yang luas dari rehabilitasi jaringan irigasi pertanian ini, perlu ada pendampingan yang berjenjang. Mulai dari verifikasi lapangan yang awalnya dilakukan oleh Pusat (Ditjen PSP), akan dialihkan ke daerah (Dinas Pertanian Kabupaten/Kota). Meskipun kelayakan pemberian bantuan rehabilitasi dilakukan oleh Ditjen PSP.

Direktur Irigasi Pertanian, Rahmanto mengakui sebelumnya petugas teknis melakukan secara manual dan merekap berkas verifikasi yang banyak.

“Usulan kegiatan irigasi tahun 2020 ada 31.200 kelompok, otomatis berkasnya bisa mencapai 3 kali lipatnya. Sedangkan SDM Verifikator di Ditjen PSP sedikit. Verifikasi ini penting agar kriteria teknis dari sarana irigasi harus sesuai,” bebernya.

Agar kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian ini bisa berjalan, Ditjen PSP beradaptasi di era 4.0 dengan meluncurkan SI PAKAR IRIGASI yaitu Sistem Informasi Padat Karya Irigasi Pertanian yang berkesinambungan dengan Standar Operation Procedure (SOP) terkait Bantuan Pemerintah (Banpem) Padat Karya Irigasi Pertanian.

“Aplikasi SiPAKAR IRIGASI dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan padat karya irigasi pertanian. Mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan administrasi hingga pelaporan kegiatan,” tambah Rahmanto.

Aplikasi yang berbasis web dengan alamat www.sipakar.psp.pertanian.go.id ini akan digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendapatkan bantuan padat karya irigasi pertanian melalu anggaran APBN di bawah Satuan Kerja Ditjen PSP.

Rahmanto mengatakan, produk proyek perubahan tersebut akan membawa dampak terhadap kepada keberhasilan pembangunan infrastruktur irigasi pertanian melalui pola padat karya karena lebih memperhatikan kriteria teknis dalam penilaian kelayakannya, data dan dokumen kegiatan akan tersusun dengan baik, memudahkan pengendalian dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan yang lebih cepat.

“Sehingga bisa terukur dampak irigasi pertanian yaitu meningkatkan ketersediaan air, meningkatkan indeks pertanaman dan produtivitas komoditas pertanian,” jelas Rahmanto.

Rahmanto menjelaskan, Direktorat Irigasi Pertanian akan langsung melakukan pelatihan kepada petugas teknis di daerah (Dinas Pertanian Kabupaten/Kota). Mulai dari pengoperasian aplikasi, melaksanakan survei, investigasi dan desain kegiatan irigasi.

“Kita baru sosialisasikan di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat, daerah lain akan menyusul. Paling penting, prakteknya,” tukasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *