JAKARTA – Politisi Partai Nasdem yang juga pemerhati sektor pertanian, Irma Suryani Chaniago mengatakan bahwa masalah pupuk subsidi selama ini bukan langka, melainkan subsidinya yang berkurang. Karena itu, Irma berharap peranan dari Pupuk Indonesia sebagai anak perusahaan BUMN yang dipercaya melakukan produksi dan distribusi harus lebih dioptimalkan.
“Kalau soal alokasi pupuk menurut saya sudah sesuai dengan kimia analisa tanah yang dilakukan balitbang Kementan. Selain itu, KP3 di daerah juga harus dimaksimalkan,” ujar Irma, Sabtu, 29 Januari 2022.
Menurut Irma, apabila ke depan nantinya ditemukan indikasi kecurangan yang dilakukan distributor dan kios resmi karena menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET), maka PI harus segera melibatkan penegak hukum.
“Kenapa harus begitu, karena masalah pupuk subsidi yang terbatas ini harus dikelola secara efisien dan bisa sampai di petani dengan jalur distribusi yang diawasi pupuk indonesia. Jadi alokasinya bukan top down. Tapi berdasarkan permintaan kebutuhan dari petani dan daerah,” katanya.
Irma memastikan bahwa Kementan dibawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo sudah berupaya melakukan perbaikan tata kelola pupuk yang melibatkan empat Kementerian. Keempat Kementerian itu diantaranya BUMN, Kemenkeu, Kemendag dan Kementan.
“Menurut Pak Menteri, kementan telah mengajukan RDKK (rencana definitif kebutuhan pupuk) sebesar 24 juta ton, tetapi yg disetujui oleh menkeu hanya 9 ton, tentu saja kurang. Sementara itu pendistribusian pupuk dilaksanakan oleh PPI dibawah menteri BUMN dan semua yang berkaitan dengan keuangan langsung ditangani oleh Menkeu,” katanya.
Irma menjelaskan, selama ini tata kelola pupuk subsidi selalu dimulai dari perencanaan. Alur penerima pupuk subsidi disusun oleh kelompok tani yang
didampingi penyuluh. Selanjutnya proses verifikasi dan validasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai pengesahan.
“Sementara pengadaan dan pendistribusian dilakukan oleh pupuk indonesia. Jadi semua kementrian terkait terlibat soal pasokan pupuk ini,” tutupnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian terus melakukan pengawalan ketat pupuk subsidi untuk petani. Apalagi kebutuhan petani secara nasional mencapai 22,57 juta ton hingga 26,18 juta ton per tahun. Namun anggaran negara (Kemenkeu) hanya cukup untuk 8,87 juta ton hingga 9,55 juta ton senilai 25 Trilliun.
Kementan sendiri di tahun 2022 telah menetapkan pupuk Urea dialokasikan sebanyak 4.232.704 ton, SP-36 sebanyak 541.201 ton, ZA sebanyak 823.475 ton, NPK sebanyak 2.470.445 ton, NPK Formula Khusus sebanyak 11.469 ton, Organik Granul sebanyak 1.038.763 ton dan organik Cair sebanyak 1.870.380 ton.
