JAKARTA – Kementerian Pertanian memastikan stok pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 cukup. Tidak ada kelangkaan. Permasalahan yang terjadi adalah keterlambatan pemerintah daerah menginput data kebutuhan pupuk melalui eRDKK. Akibatnya, petani tidak dilayani oleh kios karena tidak terdaftar dalam eRDKK.
Penegasan tersebut disampaikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, Minggu (16/02/2020). Solusinya adalah Kementerian Pertanian membuka Sistem eRDKK tgl 20 sd 25 setiap bulan untuk menginput data eRDKK yang blm tertampung. Selanjutnya kami rekap ,sebagai tambahan Kuota daerah ybs.
Dalam pelaksanaannya apabila ada ketimpangan dalam alokasi pupuk di suatu wilayah, maka dapat di lakukan pergeseran antar desa/kec, oleh Kadis Pertanian Kab/Kota, atau terdapat pergeseran antar kabupaten ditetapkan oleh Kadis Pertanian Provinsi, dan apabila terdapat pergeseran kuota antar Propinsi di tetapkan oleh Dirjen PSP atas nama Menteri Pertanian , jelasnya.
Sarwo Edhy menambahkan, sesuai aturan permentan no. 01 tahunb2020 bahwa eRDKK berbasis NIK. mendapat subsidi tidak lebih dari 2 hektare per petani per musim tanam dan petani tsb masuk dalam kelompok tani., dan apabila ditemukan kelangkaan pupuk pada petani/kelompok tani di suatu desa segera lapor kpd penyuluh setempat, atau kepada Dinas pertanian setempat, atau hubungi kami di nomor HP 081224281914 Kasubdit Pengawasan Pupuk dan Pestisida..atas nama Endah.
untuk segera kami tindak lanjuti, secepat mungkin,
Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia, pupuk bersubsidi yang akan disalurkan dalam tahun 2020 adalah 7.949.303 ton , realisasi sd 14 Februari 2020 baru 1.430.875 ton atau 17,98 %
Berdasarkan data tersebut , stok pupuk bersubsidi yang ada masih sangat aman., paparnya.
Ia mencontohkan, Sumatera Utara yang mengajukan pupuk sebanyak 228,337 ton, realisasinya baru 5,668 ton atau baru 2.48%. Hal serupa terjadi di Bangka Belitung. Dari 101,572 ton yang diajukan, realisasi penyalurannya baru 2,084 ton atau baru 2.05%.
Hingga Februari, daerah yang realisasi penyerapan tertinggi adalah Jawa Barat. Dari 578,809 ton yang diajukan, penyalurannya mencapai 159,109 ton atau mencapai 27.49%. diikuti Kalimantan Timur dengan 18,522 ton yang direncanakan, realisasinya 3,909 ton atau 21.10%. Tegasnya (*)
