ROMA – Indonesia resmi berstatus Presidensi Group of Twenty (G20). Diwakili Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia menerima tugas estafet dari Italia, Minggu (31/10). Indonesia akan menjadi Presidensi mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Adapun KTT G20 di Roma, Italia, kemarin menghasilkan Leaders Declaration dengan isu kesehatan, energi dan perubahan iklim, perjalanan internasional, dan ekonomi digital.
“KTT G20 di Italia sudah selesai dan kini Indonesia resmi menyandang status Presidensi G20. Status Presidensi G20 menjadi tanggung jawab besar karena menyangkut kepercayaan dunia. Dan, Indonesia sudah siap menjalankan amanah dunia sebagai Presidensi G20,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Panitia Presidensi G20 Indonesia.
Menjadi Presidensi G20, Indonesia juga sudah memberikan undangan langsung melalui Presiden Jokowi. Sebab, Indonesia merencanakan KTT G20 pada 30-31 Oktober 2022 di Bali. Indonesia berharap bisa melanjutkan diskusi tentang berbagai isu strategis dunia dalam balutan eksotisnya budaya, alam, dan kuliner Pulau Dewata-sebutan Bali.
“Sesuai amanat Presiden Jokowi, Indonesia siap mendorong upaya pemulihan ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19. Kami optimistis bisa keluar bersama-sama dari pandemi Covid-19,” terang Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar.
Bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19 menjadi kebulatan tekad bersama. Apalagi, KTT G20 pada 2022 sudah menetapkan tema ‘Recover Together, Recover Stronger’. Perlu diketahui, kegiatan G20 akan diikuti oleh 20 kepala negara. Selain Indonesia, komposisinya ada Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Prancis, Jerman, Jepang, dan India.
Slot lain anggota G20 juga diisi oleh Italia. Mexico, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Uni Eropa. Airlangga menerangkan, G20 memiliki agenda padat dengan isu strategis. “Semua negara bersatu untuk keluar bersama-sama dari keterpurukan akibat Covid-19. Acuannya tentu deklarasi yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama, ” jelas Airlangga.
Leaders Declaration memang berisi isu strategis yang dibutuhkan dunia. Komposisinya terdiri dari 61paragraf. Total ada 26 isu yang menggambarkan tantangan ekonomi dunia. Terkait dengan isu kesehatan Indonesia mengusulkan pembentukan joint health and finance task force. Tujuannya tentu membantu pendanaan penanganan kesehatan global di masa pandemi Covid-19.
Bagaimana dengan isu lainnya? Untuk isu energi dan perubahan iklim, tantangan terbesar menunggu terutama menyangkut pengurangan emosi karbon. Ada juga isu penetapan time frame menuju net zero emission. Terlepas dari berbagai isu yang menggantung, Indonesia berhasil memasukan prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) dalam konteks energi dan iklim.
Menyangkut CBDR tersebut, Indonesia mendorong komitmen pembiayaan iklim dari negara maju untuk negara berkembang. Adapun angkanya berkisar USD100 Miliar. Ada juga pembentukan digital economy working group. “Ide dan inovasi untuk menghasilkan perubahan positif dunia sudah diberikan Indonesia. Untuk itu, pemerintah meminta dukungan dan doa masyarakat Indonesia agar sukses menjalankan tugas sebagai Presidensi G20,” tutup Airlangga.(***)
