TANGERANG SELATAN – Peta persaingan Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) 2020 berubah. Sebab, Calon Wakil Walikota Tangsel Rahayu Saraswati justru terbelit kasus korupsi benih lobster. Negara pun dirugikan Rp900 Miliar per Tahun dari kasus korupsi berjamaah tersebut. Tsunami korupsi ini otomatis menurunkan elektabilitas Saraswati yang berduet dengan Calon Walikota Tangsel Muhamad.
“Suka atau tidak suka, kasus korupsi ini berimbas telak kepada Saraswati. Ingat, Pilkada Tangsel punya cita rasa nasional. Elit politik tingkat pusat turun ke Tangsel dan jadi perhatian nasional. Dan jelas, hal ini akan mempengaruhi elektoral paslon nomor urut 1, Muhamad-Saraswati. Terlebih lagi Saraswati yang diusung oleh Gerindra,” ungkap Direktur Kajian Politik Nasional Adib Miftahul.
Elektabilitas Saraswati sebenarnya sempat naik, meski itu menjadi polemik karena dinilai anomali. Pada November ini, survei Indikator Politik Indonesia menempatkan Muhamad-Saraswati di posisi teratas. Pada slot Calon Wakil Walikota Tangsel, Saraswati memiliki elektabilitas 0,7% dan 0,4% untuk Pilar Saga Ichsan. Pilar berduet dengan Calon Wakil Walikota Benyamin Davnie dan jadi pesaing berat Saraswati.
Adapun untuk posisi Calon Walikota Tangsel, Muhamad memiliki elektabilitas 22,6%. Benyamin diberi slot elektabilitas 19%. Namun, kondisi ini dinilai sebagai anomali. Sebab, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menempatkan duet Benyamin-Pilar pada posisi teratas, 18-23 Agustus. Elektabilitas Muhamad-Saraswati hanya 20,8%. Serupa hasil survei Indikator pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2020.
Indikator menempatkan elektabilitas Benyamin-Pilar di posisi teratas dengan 27,8%. Adapun Muhamad-Saraswati mendapatkan elektabilitas 22,6%. Keanehan lonjakan elektabilitas Muhamad-Saraswati pada November dinilai tidak memenuhi beberapa aspek. Bisa melalui pengalihan suara dukungan atau pada hari pemilihan. Mungkinkah Saraswati selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya?
“Saraswati harus menjelaskan semua persoalan ini kepada publik Tangsel. Jangan diam seperti selama ini yang selalu dilakukannya. Waktunya semakin pendek mendekati hari pemilihan pada 9 Desember,” terang Adib lagi.
Terlepas dari apapun, kasus korupsi benih lobster yang membelit Kementerian Perikanan dan Kelautan sangat mengejutkan. Apalagi, Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dari 13 nama di luar Edhy, terdapat 9 nama kader Partai Gerindra yang terlibat termasuk Saraswati. Sebab, Saraswati tercatat sebagai Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara.
“Gerindra sebenarnya partai yang konsisten menyuarakan pemberantasan korupsi. Kini gembar gembor perubahan dan anti korupsi juga nepotisme akan dimaknai hanya jargon semata. Masyarakat tentu akan menilai hal itu sebagai janji manis semata. Lalu politik, ya hanya sekedar perebutan kekuasaan. Setelah itu bagi-bagi kekuasaan,” tegas Adib.(***)
