SUARAJATIM.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) menyiapkan Badan Layanan Umum (BLU) Pembiayaan. Badan ini berperan melakukan pembiayaan bagi sektor pertanian.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2005 tentang Keuangan Negara, Badan Layanan Umum, BLU merupakan lembaga yang tidak berorientasi profit. Sehingga, lewat BLU pemerintah berperan mendorong modernisasi sektor pertanian, terutama dengan penyediaan alat dan mesin pertanian.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Dadih Permana mengungkapakan, lewat BLU itu, Kementan akan membantu kesulitan para petani, terutama terkait restrukturisasi alat dan mesin pertanian.
Salah satu tujuannya, para petani dapat mengajukan kredit terutama yang berkaitan dengan pembelian alat-alat produksi. Setidaknya, lanjut Pending, BLU akan menyokong pembiayaan pertanian yang tidak tersapu program lain seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat).
“Selama ini, perbankan jarang bersedia memberikan kredit alat pertanian dan mesin. Rata-rata diberikan banyak untuk budidaya,” ujar Dadih Permana, Jumat (18/1/2019).
Dadih menilai, penggunaan alat dan mesin pertanian mutlak dibutuhkan sektor pertanian saat ini. Hal itu, guna mendongkrak produktivitas dan efisiensi yang masih rendah jika corak produksi tetap tradisional.
Diungkapkan Dadih, pembahasan teknis pembentukan BLU Pertanian sudah dilakukan intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dadih berharap, BLU pembiayaan tersebut sudah berdiri tahun ini.
“Apalagi tahun ini kajiannya sudah selesai. Untuk pembiayaan BLU pertanian, pemerintah menyediaan anggaran sebanyak Rp 250 miliar. Sampai empat tahun ke depan, kami harapkan bisa membesar hingga Rp1 triliun,” kata Dadih.
Sementara itu Direktur Pembiayaan, Ditjen PSP, Sri Kuntarsih menambahkan, BLU pembiayaan pertanian ini bisa membantu petani dalam mengatasi permodalan usaha tani. Selama ini diakui, petani mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan karena sulit mengakses permodalan dari perbankan.
“Beberapa instansi sudah memiliki BLU, seperti di bawah Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian lainnya. Kita harapkan untuk BLU Pertanian juga sudah bisa diluncurkan tahun ini,” ujar Sri.
Sebagai perpanjangan tangan BLU, lanjut Sri, pemerintah akan mengoptimalkan peran eks program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang jumlahnya mencapai 6.800 unit. Saat program PUAP, pemerintah memberikan anggaran sebanyak Rp 100 juta kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk membangun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) agribisnis di tingkat petani. Hingga 2017, sebanyak 176 LKM Agribisnis yang sudah terbentuk.
“LKM Agribisnis itu nantinya akan menjadi chanelling BLU pembiayaan pertanian yang anggarannya dari APBN. Bisa juga LKM Agribisnis menjadi chanelling dari Kredit Usaha Rakyat (KUR),” pungkasnya.
