Saya tentu faham sistem pemerintahan Malaysia dan sistem pemerintahan Indonesia. Tidak pernah saya menyamakannya, tetapi dalam hal membentuk “koalisi” (yang sebenarnya tidak ada dalam sistem presidensial) perbandingan dengan Malaysia itu akan banyak membantu dalam menyusun “koalisi” dalam Pemilu serentak di Indonesia. Sebagai calon — atau bahkan sekarang mungkin sudah — Ketua Koalisi, saya menyarankan kepada Pak Prabowo dan Pak Sandi agar mengundang ketua2 partai dan mendiskusikan format koalisi seperti apa yang akan disepakati bersama antar partai. Kalau partai2 hanya diajak koalisi mendukung paslon Prabowo Sandi tanpa format yang jelas, sementara pada detik yang sama rakyat memilih Presiden dan Wapres serta memilih caleg pada semua tingkatan, maka pembagian “peta dapil” menjadi sangat penting sebagaimana dapat dicontoh sebagai perbandingan dari Pemilu di Malaysia. Di suatu dapil di Malaysia tidak akan terjadi tabrakan antara sesama partai koalisi, katakanlah UMNO atau Pakatan Harapan, karena kesepakatan telah dibangun lebih dahulu. Dalan “koalisi” di sini, di satu pihak anggota koalisi disuruh all out kampanyekan Prabowo Sandi, tetapi dalam pileg di suatu dapil sesama anggota koalisi saling bertempur untuk memperoleh kemenangan bagi partainya. Nanti yang akan terjadi adalah Prabowo Sandi menang pilpres, tetapi dalam Pileg yang sangat diuntungkan adalah Gerindra, yang kemungkinan akan menjadi partai nomor 1 atau nomor 2. Partai2 anggota koalisi yang lain bisa babak belur. Ini saya saya katakan dalam Pileg di Dapil, PBB bisa “digergaji” sama Gerindra. Saya berharap Ketua Koalisi Prabowo undang semua Ketua Partai Koalisi bahas masalah ini, agar semua peserta koalisi merasa nyaman bersama2 berjuang dalam koalisi. Namun kalau Ketua Koalisi tidak pernah mau membahas masalah ini, saya menganggap Ketua Koalisi hanya mau enaknya sendiri, tanpa perduli dengan nasib peserta koalisi lainnya. Saran ini sudah saya sampaikan ke Pak Prabowo melalui Pak Sandi, tapi sampai hari ini tidak pernah ditanggapi. Saya utusa Kaban dan Ferry Noor bertemu Habib Rizik bahas masalah ini. Hasilnya, ssjunlah tokoh dan ulama merumuskan “draf aliansi” di rumah KH A Rasyid Abdullah Syafii. Draf itu dilaporkan ke HRS oleh Munarman dan dikirimkan tanggal 13 Oktober 2018 ke Pak Prabowo untuk direspons. Hingga kini tidak ada respons apapun dari beliau.
Saya sengaja menulis ini menaggapi apa yang ditulis oleh Sdr Habiburrokhman, supaya masyarakat tahu latar belakang mengapa saya pribadi berpendapat koalisi yang ingin dibangun dibawah pimpinan Partai Gerindra itu tidak jelas format dan arahnya. Demikian.
