JAKARTA – Pandemi Covid-19 memang parasit luar biasa. Sebarannya sekarang sudah menghabiskan energi hingga Rp677,2 Triliun. Anggaran pemerintah tersebut dialokasikan pada 6 lini kemasyarakatan. Sebut saja, Kesehatan, Perlindungan Sosial, Insentif Usaha, dan UMKM. Ada juga slot anggaran untuk Pembiayaan Korporasi hingga Sektoral dan Pemda.
“Konsekuensi luar biasa harus ditanggung pemerintah karena impact negatif pandemi Covid-19. Selain menghancurkan ekonomi, penanganannya juga menghabiskan anggaran yang besar. Konsentrasinya memang ada di sana,” ungkap Anggota Komisi 7 DPR RI Maman Abdurrahman pascadialog Indonesia Millenial & Generasi Z (I’M Gen Z), Jumat (5/6) sore.
Dari 6 sektoral, Perlindungan Sosial mendapatkan porsi terbesar. Nilainya mencapai Rp262,7 Triliun. Anggaran besar tersebut digunakan untuk pembiayaan 9 program sosial. Untuk PKH diberikan alokasi hingga Rp37,4 Triliun, lalu bantuan berupa Sembako mencapai Rp43,6 Triliun. Pemberian Bansos untuk wilayah Jabodetabek mencapai Rp6,8 Trliun, lalu Non Jabodetabek berkisar Rp32,4 Triliun.
Lebih lanjut, alokasi anggaran Rp20 Triliun dialirkan untuk mendukung program Kartu Prakerja. Saat ini program Kartu Prakerja sudah menampung 680 Ribu peserta dan lebih dari separo sudah menjalani pelatihan. Program ini total memberikan slot kepesertaan hingga 5,6 Juta orang. Implementasi program tersebut sudah memasuki Gelombang III.
Program Perlindungan Sosial pun semakin panjang dengan Diskon Listrik yang memiliki beban Rp6,9 Triliun. Untuk pengadaan Logistik/Pangan/Sembako besarannya mencapai Rp25 Triliun. Dukungan maksimal Rp31,8 Triliun pun diberikan untuk BLT Dana Desa. Adapun cadangan Perluasan mencapai Rp58,87 Triliun. Maman menambahkan, Perlindungan Sosial mengakomodir kepentingan masyarakat.
“Program yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat selalu menghabiskan anggaran tidak sedikit. Apalagi, saat ini masyarakat membutuhkan uluran tangan langsung. Mereka banyak yang kehilangan pekerjaan. Melalui program Perlindungan Sosial, mereka mendapatkan jaminan ekonomi,” lanjut Maman.
Menghidupkan kembali ekonomi masyarakat, program UMKM digulirkan masif oleh pemerintah. Dan, sektor ini mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp123,46 Triliun. Turunannya terdiri dari 6 sub sektor, seperti Subsidi Bunga yag menghabiskan dana Rp35,28 Triliun. Pemerintah juga menempatkan pos dana untuk Restru sebesar Rp78,78 Triliun. Adapun Belanja IJP berjumlah Rp5 Triliun.
Daftar suntikan anggaran UMKM semakin panjang dengan slot Penjamin untuk Modal Kerja. Jaminan tersebut menghabiskan anggaran hingga Rp1 Triliun. Adapun PPH Final UMKM mencapai DTP Rp2,4 Triliun. Pemerintah juga ikut menanggung Pembiayaan Investasi kepada Koerasi melalui LPDB KUKM sebesar Rp1 Triliun.
“Langkah pemerintah menggenjot UMKM sangatlah tepat. UMKM itu tahan uji terhadap krisis apapun. UMKM juga menjadi solusi ekonomi mandiri masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa melanjutkan hidupnya dan mendapatkan jaminan income melalui usahanya,” tegas Maman.
Menggenjot sektor usaha masyarakat, pemerintah juga tetap memberi insentif. Besaran Insentif Usaha yang diberikan mencapai Rp120,61 Triliun. Alokasinya untuk PPh 21 DTP sebesar Rp39,66 Triliun. Lalu, Pembebasan PPH22 Impor sebesar Rp14,74 Trilun, lalu Pengurangan Angsuran PPH 25 senilai Rp14,04 Triliun. Ada juga Pengembalian Pendahuluan PPN Rp5,08 Triliun.
Mendukung usaha, subsidi Pembiayaan Korporasi diberikan dengan nilai Rp44,57 Triliun. Alokasinya untuk Penepatan Dana untuk Restru Padat Karya Rp3,42 Triliun, lalu Belanja UP Padat Karya sebesar Rp5 Triliun. Ada juga Penjaminan untuk Modal Kerja Padat Karya Rp15,05 Trliun, disusul Talangan di Modal Kerja dengan angka Rp19,65 Triliun.
“Penanganan masyarakat terdampak Covid-19 dilakukan menyeluruh. Sebab, antar sektor sebenarnya saling berhubungan. Masyarakat harus mendapatkan jaminan kesehatan dan ekonomi. Makanya, untuk Insentif Usaha masih diberi kebijakan Penurunan Tarif PPH Badan Rp20 Triliun, selain Stimulus Lain sekitar Rp26 Triliun,” papar Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan.
Menjamin kesehatan masyarakat, alokasi anggaran Rp87,55 Triliun pun disuntikan. Besaran anggaran yang diberikan mencapai Rp87,55 Triliun. Dana tersebut untuk Belanja Penanganan Covid-19 sebesar Rp65,8 Triliun, termasuk Rp5,9 Trilun untuk Insentif Tenaga Medis. Ada juga Santunan Kematian Rp0,3 Triliun, lalu Rp3 Triliun untuk Bantuan Iuran JKN. Gugus Tugas Covid-19 dibekali Rp3,5 Triliun hingga Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan Rp9,05 Triliun.
Untuk slot angaran ke-6 diberikan kepada Sektoral dan Pemda dengan nilai Rp38,24 Triliun. Anggaran itu digunakan untuk program Padat Karya K/L sebesar Rp18,44 Triliun. Ada juga Insentif Perumahan senilai Rp1,3 Triliun hingga Pariwisata Rp3,08 Triliun. Ada juga DID Pemulihan Ekonomi sebesar Rp5 Triliun, lalu Cadangan DAK Fisik dengan Rp8,7 Triliun. Fasilitas Pinjaman Daerah diberi Rp1 Triliun.
“Untuk menghadapi pandemi Covid-19 dengan efeknya memang harus ekstra sabar. Sebab, anggaran yang tersedot memang besar. Untuk beberapa lini, anggaran itu sebenarnya idak hilang tapi diubah jadi ‘modal’ usaha atau kerja. Dan, pada saatnya nanti akan ada value ekonomi besar yang bisa dinikmati,” tutup Chief Executive I’M Gen Z Budi Setiawan.(*)
