JAKARTA-Dua calon anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI asal Lampung dan Aceh, Bustami Zainudin dan Fadil Rahmi menyatakan menarik diri dan tidak mau terlibat dalam Kongres 2 November 2019. Hal itu dilakukan demi menghargai klub-klub yang sekarang sedang menyelesaikan kompetisi hingga akhir Desember nanti.
Dikatakan Bustami, secara prinsip dirinya ingin PSSI ada perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satunya dengan mengisi kepengurusan yang baru. “Tetapi tentu pondasi awalnya adalah kita harus menghargai seluruh voter sebagai pemilik PSSI. Nah mereka sekarang sedang berkompetisi. Belum selesai. Kalau 2 November, kan yang jadi peserta voter yang lama, hasil kompetisi 2018. Ini kan kurang benar,” tukas mantan bupati Way Kanan, Lampung itu.
Ditambahkan Bustami, dalam situasi dimana Timnas Senior mengalami masa buruk dari sisi prestasi, semestinya PSSI berusaha untuk melaksanakan kongres sebaik mungkin. “Jangan sampai membuka celah akan munculnya konflik baru,” ungkapnya seraya menyatakan bahwa ia menarik diri dari kongres 2 November, dan akan maju jika kongres di bulan Januari 2020.
Hal senada juga diungkap Fadil Rahmi, yang pernah menjadi kapten tim sepakbola mahasiswa Indonesia di Mesir, tidak mau terlibat dalam kongres 2 November. “Saya pernah mengurus klub dan mantan pemain, sehingga saya bisa merasakan bagaimana klub berjuang di kompetisi agar promosi, sehingga bisa menjadi voter di federasi. Sehingga tidak fair kalau mereka masih kompetisi, dan kongres diisi voter yang lama,” ujar pengurus Peusangan Raya FC itu.
Inpres 3/2019
Bustami dan Fadil yang juga anggota DPD RI mengaku mereka berminat memperkuat kepengurusan PSSI karena adanya Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional. “Awalnya kami berharap, sebagai senator kami ingin mengawal Inpres tersebut agar lebih cepat berjalan dengan masuk di PSSI,” tandas Bustami.
“Tapi di satu sisi kami juga ingin prosedur organisasi ini baik dan benar sekaligus bersih. Kan begitu. Kalau kita ingin PSSI baik, benar dan bersih, semua tata kelola dan tahapan berorganisasinya juga harus benar, baik dan bersih. Termasuk orang-orangnya,” pungkas mantan Pembina Liga Desa Provinsi Lampung itu.(***)
