JAKARTA – Sumpah Pemuda 2021 menjadi momentum terbaik kontemplasi. Apalagi, dunia sudah berada pada zona 4.5 dengan perkembangan teknologi digital pesat. Internet sudah menjadi kebutuhan primer, meski implementasinya masih dikritisi oleh Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara (PANDAWA Nusantara). PANDAWA Nusantara mendorong penggunaan internet positif, selain meminta Staf Khusus (Stafsus) Milenial dibubarkan.
“Pesatnya perkembangan teknologi sebenarnya jadi potensi besar, kalau bisa dimanfaatkan secara optimal. Butuh pemahaman lebih, bahkan penggunaan internet harus dikontrol oleh pemerintah. Pemerintah juga bisa mendorong agar tercipta banyak ruang untuk pemanfaatan teknologi,” ungkap Perwakilan PANDAWA Nusantara Andi Wahyudin.
Sikap PANDAWA tersebut terpotret dalam dialog ‘Sumpah Pemuda 28 Oktober, Memasuki Revolusi 4.5’ pada Sabtu (30/10). Dan, Andi Wahyudin menjadi salah satu narasumber bersama 3 nama lainnya. Terkait dengan potensinya, perkembangan ekonomi digital saat ini tumbuh pesat. Pada Triwulan II/2021, pertumbuhannya mencapai 6,87% dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi 7,07% (you). Bahkan, hampir 41, 9% aktivitas ekonomi ASEAN berada di Indonesia.
Dengan kontribusi 41,9% sepanjang 2020, transaksi ekonomi digital mencapai USD44 Miliar. Angka aini diprediksi naik menjadi USD124 Miliar pada 2025. Hal ini juga tidak lepas dari penduduk Indonesia yang terdiri dari generasi Adanya Milenial berusia 8-39 tahun dengan tingkat adopsi digital tinggi. Berdasarkan data Google, Baik, dan Temasek, sebanyak 37% konsumen baru ekonomi muncul pada 2020. Menariknya, 93% akan tetap mengakses ekonomi digital ke depannya.
“Kesempatan dan peluang harus tetap diberikan oleh pemerintah. Kami optimistis ekonomi digital ini akan memberikan manfaat lebih besar lagi. Sekarang yang diperlukan juga pemahaman masyarakat. Mereka harus selektif memanfaatkan internet. Tetap saring-saring informasi sebelum share sehingga tidak menjadi hoaks,” terang Andi lagi.
Lebih lanjut, sikap tegas juga diperlihatkan PANDAWA Nusantara. Mereka mengkritisi posisi Stafsus Milenial bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada 21 November 2019, Jokowi membentuk Stafsus dari kalangan milenial. Mereka adalah Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, Adamas Belva Syah Devara, Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, Putri Indahsari Tanjung, Angkie Yudistia, dan Aminuddin Ma’ruf.
Seiring waktu, kinerja Stafsus Milenial tersebut juga mulai dipertanyakan. Dengan gaji Rp51 Juta per Bulan, Stafsus Milenial ini belum optimal memberikan kontribusi. Majalah Tempo bahkan sempat menulis, sejumlah pejabat di lingkungan Istana menuturkan, rekrutmen tujuh orang berusia di bawah 40 tahun ini sejak awal memang menjadi bahan pergunjingan. Sebab, anak-anak muda itu kerap tak tahu mesti mengerjakan apa di Istana. Kantor mereka pun berbeda dengan staf khusus lain.
Stafsus Milenial juga dinilai tidak memiliki kejelasan tentang kriteria dan mekanisme pengangkatannya. Tiga pejabat dan mantan petinggi di Istana yang mengetahui penunjukan staf khusus milenial bercerita, usul merekrut anak-anak muda itu dibicarakan antara Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dibantu Ari Dwipayana, yang juga menjadi koordinator staf khusus. Sumber yang sama mengatakan tujuh anak muda itu diangkat sebagai bagian dari citra politik Istana.
Meski demikian, Ari Dwipayana semoat membantah tudingan bahwa staf khusus milenial tak memiliki acuan kerja jelas. Para Stafsus Milenial masuk gugus tugas muda yang bertugas memberikan gagasan kreatif dan inovatif. Contohnya, Ayu Kartika Dewi berfokus mengembangkan budaya toleransi dan sikap kritis anak muda, Angkie Yudistia membangun jembatan antara Istana dan kelompok disabilitas, sedangkan Billy Mambrasar meningkatkan talenta anak muda Papua.
“Stafsus Milenial ini sebaiknya dibubarkan saja. PANDAWA Nusantara menilai para Stafsus Milenial belum berkontribusi maksimal. Idealnya ada banyak terobosan dan inovasi yang mereka lakukan hingga menjadi kebijakan yang bagus. Tapi, nyatanya tetap tidak ada. Jadi, sebaiknya Stafsus Milenial ini dibubarkan ” tegas Andi lagi. (***)
