MADURA – AA Ahmad Nawardi menggegerkan publik nasional. Betapa tidak, calon anggota DPD RI petahana daerah pemilihan Jawa Timur itu tiba-tiba memperoleh suara yang melonjak drastis, hingga ia menempati posisi pertama, dari sebelumnya berada di peringkat kelima.
Publik nasional geger. Diduga telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Ahmad Nawardi, sehingga ia bisa lolos kali kedua ke parlemen Senayan, Jakarta mewakili Provinsi Jawa Timur.
Kecurigaan publik diyakinkan oleh Aliansi Masyarakat Madura Indonesia (AMMI) yang membongkar praktik kotor Ahmad Nawardi mengotak-atik suara, sehingga ia secara tiba-tiba mendapat suntikan 1,7 juta suara dari Madura.
Koordinator AMMI, Holili dalam keterangan resminya saat membacakan surat terbuka untuk Bawaslu dan KPU RI menerangkan bahwa sama sekali tidak ada proses pemilihan yang berlangsung di Pulau Madura pada 14 Februari 2024 lalu.
“Kami atas nama aliansi masyarakat Madura Indonesia bersaksi bahwa, di Madura tidak ada pemilihan DPD RI, DPR RI dan DPRD Provinsi. Kami mengutuk semua bentuk kecurangan yang mengatasnamakan masyarakat Madura,” kata Holili, Jumat (15/3/2024).
Holili pun menegaskan jika AMMI dan masyarakat Madura menolak Ahmad Nawardi sebagai anggota DPD RI utusan dari Jawa Timur. Sebabnya, Holili menilai jika Ahmad Nawardi telah mempraktikkan perilaku curang dengan membangun politik transaksional dan tidak jujur.
“Kami masyarakat Madura memastikan jika suara yang didapat Ahmad Nawardi sebesar 1,7 juta dari Pulau Madura, diduga hasil manipulasi dan transaksi dengan penyelenggara,” kata Holili.
Holili menegaskan jika tak ada sama sekali pemilihan dan rekapitulasi suara di tingkat TPS di Madura, pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu. “Kami tegaskan bahwa tidak ada pemilihan dan rekapitulasi suara di TPS-TPS di Madura pada pemilu lalu,” tegas Holili.
Holili meminta kepada Bawaslu dan KPU RI untuk menggugurkan Ahmad Nawardi sebagai Senator dari Jawa Timur yang telah berperilaku curang. Holili pun mendorong agar Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU RI untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di empat kabupaten di Pulau Madura.
Bahkan, Holili menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya di AMMI siap dipanggil sebagai saksi jika diperlukan terkait perilaku tak terpuji Ahmad Nawardi dalam pesta demokrasi lima tahunan di Pulau Madura.
“Kami, Aliansi Masyarakat Madura Indonesia menjunjung tinggi politik bermartabat dan jujur, bukan politik transaksional. Kami ingin Indonesia, khususnya Pulau Madura, bersih dari politik kotor sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Ahmad Nawardi,” tutur Holili.(*)
