JAKARTA – Lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah disorot. Terutama dari kelompok yang kecewa dengan hasil pemungutan suara.
Ya, mereka menuding dua lembaga penyelenggara pesta demokrasi tersebut tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. KPU dituding melakukan kecurangan. Bawaslu pun dianggap setali tiga uang, karena telah membiarkan kecurangan yang terjadi.
Padahal, sejauh ini Bawaslu belum menemukan adanya pelanggaran atau kecurangan seperti yang ditudingkan. Apalagi, Bawaslu merasa sudah menjalankan tugasnya secara maksimal.
Seperti diungkapkan Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin Thomme. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan Bawaslu DKI sudah maksimal. Bahkan pengawasan dilakukan secara berjenjang dan melekat terhadap semua proses pemungutan dan penghitungan suara.
“Untuk memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran pemilu, termasuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan,” ungkap Burhanuddin saat dihubungi, Selasa (23/4).
Lebih lanjut Burhanuddin mengatakan, pada pencoblosan 17 April lalu, Bawaslu DKI Jakarta merekrut telah 29.063 orang sebagai pengawas di setiap TPS. “Keberadaan pengawas di setiap TPS itu sesuai perintah undang-undang. Hal itu untuk mengoptimalkan pengawasan,” tuturnya.
Senada diungkapkan Komisioner Bawaslu Serang, Banten, Sulyantarudin. Menurutnya, banyak yang baru dalam proses pemilu 2019. Termasuk tugas dari Bawaslu yang harus menugaskan pengawas di setiap TPS. “Sedangkan pemilu kali ini wajib ada. Itu salah satu hal baru dalam pemilu tahun ini,” katanya.
Pria yang akrab disapa Masthur ini juga mengatakan, keberadaan pengawas di setiap TPS bagian dari upaya mengoptimalisasi pengawasan dalam proses pemilu. “Keberadaan pengawas di TPS memang sangat membantu. Karena mereka dapat memastikan jumlah DPT, surat suara aman, hingga mengawasi proses penghitungan,” tuturnya.
“Di Serang ada 4017 TPS. Setiap TPS diawasi. Dari total TPS itu, hanya satu TPS yang direkomendasikan untuk PSU (Pemungutan Suara Ulang) dan sudah dilakukan. Alasannya (PSU) masih kita kaji,” pungkasnya.
