JAKARTA – Pariwisata masih menjadi sektor andalan Indonesia untuk menyumbang devisa. Tahun ini, pariwisata ditargetkan bisa meraup devisa hingga 17,6 miliar dolar AS, dan menjaring juta wisatawan mancanegara atau wisman.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti mengatakan, ada lima langkah strategis untuk mendongkrak pencapaian target devisa dari sektor pariwisata. Hal itu terungkap pada rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (18/3).
Hadir dalam Rakor tersebut, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan beberapa kepala daerah di Indonesia.
“Enam langkah strategis yang dimaksud terkait 3A yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Serta 2P yakni promosi dan pelaku usaha. Selain itu ada juga standar prosedur manajemen crisis,” ujarnya, Selasa (19/3)
Pertama, pemerintah akan mempercepat penyelesaian beberapa proyek infrastruktur. Seperti New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan akses pendukungnya, runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, rapid exit taxiway Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan pengembangan jalan di sekitar destinasi wisata.
Selanjutnya, pemerintah akan mendorong perkembangan atraksi. Misalnya di wilayah perbatasan atau crossborder tourism, dengan menggelar berbagai atraksi budaya secara periodik. Ada pula pengembangan atraksi wisata kepada segmen wisatawan berkualitas, dengan menetapkan kapasitas daya dukung (carrying capacity) di daerah wisata. Seperti di Danau Toba dan Komodo di Labuan Bajo.
“Di sana, jumlah wisatawannya tidak terlalu banyak. Tetapi masa tinggal dan spendingnya lebih besar. Sebab, wisatawan lebih banyak menikmati keindahan alam Indonesia,” jelasnya.
Upaya berikutnya adalah meningkatkan kualitas amenitas di daerah destinasi wisata melalui percepatan pembebasan lahan untuk pengembangan amenitas tersebut. Khususnya pada destinasi prioritas seperti Danau Toba dan Borobudur. Selain itu, perlu dicanangkan Program Indonesia Bersih untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di berbagai destinasi wisata.
Menteri Pariwisata Arief Yahya menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal (length of stay) wisatawan mancanegara. Misalnya melalui promosi digital (marketplace), pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata (hot deals), serta promosi di beberapa lokasi yang menjadi regional tourism hub.
Langkah kelima yakni mendorong investasi dan pemilihan dalam pengembangan destinasi, serta peningkatan SDM pariwisata. Tak kalah penting, harus ada perbaikan dukungan data dan Informasi. Antara lain penerbitan publikasi standarisasi dan kegiatan usaha klasifikasi pengeluaran wisman.
Keenam, pemerintah akan menyusun standar prosedur manajemen krisis kepariwisataan dan membentuk forum manajemen krisis kepariwisataan di sejumlah daerah. Ini untuk mengantisipasi dan membuat solusi bersama, apabila terjadi bencana di sejumlah daerah. Dengan demikian, pemulihan bisa lebih cepat disamping antisipasi yang lebih baik.
“Itu langkah jangka pendek. Langkah jangka panjangnya adalah dengan membangun infrastruktur, promosi, investasi dan peningkatan kualitas SDM,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, rakor kali ini merupakan tindak lanjut dari rakor sebelumnya pada 29 Agustus 2018 di Yogyakarta. Dalam hal ini, BI akan memastikan ketersediaan uang rupiah laik edar, termasuk ketersediaan fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM).
“Harus ada kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA), operasional kanal pembayaran, serta pengembangan elektronifikasi transaksi pelaku pariwisata di destinasi wisata,” tegasnya.(*)
