SUARAJATIM.CO.ID– Tudingan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara asal China terkait dengan praktik pemasaran “zero dollar tour” merebak di Bali. Pemerintah pusat gerah. Begitu juga dengan pemerintah provinsi, legislatif, serta pelaku pariwisata di Pulau Dewata.
Lantas apa sih yang dimaksud dengan praktik “zero dollar tour”? Rupanya, istilah ini merujuk dengan kedatangan turis China ke Bali yang membeli paket wisata melalui agen perjalanan wisata di negara mereka dengan harga sangat murah.
Harga paketnya disinyalir hanya senilai biaya tiket perjalanan Denpasar-China. Sekilas, ini terlihat sangat menguntungkan wisatawan yang membeli paket. Tapi pada kenyataannya, selama di Bali, mereka diwajibkan mengikuti jadwal tur yang telah ditetapkan oleh agen wisata.
Agen wisata kemudian menerapkan praktek monopoli. Wisatawan dibawa berbelanja di tempat-tempat yang telah ditentukan.
Tempat berbelanja tersebut sudah terafiliasi dengan agen wisata yang menawarkan paket “zero dollar tour”. Harga barang-barang yang ditawarkan jauh lebih tinggi dan dengan metode pembayaran non tunai.
Hal ini menyebabkan wisatawan mengalami kerugian. Destinasi wisata dan negara yang dikunjungi juga sama menderitanya. Di paket ini, semua tak ada yang dapat untung. Semua gigit jari lantaran semua transaksi terhubung secara non tunai menggunakan aplikasi dari China.
Kemenpar sebagai otoritas tertinggi yang mengatur pariwisata tak tinggal diam. Semua lini langsung action.
“Tangga 25 Oktober 2018 nanti akan ada FGD, yang menghadirkan industri Pariwisata Bali, ASITA, Pemda Bali dan Kemenpar, untuk menemukan solusi cepat dan efektif mengatasi problem ini. Kam harus memberikan service yang terbaik buat wisman yang sudah ke Bali. Ini untuk masa depan Bali, menjaga komitmen Bali sebagai destinasi wisata terbaik dunia,” ujar Tenaga Ahli Menteri Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata Kementerian Pariwisata (Kemenpar) I Gde Pitana di Jakarta, Selasa (23/10).
Skenario yang disiapkan ada tiga. Pertama pemberlakuan batas bawah. Langkahi ni dinilai akan membuat industri di Bali survive dan tidak terperangkap pada persaingan harga murah.
Yang kedua adalah pelarangan sistem kartel. “Caranya dengan melakukan pembatasan kunjungan ke kartel toko yang dimiliki warga negara originasi dalam hal itu toko dengan kepemilikan warga China,” ujarnya
Lalu yang ketiga, Kementerian Pariwisata kedua negara (Indonesia-Tiongkok) sepakat untuk melakukan seleksi terhadap travel agent/travel operator (Ta/To). Semua Ta/To harus teregistrasi dengan baik di kedua negara.
“Tujuannya, supaya tidak ada image buruk bagi kedua belah pihak. Misalnya, negara tujuan dianggap tidak menarik, sehingga wisman originasi memiliki image negatif di suatu negara,” ujar Pitana.
Menteri Pariwisata Arief Yahya juga seirama. Menjaga citra kepariwisataan Bali, menurutnya, adalah harga mati yang tak boleh ditawar lagi.
“Paket murah itu akan diselesaikan dengan cara B to B. ASITA Bali akan dipertemukan dengan industri dari Tiongkok. Fasilitatornya Gubernur Bali. Itu action terdekat yang akan dilakukan,” ucap Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Yang paling efektif adalah memperkuat kerjasama antara ASITA, Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies kita dengan CNTA, China National Tourism Association, dengan membuat “White List Tour Agencies – Tour Operators.” Membuat daftar atau meregistrasi Ta-To, yang direkomendasi oleh kedua belah pihak, sehingga mudah mengontrolnya ketika ada keluhan.
“White List itu daftar Ta To yang baik, lawannya Black List daftar Ta To yang nakal. Nanti akan muncul daftar tour operator dan tour travel yang legal, terdaftar dan diakui oleh masing-masing asosiasinya. Karena, sekali lagi ini adalah kerjasama B to B,” tambahnya.
Tenaga Ahli Menteri Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata Kementerian Pariwisata (Kemenpar) I Gde Pitana Prof Pitana bahkan sudah menghubungi Konjen China di Bali. Hasilnya? Konjen China menyambut gembira untuk melakukan pengawasan bersama, antara pemerintah China dan Indonesia. “Itu lantaran kedua belah pihak ikut dirugikan oleh praktik yang merusak nama baik dan reputasi kedua negara. Thailand juga pernah mengalami hal yang sama, karena itu saya sudah menugaskan untuk benchmark dengan Thailand. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam menangani case “Zero Dollar Tour” ini? Menertibkan tata niaga industri tour and travel, tanpa harus merusak kerjasama yang sudah berlangsung,” papar Arief Yahya. (*)
