SUARAJATIM.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus mengupayakan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak tsunami Selat Sunda bisa mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pariwisata. Termasuk wilayah di Lampung Selatan (Lamsel). KUR dapat berasal dari sejumlah lembaga pendanaan.
Hal ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Coaching Clinic Pembiayaan Usaha Pariwisata di Kahai Beach Hotel, Kalianda, Lampung Selatan, Sabtu (9/2).
Kegiatan ini diikuti kurang lebih 60 orang. Mereka adalah pelaku usaha pariwisata atau UMKM yang terkena dampak tsunami. Seperti pengusaha kuliner, homestay, koperasi, sanggar seni, dan pengrajin. Peserta juga dari Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan dan Dinas Perindustrian.
FGD juga menghadirkan Asdep Perlindungan Usaha (KemenKop & UMKM) Sutarmo, Kepala Divisi Evaluasi dan Pengkajian (LPDB-KUMKM) Muhammad Ade Nakolas dan perwakilan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dadang Rizki Ratman mengatakan, kegiatan di Lampung Selatan adalah yang ketiga, setelah Medan dan Yogyakarta. Kemenpar menggandeng Kemenkop UKM agar menjelaskan langsung bantuan apa saja yang bisa diberikan.
“Kita juga hadirkan lembaga pendanaan seperti Bank BUMN untuk kemungkinan mendapatkan biaya bergilir atau kredit apa saja yang bisa dimanfaatkan,” ujar Dadang Rizki Ratman didampingi Asdep Investasi Pariwisata Hengky Manurung.
Dadang menjelaskan, pada 2018 Kementerian Koordinator Perekonomian sudah mengeluarkan peraturan baru terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bahwa usaha sektor pariwisata juga bisa mengajukan KUR tersebut.
“Kita harapkan para pengusaha pariwisata memanfaatkan fasilitas KUR Pariwisata dengan bunga relatif rendah itu. Apalagi UMKM-UMKM yang terdampak bencana akan mendapatkan prioritas,” kata Dadang.
Di FGD ini, para pengusaha pariwisata di Lampung Selatan juga bisa melakukan pengajuan kredit langsung. Kebetulan yang dihadirkan ada Bank BRI. Dimana peraturan atau persyaratan yang diajukan juga relatif ringan bagi UMKM yang terdampak bencana.
“Kemungkinan yang paling membutuhkan adalah usaha makan minum. Usaha pariwisata yang pling sederhana dan dibutuhkan memang warung makan dan minum. Sisanya usaha amenitas yang ada di sekitar destinasi,” lanjutnya.
Sementara, lanjut Dadang, bantuan permodalan ini menurutnya tidak akan cukup membantu kalau ternyata tidak ada kunjumgan wisatawan ke Lampung Selatan. Sebab itu, menjadi tugas Kemenpar untuk turut mempromosikan Lampung Selatan agar dikunjungi.
“Selai promosi, kami juga koodrinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain untuk infrastruktur untuk segera perbaiki. Untuk UMKM di luar pariwisata, ada informasi nelayan yang perahunya rusak kami akan coba fasilitasi yang biasanya Kemenhub berikan hibah atau bantuan kapal-kapal,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pariwisata Lampung Selatan Yuda Sukmarina pun berterima kasih kepada Kemenpar. Dia berharap kegiatan ini menjadi wahana untuk buka wawasan Pemda dan khususnya pelaku UMKM terdampak tsunami untuk bangkit dan semangat kembali dalam geluti usaha.
“UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi Lampung Selatan. Pertunbuhan meningkat tiap tahun selain dorong perkeonomian. Juga mampu serap tenaga kerja,” ujar Yuda.
Dijelaskannya, di Lampung Selatan banyak terdapat UMKM seperti makanan, cinderamata khas daerah, pakaian dan produk kerajinan. Pelaku UMKM tedampak di Lampung Selatan sepanjang pesisir Kecamatan Sidomulyo, Kalianda dan Rajabasa tercatat 316 UMKM.
“Pasca tsunami tentunya diperlukan langkah upaya pemulihan usaha agar pelaku dapat segera bangkit dalam lakukan usahanya,” tuturnya.
Dia menambahkan, Secara umum kendala adalah aspek permodalan dan pengembangan usaha untuk akses kredit perbankan. Khusus terkendala teknis dan non teknis. Misalnya tidak cukup agunan untuk dapat kucuran dana perbankan.
Selain itu, akses informasi pun terbatas. Sementara dari sisi pengembangan pelaku masih punya keterbatasan informaai mengenai pola pembiayaan bagi komoditas tertentu.
“Karenanya dalam kesempatan ini kami harap melalui forum ini akan bantu beri kemudahan pelaku UMKM pada sektor pariwisata. Dalam hal ini peminjaman modal dengan proses mudah dan cepat dan bunga pinjaman rendah sehingga mereka mulai kembali usaha,” pungkas Yuda.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, FGD ini salah satu tujuannya mempercepat recovery sektor pariwisata di Lampung. Lewat FGD ini, Kemenpar menginisiasi sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memulihkan sektor pariwisata.
“Tujuannya untuk menampung usulan masyarakat dan stakeholder terkait. Kemenpar berkomitmen untuk melakukan pemulihan pariwisata di Provinsi Banten dan Lampung dalam tiga bulan,” ujar Menpar Arief Yahya.
Untuk mencapai target itu, lanjut Menpar Arief, pihaknya memfokuskan pada tiga pilar pariwisata. Strategi pemulihan ‘Selat Sunda Bangkit’ difokuskan dalam 3 pilar pariwisata. Yaitu SDM dan kelembagaan, pemasaran, serta destinasi.
“Khusus pembiayaan, juga ada banyak cara yang bisa kita tempuh. Baik itu dari lembaga Pemerintah atau di luar Pemerintah,” pungkas Menpar Arief Yahya.
