SUARAJATIM.CO.ID, NTB – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas melakukan kajian atas beberapa isu strategis pembangunan pariwisata. Kajian dilakukan dalam rangka penyusunan studi pendahuluan. Atau, background study Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020- 2024 Bidang Pariwisata.
Hal itu tertuang dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD), di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Event ini digelar Kamis (15/11) lalu.
Kasubdit Industri Bappenas Angger Anindito menuturkan, pembangunan pariwisata masih menjadi isu sentral. Menurutnya, pendekatan pariwisata dalam RPJMN 2020-2024 adalah pada pembangunan berkelanjutan, pembangunan berbasis pusaka (heritage), dan pembangunan berbasis komunitas.
“Daerah adalah destinasi pariwisata. Artinya, semua kegiatan pariwisata berlangsung di dalamnya. Tim Konsultan yang ditunjuk oleh Bappenas memerlukan informasi atas pengalaman yang terjadi di berbagai daerah secara spesifik,” ujarnya, Sabtu (15/11).
Menurutnya, secara garis besar sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya dan diperolehnya hasil analisis perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di lndonesia.
Satu contoh, perkembangan pariwisata NTB. Diakui Angger, perkembangan pariwisata di daerah ini mulai dirasakan sejak tahun 2007. Atau ketika dipilih sebagai satu dari 10 destinasi unggulan nasional. Saat ini, NTB dipilih lagi sebagai satu dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas.
“Kekuatan utama kepariwisataan NTB adalah pada kekayaan alam dan budaya. Sumberdaya ini merupakan kekuatan atau daya tarik wisatanya. Pembangunan KEK Mandalika yang diresmikan pada tahun 2017, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kepariwisataan NTB,” ungkapnya.
Terkait bencana gempa bumi di Pulau Lombok pada Juli-Agustus 2018, diakuinya cukup berpengaruh terhadap perkembangan industri pariwisata di NTB. Karenanya, diperlukan pengembangan pariwisata berbasis mitigasi bencana. Baik di wilayah NTB, maupun kawasan pariwisata lain di Indonesia.
Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan, pembangunan sektor pariwisata membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Menurutnya, butuh sekitar Rp500 triliun untuk pembiayaan dan investasi pada 2019.
“Sejauh ini, kita masih upayakan itu. Kita sudah diperoleh lebih dari 40 persen dari Rp500 triliun. Kita harus maksimalkan semua potensi yang ada demi tercapainya target mendatangkan 20 juta turis asing tahun depan,” ujarnya.
Arief menjelaskan, salah satu upaya pemerintah menggenjot investasi tersebut adalah melalui penetapan 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai ‘Bali baru’. Menurutnya, dalam empat tahun terakhir bidang pariwisata menghasilkan balance payment yang positif.
“Selalu surplus antara devisa yang diperoleh dari kunjungan turis asing, dengan uang yang dibelanjakan wisatawan nasional yang melancong ke luar negeri,” bebernya.
Lebih jauh Arief mengatakan, ada tiga isu penting yang dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan di sektor pariwisata.. Yakni tujuan pariwisata prioritas (DPP), kebutuhan pembiayaan usaha homestay, dan kebutuhan pembiayaan usaha UMK pariwisata. (*)
