CIMAHI – Destinasi pariwisata Jawa Barat dijamin bakal semakin solid. Para stakeholder terus merapatkan barisan. Apalagi dukungan penuh diberikan Ketua dan Anggota DPRD Kota se-Provinsi Jawa Barat periode 2019/2024. Suara bulat diwujudkan dalam komitmen pengembangan destinasi.
Bulatnya suara Ketua dan Anggota DPRD Kota se-Jawa Barat diberikan melalui orientasi, Kamis (24/10). Orientasi tersebut dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Kampus BPSDM Provinsi Jawa Barat, di Kota Cimahi. Program tersebut dihadiri 160 orang peserta. Tema besarnya, ‘Arah Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan di Jawa Barat, Pengembangan Destinasi Wisata Kota’.
“Pariwisata Jawa Barat akan semakin kuat dengan komitmen riil dari para wakil rakyat ini. Apalagi, kegiatan itu membuahkan berbagai kesepakatan. Tujuannya membuat destinasi wisata di Jawa Barat ini semakin berkembang. Dengan begitu, ada kenaikan value secara ekonomi,” ungkap Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenpar Dadang Rizki Ratman, Kamis (24/10).
Meski digelar sehari, ada 7 rekomendasi yang dihasilkan dari orientasi tersebut. Nantinya untuk penataan daerah atraksi wisata diarahkan pada zona rural atau countryside. Penataan destinasi tersebut mencakup given (alamiah) sekaligus man-made (buatan). Mendukung destinasi, penataan sentra bisnis bagi masyarakat perlu dilakukan.
Ada beberapa treatment untuk menaikan daya dukung masyarakat. Slot berupa pasar malam tradisional perlu diberikan untuk menjual cinderamata tradisional khas suatu daerah. Selain souvenir, spot khusus makanan tradisional juga akan diberikan. Lebih lanjut, ada pengembangan industri spa terapi hingga fisioterapi penghilang lelah. Melengkapi experience, pagelaran seni tradisional juga didorong reguler.
“Penyamaan persepsi sudah bulat. Kami optimistis, destinasi wisata di Jawa Barat akan semakin lengkap dan menarik. Konsep implementasi teknisnya setiap daerah tentu berbeda. Namun, kelengkapannya itu akan sama,” jelas Dadang.
Selain atraksi, amenitas juga tidak luput dari perhatian. Forum sepakat menata kembali penginapan, hotel, dan sejenisnya. Penataan tersebut diarahkan pada area sub urban atau pinggiran kota. Muaranya untuk mengurai kemacetan kota. Perhatian khusus juga diberikan forum pada Sukabumi. Kota ini akan ditegaskan menjadi destinasi heritage.
Ada beberapa opsi destinasi heritage Sukabumi yang akan dikembangkan. Ada bekas rumah tahanan Bung Hatta dan Sultan Syahrir, Gedung Juang 45, hingga Stasiun Kereta Api. Selain Sukabumi, perhatian juga diberikan bagi Situ Gede di Kota Tasikmalaya. Sebab, destinasi itu sepi pengunjung pada musim kemarau. Khusus Bogor, pengelolaan lahan parkir di Kebun Raya Bogor harus dioptimalkan.
“Sebagai destinasi wisata, kota tetap diarahkan sebagai pusat bisnis. Dari situ juga, para wisatawan bisa menikmati beragam aktivitasnya. Untuk itu, perlu dilakukan penataan lebih bagus untuk konsep kota sebagai pusat bisnis dan aktivitas wisatawan,” ujar Dadang lagi.
Beberapa rekomendasi tersebut tentu sebagai implementasi dari regulasi daerah. Acuannya tentu saja Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, Nomor 15, 2015. Isinya, visi pariwisata yang menempatkan Jawa Barat sebagai destinasi kelas dunia. Konsepnya tentu adanya integrasi, berkelanjutan, dan menjunjung tinggi nilai budaya.
“Pertumbuhan pariwisata di Jawa Barat akan terjadi lebih cepat. Destinasi di sana akan siap lebih awal dengan konsep menarik. Dengan kolaborasi besar dari berbagai kota, otomatis akan menciptakan sebuah pemerataan. Pergerakan wisatawan tidak terpusat lagi di 1 kota. Mereka akan punya banyak opsi. Lebih penting lagi, di situ ada pemerataan ekonomi,” papar Asisten Deputi Destinasi Regional II Kemenpar Wawan Gunawan.
Lebih riil, konsep Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, Nomor 15 diturunkan dalam beberapa klausul. Sebut saja membangun destinasi pariwisata kelas dunia dengan integrasi kekayaan potensi daerah. Ada juga pembangunan struktur pariwisata yang kuat dan terintegrasi. Lebih penting tetap memperhatikan kondisi lingkungan alam dan budaya masyarakat.
Menguatkan promosinya, perlu dibangun pemasaran pariwisata terpadu antar daerah yang efektif dan efisien. Klausul terakhir adalah pembangunan kelembagaan pariwisata. Arahnya integrasi pembangunan pariwisata di daerah dengan dukungan sumber daya manusia yang berkompetensi internasional.(***)
