Wapres JK Tegaskan, Tak Ada Alasan Menutup TN Komodo

oleh -1.097 views

SUARAJATIM.CO.ID, JAKARTA – Tidak ada alasan yang masuk akal sehat untuk menutup Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penegasan ini diberikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). JK bahkan memberikan way out agar kegaduhan ini tidak berlarut.

JK menilai Taman Nasional Komodo tidak seharusnya ditutup. Alasan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat pun dinilai tidak tepat.

“Kalau dilihat, alasan Gubernur Viktor itu untuk memperbanyak atau mengembangbiakkan rusa. Tapi, jangan lupa. Dikunjungi atau tidak, tetap saja komodo perlu makan,” ungkap JK yang background nya seorang pengusaha itu.

Wacana penutupan Taman Nasional Komodo memang dicetus Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Alasannya, untuk meningkatkan populasi komodo dan menjamin ketersediaan peningkatan pakan alamnya, seperti kerbau, kambing, rusa, hingga babi.

“Itu benar, bahwa komodo perlu makan rusa atau kambing. Sebenarnya ini bisa saja dikembangkan di tempat lain dahulu. Lalu, baru dibawa ke situ. Itu bisa saja,” tegas JK.

Mengacu data Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (LHK), populasi komodo mencapai 2.762 ekor. Hewan purba ini tersebar di 5 pulau. Populasi terbesar komodo ada di Pulau Rinca dengan total 1.410 ekor. Untuk Pulau Komodo ada 1.226 ekor, lalu Pulau Nusa Kode 70 ekor. Pulau Gili Motang terdapat 54 ekor dan 2 ekor di Pulau Padar.

Populasi komodo masih lebih rendah dari ketersediaan pakan alami. Perbandingannya sekitar 1:1,5. Asumsinya, seekor komodo mendapat 1,5 pakan alami. Pakan alami bagi Komodo jumlah totalnya sekitar 4.100 ekor herbivora. Rinciannya ada 3.900 ekor rusa dan kerbau yang berjumlah sekitar 200 ekor. Data ini mengacu Balai TN Komodo dan Komodo Survival Programme 2017.

“Taman Nasional Komodo ini tidak perlu ditutup. Pertumbuhan rusa tetap bisa sejalan pembukaan Taman Nasional Komodo,” ujar JK lagi.

Pandangan serupa diberikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Ia berharap agar penanganan Taman Nasional Komodo menjadi sinergi antara pusat dan daerah. Artinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT bekerja sama dengan Kementerian KLH.

“Rencana penutupannya setahun. Kami mendorong Pemprov NTT bekerja sama dengan Kementerian KLH,” harap Bamsoet.

Lebih penting lagi, NTT punya desain jelas terkait pengembangan ekosistem liar komodo. Tujuannya, agar aspek konservasi dan komersiil menjadi semakin jelas. “Harus dibuat site-plan bagi para wistawan yang akan berkunjung ke sana sehingga tidak mengganggu kehidupan liar Komodo,” tutup Bamsoet. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *