SUARAJATIM.CO.ID, PALEMBANG – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan (Sumsel). Dipimpin Edhy Prabowo, 14 anggota dewan ini memastikan perkembangan program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca Juga: Brebes Manfaatkan Pompanisasi dari Sumber Air Atasi Kekeringan
Provinsi ini mendapatkan kuota lebih kurang 200.000 hektare dalam program Serasi. Dimana hampir separuh lokasinya berada di Kabupaten Banyuasin, yang kondisi alamnya rawa dan lebak.
Prabowo Edhy menyambut baik adanya terobosan pemerintah pusat melalui Kementan, yang telah merealisasikan program Serasi di Sumsel. Menurutnya, Sumsel memang memiliki potensi lahan rawa terbesar.
“Melalui program Serasi ini, diharapkan akan membawa kesejahteraan bagi petani Sumatera Selatan. Dan di sini memang yang paling siap menyukseskan meningkatan produksi padi melalui lahan rawa,” kata Prabowo Edhy, Senin (29/7).
Ia menambahkan, dalam Program Serasi, pemerintah berupaya berinovasi dengan cara mengubah lahan yang dulunya tidak produktif menjadi produktif.
“Jika sebelumnya lahan rawa yang ditanami padi hanya panen sekali dalam satu tahun, maka melalui teknologi dapat ditingkatkan dua kali panen dalam setahun,” jelas Prabowo Edhy.
Menurutnya, peningkatan hasil produksi pertanian tidak bisa hannya diusahakan oleh satu pihak namun banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu kesiapan sarana pengairan (irigasi), ketersediaan pupuk, benih unggul, pemeliharaan tanaman, dan yang terpenting adalah semangat dan produktivitas petani.
“Sama halnya juga dengan Program Serasi yang digagas Kementerian Pertanian ini. Melalui program ini, kita berharap ada peningkatan produksi, jika sebelumnya tujuh ton per hektare naik menjadi delapan ton setiap hektare. Saya ajak petani untuk menggunakan teknologi, salah satunya penggunaan alat ukur PH air dan tanah sebelum menanam benih,” jelasnya.
Prabowo Edhy menjelaskan, program optimasi lahan rawa ini tidak banyak dilakukan di berbagai provinsi. Hanya tiga provinsi dengan jumlah daripada program ini hanya 500 ribu hektar. Dan 250 ribu hektar itu berada di provinsi Sumatera Selatan yang saat ini sudah secara optimal itu 200 ribu hektar yang dioptimalkan.
“Ini luar biasa, maka itu dengan jumlah yang begitu banyak maka kami mau melihat sampai sejauh mana program ini diimplementasikan di Sumatera Selatan. Semoga kedepan melalui Ditjen PSP dan Kementerian Pertanian ini lebih meningkatkan program ini kedepan,” pungkasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan H Nasrun Umar mewakili Gubernur Sumsel menyampaikan, Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi yang menjadi sentra produksi padi nasional dengan produksi total sekitar 5,3 juta ton dengan surplus sekitar 2,9 juta ton.
“Luas lahan sawah di Provinsi Sumsel 790.395 ha, dimana 71% merupakan sawah di lahan rawa. Mulai tahun 2019 ini kami sudan melaksanakan Program Serasi untuk 200 ribu ha, dimana 67 ribu ha berada di Kabupaten Muba,” ungkap Nasrun.
Nasrun juga berharap bantuan yang diberikan Kementerian Pertanian dapat berkorelasi positif meningkatkan produksi padi dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kata Nasrun, diperlukan peran penyuluh pertanian yang lebih intensif di lapangan dalam mengawal pelaksanaan program ini.
Sementara, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Mulyadi Hendiawan menjelaskan, Sumsel menjadi satu dari tiga provinsi yang menjadi fokus program Serasi Kementan selain Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Kita fokus untuk penyelesaian program Serasi di Sumsel karena program di sini terbesar,” kata Mulyadi.
Untuk di Sumsel, luas lahan rawa yang nantinya akan dioptimalkan seluas 200 ribu hektar. Selain itu, Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan alat pertanian berupa Ekskavator sebanyak 22 unit dengan nilai investasi keseluruhan berkisar Rp 60 miliar lebih.
“Nilai sebesar itu digunakan untuk membangun jaringan irigasi tersier. Setiap hekrtare dibutuhkan sekitar Rp 4,3 juta,” ujar Mulyadi.
Selain itu, Kementan juga menyiapkan dana tambahan sebesar Rp 1,2 triliun untuk pemenuhan kebutuhan sarana produksi. Seperti benih, dolomit dan pupuk hayati serta pembinaan petani.
“Estimasi biaya untuk kebutuhan sarana produksi sebesar Rp2,01 juta per hektar,” sebut Mulyadi.(***)
