KALTIM – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang tengah digodok oleh DPR RI bersama pemerintah mendapat kritikan keras berbagai pihak. Salah satunya datang dari calon Senator Dapil Kalimantan Timur (Kaltim), Apt. A. Zaldy Irza Pahlevy Abdurrasyid, S.Si., M.Farm.
Dalam keterangan resminya kepada sejumlah awak media, pria yang karib disapa Zaldy itu menegaskan pentingnya unsur Utusan Golongan di Parlemen. Hal itu bertujuan agar pembahasan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat melibatkan unsur terkait.
Dalam pembahasan draf RUU Kesehatan misalnya, Zaldy menilai minim partisipasi organisasi profesi. “Basic saya adalah apoteker. Saya menilai ada banyak kelemahan dalam draf RUU Kesehatan. Dari aspek penyusunan, minim keterlibatan organisasi profesi di bidang kesehatan,” kata Zaldy, Senin (8/5/2023).
Di sisi lain, Zaldy menegaskan dalam draf RUU Kesehatan terdapat pasal-pasak yang tidak berpihak kepada tenaga kesehatan. Zaldy meminta kepada DPR dan Pemerintah mempertimbangkan aspirasi dari tenaga profesi di bidang kesehatan.
“Akan menimbulkan ekses yang luas jika dipaksakan untuk terus dibahas, apalagi disahkan. Berangkat dari penyusunan berbagai macam UU yang selalu menuai protes, termasuk dalam penyusunan RUU Kesehatan, maka penting adanya keterwakilan Unsur Golongan di Parlemen,” kata Zaldy menyarankan.
Oleh karenanya, Zaldy yang merupakan Staf Ahli Ketua DPD RI itu mendorong agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli dengan sistem Demokrasi Pancasila-nya. Dalam sistem tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan Lembaga Tertinggi Negara. Kendati begitu, Zaldy tak menampik jika diperlukan perbaikan dengan teknik addendum.
“Di dalamnya ada unsur partai politik, ada unsur Utusan Daerah dan ada unsur Utusan Golongan. Utusan Golongan ini merepresentasikan para profesional, termasuk salah satunya adalah unsur dari profesi kesehatan,” papar Zaldy.
Dengan begitu, Zaldy menilai seluruh elemen masyarakat terwakili di MPR. Mereka kemudian berhimpun merumuskan arah perjalanan perjalanan bangsa.
“Karena merepresentasikan seluruh elemen masyarakat, maka segala aturan yang rumuskan tentu mendapatkan legitimasi rakyat, karena telah melalui persetujuan perwakilan mereka yang paham di bidangnya masing-masing. Inilah Demokrasi Pancasila. Inilah wujud kedaulatan rakyat yang sesungguhnya,” tegas Zaldy.(*)
