Ada dua oasis kepemimpinan muncul dari ‘sampah dan buih’ demokrasi liberal di Indonesia. Dan uniknya, keduanya justru berasal dari (internal) sistem itu sendiri.
Siapa?
Pertama, Prof Dr Mahfud MD, Menko Polhukam RI yang keras mendobrak dari dalam perilaku koruptif dan penyimpangan di internal Lembaga Tinggi Negara dan membongkar bobroknya aparatur pemerintahan, dimana justru ia sendiri duduk dalam kabinet Jokowi – Ma’ruf. Banyak pernyataan Mahfud ibarat ‘Anoman Obong’ yang membakar Alengka, termasuk menguak loyalitas anggota parlemen yang hanya tegak lurus kepada ketua partai, bukan kepada rakyat pemilih. Kalau begitu, untuk apa digelar pemilihan calon legeslatif yang menghabiskan uang yang berasal dari pajak rakyat?
Kedua, LaNyalla AA Mataliti, Ketua DPD RI yang menggugat dari sisi dalam tentang sistem negara yang berbasis UUD hasil amandemen empat kali (1999 – 2002) dan substansi konstitusi telah berubah individualis, liberal dan kapitalistik. Praktik demokrasi hari ini, telah meminggirkan sila ke-4 Pancasila, namun mengakomodir nilai-nilai liberalisme.
Dan ibarat sekeping (koin) mata uang, keduanya, baik Mahmud dan LaNyalla — seolah bertolak-belakang namun sejatinya mereka bertautan, saling mengisi, bahkan bergandengan tangan dalam sebuah perjuangan.
Ya. Nyalla berjuang di tataran hulu bangsa menggugat sistem negara untuk kembali ke UUD 1945 Naskah Asli, sedangkan Mahfud mendobrak di hilir persoalan bangsa. Klop. Dan keduanya, sepertinya lepas serta terbebas dari ‘anasir luar’ (asing, aseng dan asong) yang selama ini menjadi ‘penunggang gelap’ di setiap pemilu terutama sejak UUD 1945 dikudeta empat kali oleh asing melalui para pemain lokal (kaum komprador).
Seandainya ada partai politik yang cerdas, bijak dan visioner, lalu menduetkan keduanya menjadi capres/cawapres dalam pemilihan presiden (pilpres 2024) —kalau mereka mau— mungkin elektabilitasnya tidak terbendung _(unstoppable)._ Tetapi, jika pilpres _deadlock_ akibat kegentingan memaksa atau ‘dipaksakan’, lantas mekanisme kembali ke MPR selaku Lembaga Tertinggi Negara, saya menyarankan, seyogianya — salah satunya harus menjadi Ketua MPR dan/atau salah satu dari keduanya kudu menjadi kandidat presiden yang akan dipilih di MPR nantinya.
Kenapa demikian?
Kiprah keduanya selama ini memperlihatkan sosok negarawan yang berpikir _next generation_, berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Ya. Mahfud dan Nyalla bukan politisi yang berpikir _next election_, bagaimana menjaring suara, dan terus berkuasa.
Demikian pandangan pribadi saya melintas di langit IKN akibat munculnya oasis kepemimpinan di tengah gelombang sampah demokrasi liberal di Tanah Air.
Di Bumi Pertiwi ini, masih banyak kembang sore dan bunga-bunga sedap malam.
Sepinggan, 18 April 2023
Penulis : Ir.A.Pranoto
