Kemarin, pasca dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto langsung mengumumkan sekaligus melantik susunan kabinet periode 2024-2029 bertajuk “Kabinet Merah Putih”, Minggu malam, 20 Oktober 2024, di Istana Merdeka, Jakarta.
Jika mengadopsi data yang tercantum pada laman website Sekretariat Negara, “Kabinet Merah Putih” adalah jumlah paling terbanyak sepanjang sejarah era Orde Baru hingga Reformasi.
“Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelumnya 34 Kementerian, kemudian sekarang berkembang menjadi 48 Kementerian, Apakah Presiden Prabowo Subianto menghendaki setiap kementerian dapat bekerja secara “fokus”, “efektif”, serta “taktis” dengan tugas-tugas yang spesifik?,” tanya Senator asal Provinsi Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor disela kesibukkannya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta usai mengamati jalannya proses pelantikan Kementerian.
Tentu dengan jumlah pembantu kinerja istana yang tergolong begitu banyak adalah suatu tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo – Gibran, apakah mampu sederet nama-nama yang dilantik dapat menjalankan amanah, terutama yang berkaitan dengan masyarakat langsung di daerah, khususnya di tanah Papua.
“Saya tantang kinerja para menteri ini 100 hari kerja kedepan. Terutama untuk di Papua, terkait proyek strategi nasional yang selama ini bertabrakan dengan hak-hak masyarakat adat Papua, seperti konflik tanah adat dan hutan adat,” tukasnya menambahkan, sentuhan tangan Presiden Jokowi di Papua dengan menginjakkan kaki sebanyak 17 kali selama menjabat. Pertanyaannya Prabowo bisa atau tidak?.
