_Oleh: Taufan Rahmadi_
_Pemerhati Pariwisata Nasional_
Menjadi Menteri Pariwisata Indonesia bukan sekadar jabatan prestisius yang menonjol di antara portofolio kementerian lainnya. Jabatan ini adalah amanah yang berat, bahkan monumental, karena tanggung jawab yang diembannya melibatkan nasib hampir sekitar 40 juta jiwa yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata. Dari para pemandu wisata yang merangkai cerita di setiap sudut destinasi, pengrajin lokal yang tangan-tangannya menyulam kearifan budaya, hingga pemilik usaha kecil di desa-desa wisata yang berharap dapat mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Mereka semua adalah bagian dari denyut nadi ekonomi Indonesia yang hidup dari pariwisata.
Angka 40 juta itu bukan sekadar statistik, melainkan refleksi dari manusia-manusia yang bekerja tanpa henti, menghidupi keluarga mereka, dan berkontribusi pada roda ekonomi bangsa. Di balik gemerlap destinasi wisata, baik yang berskala internasional maupun lokal, ada peran yang dimainkan oleh orang-orang kecil: nelayan yang menyiapkan sarapan di pantai-pantai indah, petani yang merawat terasering hijau, serta pedagang kecil yang menjual hasil kerajinan tangan khas Nusantara.
*Tantangan Besar: Ekosistem yang Kompleks dan Rentan*
Menteri Pariwisata bertanggung jawab atas ekosistem yang begitu kompleks dan rentan. Sektor ini terhubung langsung dengan berbagai komponen ekonomi, dari infrastruktur transportasi, perhotelan, hingga pemasaran digital dan diplomasi internasional. Fluktuasi ekonomi global, bencana alam, bahkan geopolitik, dapat memengaruhi sektor ini secara langsung. Dampaknya tidak hanya terasa pada angka statistik GDP, tetapi pada piring makan keluarga-keluarga di desa-desa wisata. Ketika wisatawan mancanegara turun drastis karena pandemi COVID-19, jutaan pekerja sektor pariwisata terpaksa mengencangkan ikat pinggang, menghadapi ketidakpastian.
Data dari Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sektor pariwisata menyumbang sekitar 3,8 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor ini berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara kumulatif jumlah wisatawan mancanegara (wisman) periode Januari-Desember 2023 mencapai 11,68 juta kunjungan dengan target ambisius mencapai 17 juta pada tahun 2024. Namun, di balik angka tersebut, realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar. Infrastruktur pariwisata di banyak daerah masih perlu perbaikan. Konektivitas antar destinasi belum optimal, dan promosi wisata, khususnya di pasar internasional, masih memerlukan dorongan besar untuk meningkatkan daya saing global.
*Perlindungan bagi Ekonomi Kecil*
Menteri Pariwisata tidak hanya bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur dan peningkatan angka kunjungan wisatawan. Yang jauh lebih mendasar adalah upaya melindungi ekonomi kecil, memastikan bahwa masyarakat di daerah wisata tidak hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri. Model pariwisata yang berkelanjutan, yang melibatkan masyarakat lokal dalam setiap rantai nilai, harus menjadi prioritas. Banyak negara yang sukses dalam menerapkan konsep ini, salah satunya adalah Selandia Baru yang dikenal dengan pariwisata berbasis masyarakat adat Maori. Di Indonesia, model serupa dapat dikembangkan di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi, dengan mengedepankan potensi lokal dan budaya yang begitu kaya.
Selain itu, pariwisata harus menjadi sarana untuk mempromosikan keberagaman Indonesia kepada dunia. Menteri Pariwisata harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mampu memproyeksikan nilai-nilai luhur bangsa, menjaga kelestarian budaya, dan mempromosikan keramahtamahan khas Indonesia. Tugas ini bukan hanya sekadar meningkatkan jumlah wisatawan, melainkan bagaimana memperkuat identitas nasional dalam peta pariwisata global.
*Membangun Pariwisata yang Inklusif dan Berdaya Saing*
Tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan sektor pariwisata tetap inklusif, terutama di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Berbagai negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam, telah melakukan lompatan besar dalam promosi dan pengembangan destinasi wisata. Indonesia perlu mengambil langkah strategis, baik dalam hal digitalisasi promosi wisata maupun kolaborasi internasional, agar mampu bersaing di panggung global. Digitalisasi adalah kunci, dan transformasi teknologi dalam sektor pariwisata akan membuka peluang baru, termasuk bagi usaha kecil yang kini bisa menjangkau pasar internasional hanya dengan satu klik.
Menurut laporan dari World Travel & Tourism Council (WTTC), sektor pariwisata dan perjalanan Indonesia diprediksi akan menciptakan lebih dari 16 juta lapangan kerja langsung dan tidak langsung pada tahun 2025. Ini menegaskan bahwa peran sektor pariwisata bukan hanya sebagai motor ekonomi, tetapi juga solusi nyata bagi isu pengangguran, khususnya di daerah-daerah terpencil.
*Harapan dan Tanggung Jawab Masa Depan*
Masa depan sektor pariwisata Indonesia penuh dengan potensi, tetapi juga tantangan yang tidak mudah. Di tengah gejolak ekonomi global, Menteri Pariwisata harus mampu memetakan arah kebijakan yang tidak hanya memprioritaskan keuntungan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang. Pariwisata yang mengedepankan ekowisata, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal akan menjadi jawaban bagi tantangan zaman.
Dengan hampir 40 juta masyarakat yang hidup dari sektor ini, tanggung jawab Menteri Pariwisata adalah untuk terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan mereka. Tidak mudah, tetapi dengan visi yang jelas dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah strategis, Indonesia bisa menjadi destinasi wisata kelas dunia yang tidak hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena keberlanjutannya.
Inilah amanah yang harus diemban dengan hati dan dedikasi penuh, karena di setiap keputusan yang diambil, ada banyak kehidupan yang dipertaruhkan.
