Lombok – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkuat upaya terwujudnya destinasi wisata yang berkualitas, terintegritasi, dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat dengan meningkatkan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berbasis Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi.
Sinergi tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Hotel Aston Inn, Kota Mataram, NTB, Rabu (20/04/2022).
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu dalam keterangannya, Sabtu (23/4/2022), mengatakan, Sinergitas berbasis inovasi, adaptasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah (SINAKODA) merupakan implementasi proyek perubahan dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional II angkatan I tahun 2022 yang digagas oleh Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekraf/Baparekraf Wawan Gunawan.
“Program SINAKODA ini perlu diimplementasikan agar destinasi berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan segera terwujud khususnya di destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), destinasi pariwisata prioritas (DPP) dan revitalisasi Bali. Program ini harus menjadi program yang tepat sasaran, tepat waktu, dan manfaat,” ujar Vinsensius Jemadu.
Program SINAKODA ini diharapkan bisa diimplementasikan di wilayah lokasi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sehingga target RPJMN dapat dicapai juga sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kemenparekraf.
“Maka melalui SINAKODA sinergitas dari pemerintah pusat dan daerah pada ujungnya akan memberikan peluang kerja semakin luas di sektor pariwisata,” ujar Vinsensius Jemadu.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekraf/Baparekraf Wawan Gunawan, saat hadir dalam FGD, menyampaikan bahwa dari 17 Bidang DAK Fisik, diambil enam bidang tematik yang difokuskan kepada pariwisata. Yaitu pariwisata, sentra industri kecil menengah, pasar tematik pariwisata, PLUT/UMKM, aksesibilitas jalan dan pengelolaan sampah.
“Sehingga dari 6 bidang tematik yang difokuskan ini destinasi akan cepat tuntas dan berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan bisa terwujud,” ujar Wawan.
Provinsi NTB sebagai lokasi Destinasi Super Prioritas Mandalika diharapkan bisa mengimplementasikan juga, sehingga menciptakan _multiplier effect_ yang luar biasa di destinasi wisata.
“Dukungan dari pemerintah daerah ada perwakilan dari dinas terkait seperti dinas PUPR, Dinas Provinsi, KLHK, Kepala Dinas untuk komitmen kesepakatan Bersama mengimplementasikan SINAKODA di Kab/Kota Se-NTB. Inilah sejatinya implementasi dari arahan Menparekraf yaitu inovasi, adaptasi, kolaborasi dengan semangat gerak cepat (Gercep), Gerak Bersama (Geber), dan gali semua potensi jadi lapangan pekerjaan (Gaspol),” kata Wawan.
Wawan menjelaskan, menurut data Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenparekraf, kinerja DAK Fisik Pariwisata dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Meski demikian, setiap daerah perlu mengantisipasi permasalah-permasalahan yang menyebabkan DAK Pariwisata ditolak atau _direject_.
“Dari tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dari segi kontrak, penyaluran, penyerapan. 2021 penyerapannya 81.18 persen dan 2020 penyerapannya 75.51 persen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi perbaikan kinerja DAK Fisik Pariwisata,” kata Wawan.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut para Kepala Dinas Pariwisata; Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Se-Kab/Kota Provinsi NTB.
