Lombok – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perkuat Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berbasis Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi. Program proyek perubahan ini diberi nama SINAKODA (Sinergitas berbasis inovasi, adaptasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah) dalam percepatan pengembangan destinasi wisata yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan. Khususnya di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), dan revitalisasi Bali.
Setelah pada bulan Maret 2022 diimplementasikan di Bali, kali ini Sinergitas tersebut di implementasikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu (20/04/2022) di Hotel Aston Inn, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada FGD ini menghadirkan narasumber yaitu Direktur Pengembangan Destinasi II, Wawan Gunawan, Koordinator Pariwisata, Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN / BAPPENAS, Istasius Angger Anindito, Perwakilan Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Meirina Yuswita Sari. FGD ini dihadiri oleh Para Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Se-Kab/Kota Provinsi NTB.
Pariwisata merupakan salah satu core business di Indonesia sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Sektor pariwisata Indonesia, sudah sejak beberapa dekade lalu mempunyai unggulan yang menjanjikan, tetapi belum menjadi perhatian serius dan utama. Pariwisata dianggap sangat vital untuk pembangunan ekonomi di negara berkembang, maupun maju, karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat karena sifatnya yang link to any business, dan dapat mendorong pemerintah daerah membangun dan memelihara infrastruktur. Selain itu pembangunan pariwisata diharapkan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno memberikan arahan khusus untuk mengimplementasikan Inovasi, Adaptasi dan Kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata. SINAKODA merupakan salah satu terobosan Inovasi untuk mewujudkan Destinasi Wisata yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan melalui Sinergitas DAK Fisik di daerah.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu mengungkapkan program SINAKODA ini diharapkan bisa di implementasikan di wilayah lokasi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, sehingga target RPJMN tersebut dapat dicapai sejalan juga dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
“Untuk mewujudkan destinasi wisata yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan melalui program SINAKODA sangat bermanfaat dalam sinergitas dari pemerintah pusat dan daerah bisa diciptakan. Ujungnya ketika destinasi wisata telah terbangun maka akan memberikan peluang kerja dan nilai tambah ekonomi bagi daerah.” ujar Vinsensius Jemadu dalam keterangannya.
Program SINAKODA ini merupakan implementasi proyek perubahan dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional II angkatan I tahun 2022 yang digagas oleh Direktur Pengembangan Destinasi II, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wawan Gunawan. Wawan menyampaikan dari 17 Bidang DAK Fisik diambil 6 Bidang yang fokus pada pengembangan Destinasi Wisata yaitu Pariwisata, Sentra Industri Kecil Menengah, Pasar Tematik Pariwisata, PLUT/UMKM, Aksesbilitas Jalan dan Pengelolaan Sampah sehingga Destinasi akan cepat tuntas dan Berkualitas, Terintegrasi dan Berkelanjutan bisa terwujud.
“Program SINAKODA telah dilaksanakan dan diimplementasikan di Bali, kali ini Provinsi NTB sebagai lokasi DPSP Mandalika diharapkan bisa mengimplementasikan juga. Dukungan dari pemerintah daerah ada perwakilan dari dinas terkait seperti dinas PUPR, Dinas Provinsi, KLHK, Kepala Dinas untuk komitmen kesepakatan Bersama mengimplementasikan SINAKODA di Kab/Kota Se-NTB. Inilah sejatinya implementasi dari arahan Menparekraf yaitu inovasi, adaptasi, kolaborasi dengan semangat gerak cepat (Gercep), Gerak Bersama (Geber), dan gali semua potensi jadi lapangan pekerjaan (Gaspol)” Ucap Wawan dalam paparannya.
Sementara itu, Koordinator Pariwisata, Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN / BAPPENAS, Istasius Angger Anindito memberikan paparan terkait Rancangan Kebijakan DAK Tematik Pariwisata Tahun Anggaran 2023. Beliau menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam DAK 2023 yaitu manfaat dari pembangunan obyek wisata/DTW melalui DAK, dapat tercermin dari kualitas dokumen perencanaan yang menjadi readiness criteria (RC) DAK, yaitu: masterplan, siteplan dan DED. Perlu upaya dan keseriusan dari pemerintah daerah dalam mempersiapkan dokumen RC yang baik. Tujuannya agar DTW dapat bermanfaat secara efektif dan efisien.
“Pemerintah daerah diharapkan fokus untuk menuntaskan 1 (satu) obyek wisata/ DTW sebelum melakukan pengusulan/ pembangunan pada DTW yang lainnya, agar tuntas dalam 1 tahun (single year)” Ungkap Angger dalam paparannya.
Perwakilan Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Meirina Yuswita Sari memberikan paparan terkait Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pariwisata TA 2021-2022 & Persiapan Pengusulan TA 2023. Beliau mengungkapkan Kinerja DAK Fisik Pariwisata dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Meirina menyampaikan daerah perlu mengantisipasi permasalah-permasalahan yang menyebabkan DAK Pariwisata ditolak / direject.
“Dari tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dari segi kontrak, penyaluran, penyerapan. 2021 penyerapannya 81.18% dan 2020 penyerapannya 75.51%. hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi perbaikan kinerja DAK Fisik Pariwisata” ujar Meirina.
FGD SINAKODA diakhiri dengan tanda tangan Surat Pernyataan Dukungan Rancangan Proyek Perubahan yang di Implementasikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan daerah agar segera terwujud kolaborasi percepatan pengembangan destinasi yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan. Surat pernyataan dengan judul SINAKODA yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Kab Mataram, Chairul Hamdi, Kepala Dinas Koperasi UKM Kab Lombok Tengah, M. Ichsan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab Lombok Utara, Rusdianto dan Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Mataram, Syamsul Irawan, Sekretaris Dinas Pariwisata Kab Dompu disaksikan oleh Direktur Pengembangan Destinasi II, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wawan Gunawan dan Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Lalu Hasbulwadi.(***)
