Tercatat berkisar 100 tokoh yang bakal mengisi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jumlah ini terhitung sejak dipanggil hingga mengikuti pembekalan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Mereka yang hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto itu bakal mengisi jabatan penting di pemerintahan baru, yaitu Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, dan Staf Khusus. Meskipun hingga hari ini selaku Presiden terpilih belum mengungkap dan mengumumkan secara detail jabatan masing-masing yang akan diemban.
Sesuai agenda, para tokoh ini akan dilantik setelah secara resmi Presiden dan Wakil Presiden 2024 – 2029 terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024.
Pemilihan dan pemanggilan nama-nama tokoh tersebut membuat Paul Finsen Mayor sebagai Senator terpilih asal Provinsi Papua Barat Daya bereaksi. “Sebagai anak bangsa dan sebagai anak adat, saya berhak menyampaikan kritikan mewakili suara rakyat dari Tanah Papua,” ungkapnya.
Lantas kritikan apa yang dimaksud? Adalah banyaknya jumlah tokoh yang masuk dalam daftar kabinet Prabowo – Gibran yang bisa berpengaruh pada urusan administrasi ketata negaraan dan tumpang tindih urusan struktur keorganisasian.
“Dengan banyaknya Menteri dan Menko jangan sampai terkesan kepemimpinan Prabowo – Gibran hanya kebanyakan urus tugas pokok fungsi dan kewenangan kabinetnya. Sehingga memperlambat kinerja birokrasi. Sementara, urusan kerakyatan malah mandek,” bebernya.
Senator yang juga sebagai Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai Membawahi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya ini menegaskan, nimbunnya calon Menteri dan Menteri Negara Koordinator (Menko) dapat menambah beban keuangan negara disedot dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tetapi fungsi mengerucut akibat tumpang tindih jabatan, pelimpahan kewenangan, lamban koordinasi antara pejabat fungsional atau debirokratisasi.
“Inilah salah satu yang mengkhawatirkan adalah pelimpahan kewenangan, jangan sampai mereka hanya urusan itu-itu saja di masa periode kerja Prabowo – Gibran,” tegasnya sembari mencontohkan, apa yang akan terjadi lintas koordinasi kerja antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Menteri HAM.
Paul juga membandingkan dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dimana jumlah Menteri pada kabinetnya bertajuk Indonesia Maju hanya berjumlah 34 terdiri atas empat Menteri Koordinator dan 30 Menteri. Dan keseluruhan bekerja dengan sesuai fungsional, tidak seperti pilihan era Prabowo – Gibran terkesan sekedar bagi-bagi kue.
“Kabinet Prabowo – Gibran yang nantinya dilantik, saya sebut gemuk struktur miskin fungsi,” tuturnya menutup perbincangan.
