Sesungguhnya ketika menyebut nama Paulus Waterpauw di belahan manapun tanah Papua bukan hal yang baru dan bahkan tak asing. Kenapa? Perjalanan karir gemilang dilampui dengan apik dan memetik hasil cemerlang. Baik itu di kepolisian maupun sipil pemangku jabatan di Papua dan Papua Barat.
Bagi siapapun, di kepolisian untuk memangku pangkat Komisaris Jenderal tentu bukan hal yang mudah. Diberi tugas berat oleh Kapolri di sektor sentral strategis dijalankan dengan baik dan berhasil tunaikan tugasnya.
Dari sisi ini saja seharusnya prestasi yang patut kita akui sebagai anak bangsa dari Papua menunjukkan kemampuan seorang negarawan yang layak menjadi pemimpin di atas tanahnya sendiri. Alhasil, ada saja yang menghambat tanpa sebab dan tidak fair.
Ditengah menjalankan tugas pokoknya saja ketika itu, ia selalu memikirkan daerah ia berasal. Utamanya bagaimana dikembangkan bukan saja membangun. Sebab sosok perwira tinggi yang mengalir darah anak adat, hatinya ingin tanah Papua maju.
Coba kita lihat lagi ke belakang sekedar mengulang kisah, dan silahkan dinilai dari sederet perjalanan singkat seorang Paulus Warerpauw.
Lalu apalagi yang diragukan dari seorang Paulus Waterpauw yang seharusnya paling layak untuk memimpin Papua lima tahun kedepan? Padahal memenuhi syarat menjadi penjabat gubernur sudah jelas, ia adalah purnawirawan Polri dengan pangkat komisaris jenderal, kemudian pernah dikaryakan di Kemendagri sebagai Deputi II BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan).
Sebelumnya, ia dilantik menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat 12 Mei 2022 oleh Mendagri Jenderal (Pur) Tito Karnavian mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ia juga pernah dilantik menjadi orang nomor satu di Provinsi Papua Barat setelah dilakukan serah terima jabatan dari gubernur dan wakil gubernur Papua Barat 2017-2022 dari Dominggus Mandacan dan Muhammad Lakotani tepatnya hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2022. Sosok pria bertubuh tinggi dan kharismatik ini juga pernah dilantik Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si menjadi Kabaintelkam Polri pada 24 Februari 2021, pelantikan di jabatan tersebut disertai dengan kenaikan pangkat dari Irjen menjadi Komisaris Jenderal dengan tiga bintang di pundak.
Hari itu menjadi sejarah bagi Komjen Paulus Waterpauw bersama keluarga secara khusus dan seluruh masyarakat Papua secara umum.
Untuk pertama kalinya di negeri ini, seorang anak asli Papua mencapai jabatan tertinggi di Kepolisian Republik Indonesia yang belum pernah dicapai sebelumnya.
Capaian tersebut diraihnya karena dinilai profesional menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan negara kepadanya. Dan Paulus Waterpauw satu-satunya putra Papua yang secara langsung diberi kepercayaan empat kali menjabat sebagai Kapolda. Diantaranya, tiga kali di Papua dan Papua Barat, dan satu kali di Sumatera Utara, tak lain tanah kelahiran sang istri tercinta Roma Megawanty Pasaribu.
Pada tahun 2019 terjadi kerusuhan rasisme di Wamena, Jayapura dan Timika, Paulus Waterpauw yang saat itu menjabat Analis Kebijakan Utama bidang Sespimti Sespim Lemdiklat dikembalikan ke Papua menjadi Kapolda untuk kedua kalinya.
Tentu penunjukan kedua kalinya ini bukan tanpa sebab, yakni memberikan arti bahwa ia sangat dipercaya negara untuk mengamankan provinsi Papua. Artinya, negara sangat tahu kemampuan seorang Paulus Waterpauw, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak lazim terjadi di negeri kita.
Sejarah perjalanan karier Paulus Waterpauw juga mencatat menjadi orang Papua pertama yang menjadi inspektur upacara di Istana Negara saat peringatan HUT-61 RI tahun 2006 ketika itu Susilo Bambang Yudoyono menjadi Presiden.
Pencapaian karir pria yang mencintai olah raga voli ini membuktikan bahwa orang Papua bisa menjadi orang penting dan besar di negeri ini, sehingga apa yang dicapainya menjadi menjadi pembuka jalan bagi anak Papua lainnya yang ingin berkarir hingga tingkat nasional.
Sayang, ditengah perjuangannya mengembangkan Papua melalui jalur politiknya sebagai bakal calon orang nomor satu di Papua, seolah dihambat dengan cara yang tidak fair. Rekomendasi partai Golkar yang sudah sah ditangannya, seketika berpindah ke calon lain yang notabene secara standarisasi dan kelayakan termasuk pamor jauh berbanding.
Padahal sebulan sebelum pemilihan Presiden 2024 – 2029 waktu itu hasil survey CNN grafik calon pasangan Prabowo Gibran di Papua Barat menurun akibat minimnya kinerja Tim Kerja Daerah (TKD). Kemudian, Paulus Waterpauw sebagai Ketua DPD Golkar Papua Barat berinisiatif mengambil alih dengan membentuk Jaringan Karya (JANGKAR) dengan berbagai langkah meningkatkan kembali popularitas pasangan yang diusung sehingga berubah dengan memenangkan suara Prabowo Gibran diangka 70 persen.
Lantas alasan apa yang membuat pimpinan pusat partai berlogo pohon beringin ini seketika merubah keputusan dengan mencabut SK dukungan kepada Paulus Waterpauw dan diberikan kepada calon lain?
