Kemenparekraf Dorong Kolaborasi Revitalisasi Istana Mini Banda Neira Jadi Istana Kepresidenan

oleh -1,369 views
oleh

BANDA NEIRA – Pemerintah Provinsi Maluku, didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, akan merevitalisasi Istana Mini Banda Neira Dan untuk dijadikan Istana Kepresidenan Maluku.

Istana Mini Banda Neira merupakan salah satu bangunan Cagar Budaya peninggalan masa kolonial. Istana didirikan Belanda pada tahun 1622 dan difungsikan sebagai tempat tinggal pejabat VOC serta kotroleur. Istana Banda Neira juga digunakan sebagai tempat penyimpanan rempah-rempah.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif cq Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Direktorat Pengembangan Destinasi II, turut hadir dalam Rakor Pengembangan Istana Kepresidenan di Banda Neira yang dipimpin Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinves), Sartin Hia, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Maluku, Jumat (8/4/2022), didampingi Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Meikyal Pontoh, serta Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleury.

Rapat juga dihadiri perwakilan dari Bappenas dan Kementerian lainnya, di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Dari pihak Pemda Maluku, turut hadir Kepala Dinas Pariwisata Prov Maluku, Karo Adm. Pimpinan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku, Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku & Maluku Utara, serta beberapa akademisi dari Unpatti. Sedangkan dalam zoom, hadir Kantor Staf Kepresidenan.

Sejalan dengan arah pandang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, diperlukan implementasi Inovasi, Adaptasi dan Kolaborasi dalam mendukung Istana Mini Banda Neira sebagai Istana Kepresidenan agar segera terwujud.

Ditemui di Jakarta, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu, mengatakan menjadikan Istana Mini Banda Neira sebagai Istana Kepresidenan merupakan sebuah Inovasi dalam pengembangan destinasi pariwisata. Hal ini akan menjadi daya tarik wisata yang luar biasa.

“Kemenparekraf siap mendamping dan mendorong Istana Mini Banda Neira untuk dijadikan Istana Kepresidenan. Kami harap akan memberikan nilai tambah ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Vinsen.

Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekraf, Wawan Gunawan, menyatakan akan fokus menjadikan destinasi wisata di Kepulauan Banda siap dan layak untuk dikunjungi, dipromosikan, dan dijual kepada wisatawan.

Menurut Wawan, salah satu bentuk dukungan dari Direktorat Pengembangan Destinasi II adalah akan diadakannya Bimtek Pengelolaan Homestay, pendampingan dan dukungan kelengkapan Homestay untuk menunjang kesiapan amenitas dalam menerima kunjungan wisatawan.

“Dengan dijadikannya Istana Mini Banda Neira menjadi Istana Kepresidenan, Pemda harus dapat memanfaatkan momentum agar Banda mendapat perhatian Pemerintah Pusat,” ujar Wawan.

Menurutnya, sinergitas untuk membangun pariwisata yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan di Banda Neira perlu kolaborasi antara pusat dari K/L dan daerah harus betul-betul fokus tepat anggaran, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu.

“Karena kepulauan Banda ini sangat luar biasa potensinya, keindahan wisata alamnya, geopark, wisata budaya dan juga wisata buatan, dan yang sangat penting adalah pemberdayaan masyarakat berbasis budaya lokal dan melibatkan tokoh dan masyarakat adat setempat guna memberi nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan,” ungkap Wawan.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Marcus Jozef Pattinama, atau yang akrab disapa Max Pattinama, memaparkan narasi tunggal Istana Mini Banda sebagai Istana Kepresidenan di Kawasan Timur Indonesia. Menurutnya, Istana Mini Banda sebenarnya adalah prototype bagi beberapa Istana Kepresidenan yang ada di wilayah barat Indonesia.

“Sekalipun nantinya akan ada restorasi, tetapi sangat diharapkan agar Istana Mini Banda tetap dipertahankan keasliannya. Sisi historis Kepulauan Banda dianggap penting dan menarik untuk diangkat sebagai salah satu modal utama pengajuan Istana Mini Banda Neira sebagai Istana Kepresidenan,” katanya.

Max Pattinama menambahkan, penetapan Banda sebagai Lokomotif Pariwisata Maluku sehingga seyogyanya antara provinsi dan kabupaten/kota seiya sekata dan satu langkah demi Maluku yang maju.

“Pengembangan Banda harus dalam konteks pengembangan kawasan dengan gugusan 9 buah pulau, dan untuk mengatasi aksesibilitas pengembangan Banda sebagai lokomotif Pariwisata Maluku maka Pemda Maluku telah bekerja sama dengan Investor Australia yang berkolaborasi dengan Aron Korea untuk menyediakan teknologi WIG Craft, Wings in Ground Craft yang dapat menghubungkan Lokomotif dengan gerbong Pariwisata Maluku yang tentunya dapat menunjang pembangunan Pariwisata Maluku lebih tertata dengan baik,” papar Max Pattinama antusias.

Pihak Bappenas diwakili oleh Muhammad Abdurrachman Rafi, menyampaikan tanggapan singkat terkait hal ini. Menurutnya, pihak Pemda Provinsi Maluku harus memiliki visi yang jelas terkait Banda, serta satu suara antara Pemda Provinsi dan Kabupaten Maluku Tengah.

“Ke depannya harus ada zonasi yang jelas terkait wisata apa yang ingin ditonjolkan. Pada Tahun 2023, proyek ini akan menjadi proyek lintas Kementerian. Bappenas juga mengimbau agar Pemda mempersiapkan data-data seakurat mungkin terkait DAK 2023,” ujarnya.

Asdep Kemenkomarves, Sartin Hia, mengingatkan agar Pemda bergerak cepat dan serius mengembangkan Tourism Master Plan untuk kawasan Kepulauan Banda.

“Kemenkomarves akan mengawal secara penuh terkait hal ini,” katanya.

Kementerian Perhubungan, khususnya Perhubungan Udara, diwakili oleh Edison Saragih, menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh terkait infrastruktur perhubungan udara. Saat ini sudah ada dua penerbangan pesawat perintis dalam satu minggu. Rencana pengembangan dan perluasan runway Bandara sudah bergulir sejak tahun lalu, dan masih membutuhkan kajian lanjutan yang lebih komprehensif.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku memaparkan rencana restorasi Istana Mini Banda. Dalam Detailed Engineering Design (DED) disampaikan mengenai pendataan kawasan cagar budaya dengan Istana Mini sebagai pusatnya, rencana penanganan restorasi Istana Mini, serta rencana penanganan kembali Rumah Pengasingan Bung Hatta.

Beliau juga menyampaikan DED Tahap II nantinya akan terkait dengan rencana revitalisasi kawasan sekitar, termasuk di dalamnya kawasan Bandara, Pasar, Pelabuhan, dsb.

Wakil Bupati Maluku Tengah, didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Maluku Tengah,
mengingatkan agar setiap rencana yang disusun dapat mempertimbangkan aspek masyarakat dan alam yang ada di Banda.

“Selain itu, sinergitas dan kolaborasi antara Pemda Provinsi dan Kabupaten harus benar-benar ditingkatkan,” katanya.

Pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Maluku dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Maluku & Maluku Utara juga turut menyampaikan pendapat dalam forum tersebut.

Baik Rusli dari BPNB maupun Husni dari BPCB, sama-sama menekankan pentingya pelestarian cagar budaya yang ada di Banda. Pengelolaan dan pemanfaatan nilai budaya yang ada di kawasan ini sejatinya menjadi pekerjaan rumah bersama.

“Restorasi Istana Mini akan menjadi sia-sia jika sesudahnya tidak ada konsep jelas akan seperti apa pengelolaan Istana Mini Banda. Jadi konsep revitalisasi Istana Mini ini harus jelas, berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan, serta banyak melibatkan masyarakat setempat dengan pendekatan kearifan lokal  budaya masyarakat adat setempat,” ujarnya.

Rakor ditutup dengan beberapa catatan penting dari Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kemenkomarves yang menekankan agar terdapat kesatuan cerita terkait Narasi Tunggal Istana Mini Banda.

“Usulan untuk membuat Seminar Narasi Tunggal Istana Mini Banda, serta penyusunan timeline yang jelas dan tepat terkait rencana pengembangan infrastruktur dan DED. Tim dari lintas Kementerian/Lembaga beserta Pemda Maluku selanjutnya meninjau langsung Istana Mini yang berlokasi di Banda Neira,” tutup Sartin.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *