JAKARTA – Makin maraknya online travel agent (OTA) asing membuat pelaku usaha pariwisata merasa dirugikan.Termasuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI yang ikut mengeluhkan OTA asing tidak melakukan pembayaran pajak sesuai aturan perpajakan di Indonesia berbeda dengan pelaku usaha dalam negeri yang terpaksa membayar pajak.
Menanggapi hal ini, Pakar Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi menilai, kehadiran OTA asing perlu dibarengi dengan regulasi yang ketat dan saling menguntungkan.
“Pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf harus duduk bersama dengan para stakeholder untuk membicarakan solusi terbaik terkait issue ini,” ujar Taufan Rahmadi, Kamis (22/2/2024).
Menurutnya, kondusivitas industri pariwisata bisa saja terganggu yang dipicu oleh iklim industri yang tidak saling menguntungkan. Sehingga, hal ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah.
“Pertama, pemerintah perlu membentuk Badan Pengawas Persaingan Industri Pariwisata yang tugas utamanya menjaga stabilitas harga-harga layanan jasa pariwisata. Selanjutnya perlu dibuatkan peraturan Menparekraf terkait OTA asing,” tutur Taufan.
Sebelumnya, PHRI khawatir akan kehadiran OTA asing lantaran komisi yang dibebankan relatif tinggi dan OTA tidak membayar pajak sehingga dibebankan ke hotel lantaran OTA ini tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia.
Selain itu, adanya gap antara peningkatan valuasi OTA dengan pemasukan hotel di Tanah Air diperkirakan akan menghambat peningkatan penetrasi pasar OTA yang diperkirakan mencapai 45% di Indonesia dan akan menyentuh Rp12 miliar total pasar pariwisata pada 2025.
“Hal ini terjadi lantaran OTA asing memberikan suntikan modal promosi yang besar sambil menekan harga hotel-hotel di Indonesia,” kata mantan Ketua Tim Percepatan Destinasi Prioritas Mandalika ini.
Dia menambahkan, untuk mengatasi permasalahan ini, Kemenparekraf perlu duduk bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
“Saya berharap, permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Agar sektor pariwisata bisa melaju pesat saat memasuki pemerintahan batu Bapak Prabowo dan Mas Gibran,” tandasnya.(*)
