MAKASSAR – Kementerian Pertanian meminta Himpunan Bank Negara untuk memastikan seluruh infrastruktur untuk Kartu Tani dilengkapi sebelum implementasinya dijalankan tahun 2021. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Monitoring dan Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2020, di Hotel Claro, Makassar, Selasa (20/10/2020).
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kartu Tani harus benar-benar disiapkan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
Mentan Syahrul mengatakan pihaknya siap melakukan perbaikan sesuai instruksi Kementerian Keuangan yang berharap perencanaan melalui eRDKK dan penyaluran dengan Kartu Tani dibenahi agar pupuk subsidi lebih tepat sasaran.
“Kita akan melakukan perbaikan. Karena perbaikan ini tentu saja untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pupuk bersubsidi betul-betul tersalur pada yang berhak mendapatkannya,” jelasnya.
Mentan SYL mengatakan, Kartu Tani dibuat untuk mempermudah petani. Agar, petani bisa mendapatkan pupuk sesuai ketentuan.
Sementara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Sarwo Edhy, mengatakan Kartu Tani akan diterapkan setelah infrastruktur siap.
“Berdasarkan rapat kerja dengan Komisi IV DPR kita melakukan perbaikan perencanaan, penyaluran dan monitoring pupuk subsidi juga Kartu Tani. Kita akan memastikan dahulu kesiapan eRDKK dan kesiapan implementasi Kartu Tani. Karena data petani berdasarkan eRDKK ada 13,9 juta jiwa. Sedangkan Kartu Tani yang didistribusi baru sekitar 9,3 juta kartu. Dan Kartu Tani yang ada kuota dan telah terdistribusi 6,2 juta kartu. Itu saja masih kurang,” katanya.
Menurut Sarwo Edhy, untuk mempercepat implementasi Kartu Tani, harus ada gerakan extraordinary. Khususnya untuk menyelesaikan infrastruktur seperti EDC, mempercepat pencetakan kartu tani, dan mendistribusikan Kartu Tani dengan bantuan distributor, juga kios-kios binaan.
“Lakukan juga sosialisasi agar petani mengerti bagaimana cara menebus pupuk subsidi secara tertutup dengan Kartu Tani. Kalau semua fasiltas terpenuhi, awal tahun depan bisa diterapkan, jika belum akan disesuaikan agar lebih efektif,” katanya.
Sarwo Edhy menambahkan, sistem pertanggung jawaban Kartu Tani akan lebih baik. Karena tidak memerlukan kuitansi berlembar lembar. Tapi, bisa dengan rekap, karena Kartu Tani menjadi alat bayar.
Direktur pemasaran PT Pupuk Indonesia Gusrizal, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan distributor untuk turut melakukan sosialisasi penggunaan dan manfaat Kartu Tani.(*)
