Memasuki 2026, Kementerian Pertanian tidak sedang menulis daftar mimpi di atas kertas. Mereka sedang menyusun paket kerja yang sangat teknis, sangat anggaran sentris, dan sangat bergantung pada eksekusi di lapangan. Dari sawah baru, air irigasi, benih dan pupuk, sampai cara Bulog menyerap panen, semuanya ditarik ke satu benang merah: swasembada yang tidak boleh sekadar seremonial, tetapi harus terasa di stok, harga, dan pendapatan petani.
Arah besar 2026, Kementan bergerak di dalam pagar nasional
Kalau ingin memahami rencana Kementan tahun 2026, kita harus mulai dari pagar besarnya. Pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 dengan tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Di titik ini, pangan tidak diposisikan sebagai isu musiman, melainkan pilar pembangunan yang menyangkut produksi, akses, distribusi, stabilisasi harga, sampai rasa adil bagi petani dan konsumen.
Pagar berikutnya adalah RPJM Nasional 2025 sampai 2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dokumen ini menjadi acuan lintas kementerian, termasuk Kementan, untuk menyusun rencana kerja tahunan dan memastikan program pusat serta daerah nyambung satu sama lain.
Bappenas sendiri menegaskan proses penyusunan RKP 2026 bukan rutinitas, tetapi instrumen strategis yang harus peka terhadap isu masyarakat dan menuntut inovasi agar program benar benar punya hasil nyata. Dalam tahapan penyusunan itu, koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting agar target dan program tidak bergerak sendiri sendiri.
Anggaran pangan 2026, mesin yang membuat rencana bisa jalan
Di atas panggung RAPBN 2026, pemerintah menyebut alokasi Rp164,4 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Angka ini dipetakan ke beberapa rumpun besar, mulai dari produksi, konsumsi, sampai distribusi dan cadangan. Pemerintah menyebut anggaran sisi produksi ketahanan pangan mencapai Rp114,1 triliun, antara lain untuk alsintan, subsidi pupuk, bendungan serta jaringan irigasi, termasuk program cetak sawah baru dan bantuan benih unggul.
Di bagian stabilisasi, ada alokasi Rp6,4 triliun untuk program yang menjaga keterjangkauan harga. Lalu untuk penguatan distribusi dan cadangan pangan disebut Rp29,9 triliun, termasuk dukungan cadangan pangan Bulog. Bahkan disebut Bulog akan menjaga stok beras dan gabah sampai 3 juta ton, dengan anggaran Rp22,7 triliun.
Di titik inilah rencana Kementan 2026 menjadi mudah dibaca: program yang ditawarkan tidak hanya soal menanam, tapi juga memastikan rantai pasoknya mampu menahan gejolak harga.
Lalu berapa “mesin” yang dibawa Kementan sendiri. Pada pembahasan pagu indikatif, Kementan disebut ditetapkan Rp13,75 triliun, dan dari pagu itu porsi terbesar diarahkan ke cetak sawah. Dalam rapat koordinasi Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian, bahkan disebut Rp10 triliun atau sekitar 72,69 persen difokuskan untuk cetak sawah 150 ribu hektare, sementara Ditjen Lahan dan Irigasi mendapat Rp6,38 triliun.
Namun, dalam dinamika pembahasan anggaran, muncul dorongan agar anggaran Kementan 2026 diperkuat hingga kisaran Rp40 triliun, dengan alasan program swasembada dan kebutuhan operasional serta hilirisasi harus ditopang lebih realistis. Dalam paparan yang dikutip media ekonomi, Mentan juga menyebut empat program besar yang menjadi kerangka kerja 2026, mulai dari ketersediaan dan akses pangan, nilai tambah industri pertanian, pendidikan dan pelatihan pompanisasi, sampai pendukungan manajemen.
Padi dan jagung tetap dijaga, karena swasembada tidak boleh putus napas
Di 2026, garisnya jelas: beras dan jagung harus dipertahankan. Wakil Menteri Pertanian menyampaikan setelah swasembada beras dan jagung di 2025, tahun berikutnya tetap dijaga, sambil fokus ke komoditas lain.
Mentan sendiri dalam konteks RAPBN 2026 menyebut rancangan program prioritas Kementan 2026 memuat fokus peningkatan produksi padi, jagung, komoditas strategis lain, ditambah optimasi lahan, cetak sawah, penyiapan benih unggul, serta hilirisasi.
Di level target produksi, ada angka yang beredar dari paparan rapat kerja. Salah satu rujukan menyebut target produksi beras 2026 sebesar 34,77 juta ton dan jagung 18 juta ton, bersamaan dengan target cabai, bawang merah, tebu, kopi, kakao, kelapa, serta komoditas hewani.
Sementara paparan lain menyebut target beras 33,8 juta ton dan jagung 22,7 juta ton, serta daftar komoditas utama lainnya. Angka angka ini menunjukkan satu hal yang sama: Kementan menaruh beban besar pada peningkatan produksi, meski angka final bisa bergerak mengikuti pembahasan rencana kerja dan anggaran.
Di lapangan, mesin yang dipakai tidak cuma slogan. Contohnya di Lampung, rapat koordinasi LTT membahas arah program swasembada, dan provinsi itu ditargetkan memproduksi 3,50 juta ton gabah kering panen pada 2026. Dalam forum itu juga disebut enam unsur kunci yang berjalan dalam satu komando, mulai dari irigasi, benih unggul, pupuk bersubsidi, pengembangan padi gogo, program cetak sawah, sampai peran Bulog menyerap hasil panen.
Cetak sawah 150 ribu hektare, program besar yang jadi tulang punggung
Cetak sawah menjadi kata kunci paling sering muncul ketika Kementan bicara 2026. Dalam pembahasan pagu indikatif, Ditjen Lahan dan Irigasi menyebut prioritas cetak sawah 150 ribu hektare dengan porsi anggaran sangat dominan. Mereka juga merinci kegiatan penunjang seperti bantuan olah lahan, Studi Identifikasi dan Desain untuk cetak sawah, serta dukungan proyek Upland, dengan skema Tugas Pembantuan di kabupaten kota agar pengawasan lebih dekat.
Yang menarik, pembahasan ini tidak berhenti pada luas lahan. Ada perhitungan output, proyeksi kontribusi cetak sawah dan aspek lahan irigasi terhadap produksi padi nasional 2026. Disebut estimasi sumbangan sekitar 2.362.500 ton gabah kering panen atau setara 1.362.454 ton beras. Ini cara pemerintah membangun argumen bahwa cetak sawah bukan proyek kosmetik, tetapi punya “angka produksi” yang bisa diukur.
Air, irigasi, optimalisasi lahan, pekerjaan yang menentukan hasil panen
Kalau cetak sawah adalah membuka ruang produksi, maka air dan optimalisasi lahan adalah memastikan ruang itu benar benar menghasilkan. Dalam rencana kerja 2026 yang dipaparkan ke DPR, Kementan disebut menyiapkan paket peningkatan produksi lewat cetak sawah, optimalisasi lahan, pengelolaan air dan irigasi, rehabilitasi lahan, dan pembangunan jalan usaha tani. Di sisi input, disiapkan benih unggul, alsintan pra panen dan pascapanen, serta pupuk bersubsidi.
Di Lampung, tindak lanjut rapat koordinasi bahkan merinci target optimalisasi lahan 14.055 hektare dan cetak sawah baru 1.480 hektare, disertai penguatan irigasi serta rencana penyaluran bantuan alsintan melalui program ICARE BRMP pada 2026. Detail seperti ini memperlihatkan gaya kerja 2026: target dibongkar sampai level hektare dan jenis bantuan.
Serapan Bulog dan stabilisasi harga, produksi harus bertemu pasar dengan aman
Kementan bisa menambah produksi, tetapi kalau harga jatuh saat panen raya, petani tetap merasakan “rugi” meski negara merasa “surplus”. Karena itu, dukungan cadangan dan distribusi menjadi bagian rencana 2026. Dalam Nota Keuangan 2026 disebut penguatan distribusi dan cadangan pangan, termasuk dukungan agar Bulog menjaga stok beras dan gabah sampai 3 juta ton dengan dukungan anggaran.
Logikanya sederhana: produksi naik harus diimbangi penyerapan dan stabilisasi agar harga di tingkat petani tidak terjun bebas, sementara harga konsumen tetap terkendali.
Fokus baru 2026, gula, telur, dan ayam masuk daftar utama
Setelah beras dan jagung dijaga, fokus 2026 bergerak ke komoditas yang selama ini sensitif. Wakil Menteri Pertanian menyampaikan pemerintah menargetkan swasembada gula, telur, dan daging ayam pada 2026. Bahkan disebut ada dua program besar: peningkatan produksi gula serta percepatan swasembada protein melalui telur dan ayam.
Ada penekanan penting yang sering luput: produksi telur dan ayam diarahkan ke luar Pulau Jawa, karena pasokan selama ini banyak bergantung dari Jawa. Disebut juga rencana pengembangan peternakan telur dan ayam di tiga belas provinsi luar Jawa serta Jawa Timur, melibatkan BUMN, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, dan peternak lokal. Ini sinyal bahwa 2026 bukan hanya soal target nasional, tetapi soal pemerataan basis produksi antar wilayah.
Di sisi gula, narasinya bukan sekadar menambah tebu. Pemerintah menyebut gula menyangkut konsumsi rumah tangga dan kebutuhan industri strategis, sehingga rencana 2026 akan menuntut kerja dari hulu sampai hilir, dari kebun, rendemen, sampai dukungan industri pengolahan.
Susu dan daging sapi ikut masuk radar, walau tantangannya berbeda
Dalam pembahasan RAPBN 2026, Mentan menyebut selain padi dan jagung, rancangan program prioritas 2026 juga mencakup peningkatan produksi susu dan daging sapi, bersamaan dengan optimasi lahan, cetak sawah, benih unggul, dan hilirisasi.
Di rencana kerja yang dikutip media, komoditas hewani seperti daging sapi dan kerbau serta daging ayam juga menjadi bagian target produksi 2026. Ini menandakan Kementan tidak hanya memikirkan karbohidrat, tetapi juga protein, yang pada praktiknya lebih rumit karena menyangkut pakan, bibit, kesehatan hewan, dan rantai dingin.
Pupuk, benih, dan alsintan, rencana 2026 menutup titik macet yang klasik
Banyak rencana swasembada gugur bukan karena petani tidak mau menanam, tetapi karena input datang terlambat atau tidak sesuai. Karena itu, rencana 2026 yang dipaparkan Kementan menekankan penyiapan benih unggul, alsintan, dan ketersediaan pupuk bersubsidi sebagai pengungkit produksi.
Di level kebijakan anggaran, pemerintah juga menempatkan alsintan, subsidi pupuk, bendungan, dan jaringan irigasi sebagai komponen dukungan produksi dalam RAPBN 2026. Ini memperlihatkan desainnya: menaikkan produksi bukan hanya lewat perintah, tetapi lewat logistik program yang benar benar dibiayai.
Di Lampung, pejabat Kementan bahkan menyebut persoalan pupuk yang sebelumnya menjadi keluhan, mulai tidak lagi menjadi kendala utama, dan kemudian fokus diarahkan ke eksekusi unsur lain seperti irigasi, benih, padi gogo, cetak sawah, serta serapan Bulog. Ini gambaran kecil bagaimana Kementan ingin 2026 bergerak, satu masalah diselesaikan, lalu energi dialihkan ke titik lemah berikutnya.
Jalan usaha tani dan distribusi, pekerjaan sunyi yang menentukan harga
Bagi petani, panen bukan akhir cerita. Kadang panen justru awal masalah kalau akses jalan buruk, biaya angkut tinggi, dan pedagang punya posisi tawar lebih kuat. Karena itu, rencana kerja 2026 memasukkan pembangunan jalan usaha tani sebagai salah satu paket penguatan produksi dan infrastruktur.
Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah juga menaruh porsi pada penguatan distribusi dan cadangan pangan, termasuk perbaikan sarana prasarana distribusi dan dukungan jalan usaha tani. Di atas kertas, ini terlihat sebagai pos anggaran. Di lapangan, ini yang menentukan apakah selisih harga dari sawah ke pasar masuk akal atau menjadi beban petani.
Hilirisasi komoditas, Kementan ingin nilai tambah tidak kabur ke luar
Rencana 2026 tidak berhenti pada produksi bahan mentah. Hilirisasi disebut berulang kali sebagai pekerjaan rumah yang harus dikejar. Dalam paparan rencana kerja 2026, Kementan disebut menyiapkan hilirisasi komoditas seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, dan lada.
Wakil Menteri Pertanian juga menyebut hilirisasi pertanian untuk komoditas hortikultura dan perkebunan, dengan daftar komoditas yang disebut antara lain kelapa dalam, kelapa sawit, kakao, kopi, pala, lada, gambir, dan lain lain, dengan arah mendorong ekspor produk olahan bernilai tambah.
Kalau diterjemahkan ke bahasa kebijakan, hilirisasi ini punya tiga target sekaligus: menambah pendapatan petani, menguatkan industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan impor untuk produk turunan yang sebenarnya bisa diproduksi di rumah sendiri.
Penyuluhan, regenerasi petani, dan manajemen, bagian yang tidak viral tapi paling menentukan
Ada dua jenis rencana pemerintah yang sering gagal: yang terlalu teknis tanpa SDM, dan yang terlalu administratif tanpa target lapangan. Di rencana 2026, Kementan berusaha menutup dua lubang itu sekaligus.
Dalam rencana kerja yang dipaparkan, disebut ada program penyuluhan dan regenerasi petani, yang logikanya jelas: target produksi setinggi apa pun akan rapuh kalau pelaku utamanya menua, sementara petani muda tidak punya jalan masuk yang realistis.
Dari sisi penguatan pelaksanaan, Mentan juga menyebut program pendidikan dan pelatihan pompanisasi serta pendukungan manajemen dalam kerangka program 2026. Ini memberi sinyal bahwa kementerian tidak hanya bicara output produksi, tetapi juga membangun kapasitas operator lapangan dan memperbaiki cara kerja internal agar bantuan, pendampingan, dan pengadaan tidak macet di tengah jalan.
Sinkronisasi pusat dan daerah, 2026 akan dimenangkan oleh koordinasi yang rapi
Kalau 2026 dipenuhi target, maka pertanyaannya tinggal satu: siapa yang memastikan target itu turun menjadi kerja harian di kabupaten dan kecamatan.
Dalam penyusunan RKP, Bappenas menekankan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian lembaga, karena RKP adalah sarana menyinergikan program, menyampaikan tema, dan mengharmoniskan target. Prosesnya melalui berbagai forum koordinasi dan penyelarasan agar dokumen final bukan sekadar tumpukan rencana.
Di level teknis Kementan, cetak sawah 2026 disebut akan dialokasikan melalui skema Tugas Pembantuan di kabupaten kota untuk memastikan pengawasan dan pelaksanaan lebih efektif, serta didukung oleh sarana produksi dari unit lain di Kementan. Ini menggambarkan cara Kementan mengunci eksekusi: program pusat tetap memegang standar dan anggaran, tapi pengawasan dibuat dekat dengan lokasi.
Di daerah, pola sinergi itu tampak di forum seperti rapat koordinasi di Lampung yang melibatkan pemda, unsur TNI Polri, kejaksaan, Bulog, sampai petani, dengan pembahasan yang langsung mengarah ke target produksi 2026, luas optimalisasi lahan, luas cetak sawah, kebutuhan irigasi, bantuan benih, dan alsintan. Kalau 2026 ingin berhasil, model kerja seperti ini yang akan sering dipakai: rapatnya singkat, isinya angka, tindak lanjutnya jelas.
