Tudingan arabisasi di Banyuwangi sempat bikin suasana memanas. Bukan cuma di jagat media sosial, tetapi juga sampai ke pendopo, rumah adat, tempat ibadah, dan ruang diskusi warga. Banyak orang Banyuwangi merasa geram karena tuduhan itu datang dari orang luar daerah yang tidak tinggal di sana dan tidak melihat langsung seperti apa kehidupan sehari hari warga di ujung timur Jawa itu.
Di satu sisi, Banyuwangi sedang serius menggarap pariwisata ramah muslim yang lebih tertata. Di sisi lain, kota ini juga terkenal sebagai rumah bagi budaya Using, Gandrung, barong, dan puluhan festival budaya yang justru menguatkan identitas lokal. Ketika tiba tiba muncul tulisan yang menuduh semua ini sebagai arabisasi, banyak tokoh agama dan budayawan kompak menyebut tudingan itu sangat keterlaluan.
Tulisan yang Bikin Warga Banyuwangi Geram
Sebelum bicara soal reaksi keras dari warga dan tokoh lintas agama, perlu dilihat dulu apa yang sebenarnya memicu kegaduhan ini. Polemik bermula dari sebuah tulisan yang beredar di media dan jagat maya. Tulisan itu menyoroti pengembangan pariwisata halal di Banyuwangi dan memframingnya sebagai upaya arabisasi di tanah yang disebut penulis sebagai wilayah mayoritas Hindu.
Di dalam tulisan tersebut, Banyuwangi digambarkan seolah sedang menjauh dari akar budaya lokal, mengubur tradisi Using, dan tidak menghargai keberadaan umat agama lain. Bahkan, judulnya cukup provokatif karena memakai istilah tanah Hindu yang dipaksa menerima arabisasi. Cara mengemas narasi seperti ini jelas memancing emosi pembaca yang tidak tahu kondisi lapangan dan bisa memunculkan prasangka antar kelompok.
Judul yang Terlalu Menyederhanakan Banyuwangi
Masalah besar dari tulisan itu bukan hanya isi, tetapi juga cara menggambarkan Banyuwangi sebagai tanah milik satu agama saja. Padahal, kalau melihat sejarah dan demografi, Banyuwangi adalah ruang hidup banyak etnis dan pemeluk agama. Ada masyarakat Using, Madura, Jawa, Bugis, juga komunitas Tionghoa yang sudah lama tinggal berdampingan.
Judul yang menonjolkan satu identitas agama saja dianggap banyak tokoh sebagai bentuk simplifikasi yang berbahaya. Umat Hindu di Banyuwangi sendiri menegaskan, mereka tidak pernah merasa daerah itu hanya milik satu kelompok. Mereka justru menikmati hidup berdampingan dengan umat Islam dan agama lain. Karena itu, ketika ada tulisan dari orang luar yang membawa bawa nama Hindu untuk menyerang pariwisata halal, mereka menyebutnya menzalimi masyarakat Banyuwangi secara keseluruhan.
Sekilas Tentang Banyuwangi yang Sebenarnya
Kalau mau menilai tudingan arabisasi, gambaran tentang Banyuwangi sebaiknya dilihat dulu secara lebih utuh. Kabupaten di ujung timur Jawa ini dikenal sebagai Sunrise of Java, gerbang ke Bali, dan salah satu daerah yang agresif mengembangkan pariwisata dengan konsep kota festival. Ada festival Gandrung Sewu, Jazz Pantai, festival etnik, hingga event lintas budaya yang melibatkan banyak komunitas.
Di tengah geliat pariwisata itu, pemerintah daerah mencoba mengatur fasilitas ramah muslim. Mulai dari ketersediaan tempat salat, label halal pada kuliner, sampai promosi paket wisata yang menonjolkan kenyamanan wisatawan muslim. Konsep ini yang kemudian disebut pariwisata halal.
Pariwisata Halal Bukan Berarti Mengarabkan Banyuwangi
Hal yang sering luput dipahami adalah pariwisata halal itu fokus ke layanan, bukan mengubah wajah budaya daerah. Fasilitas seperti mushola yang layak, kuliner halal, dan jadwal kegiatan yang menyesuaikan waktu ibadah bukan hal baru di banyak destinasi wisata. Banyuwangi mencoba masuk ke pasar wisatawan muslim yang jumlahnya besar tanpa menghilangkan Gandrung, barong, maupun upacara adat lokal.
Tokoh agama di Banyuwangi mengingatkan, arabisasi secara sederhana berarti menyalin budaya Arab ke kehidupan sehari hari masyarakat lokal secara luas. Menurut mereka, hal seperti itu tidak terjadi di Banyuwangi. Yang ada adalah masyarakat muslim yang ingin taat beribadah, bersamaan dengan pelestarian budaya lokal yang terus didukung lewat festival dan agenda kebudayaan sepanjang tahun.
Respons Cepat Bupati dan Pemerintah Daerah
Begitu polemik tulisan arabisasi ini mencuat, Bupati Banyuwangi saat itu langsung mengumpulkan tokoh agama dan budayawan di pendopo. Pertemuan ini menjadi ruang klarifikasi dan penegasan bahwa Banyuwangi tetap memegang prinsip toleransi sekaligus membuka diri pada pariwisata yang ramah untuk semua.
Dalam forum itu, bupati mengingatkan bahwa selama ini Banyuwangi justru sering menjadi contoh daerah yang mampu menggelar festival budaya tanpa menimbulkan gesekan antar umat beragama. Ia bercerita, ketika festival budaya digelar, ada pihak yang dulu menilai itu terlalu dekat dengan kemusyrikan. Sekarang, ketika pemerintah juga mengakomodasi kebutuhan wisatawan muslim, muncul tudingan arabisasi. Situasi semacam ini menunjukkan bahwa apa pun langkah yang diambil bisa saja disalahartikan oleh pihak yang tidak melihat gambaran secara utuh.
Ajakan Menurunkan Suhu Emosi
Alih alih membalas dengan kemarahan, pertemuan di pendopo itu justru dijadikan ajang meredam suasana. Pemerintah daerah mengajak semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh tulisan dari orang luar daerah yang belum tentu memahami karakter Banyuwangi. Tokoh agama dan budayawan juga didorong untuk lebih aktif menjelaskan kepada publik tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Pendekatan seperti ini penting supaya polemik tidak melebar menjadi sentimen antar kelompok. Banyuwangi selama ini dikenal sangat bergantung pada pariwisata. Kalau suasana daerah dicitrakan penuh konflik karena tuduhan arabisasi, reputasi sebagai destinasi yang nyaman dan ramah bisa ikut terganggu.
Tokoh Lintas Agama Kompak Menolak Tudingan Arabisasi
Salah satu hal menarik dari kasus ini adalah kompaknya tokoh lintas agama di Banyuwangi. Mereka berdiri di garis yang sama, menilai tuduhan arabisasi sebagai sesuatu yang tidak berdasar dan menyakiti rasa keadilan warga lokal.
Perwakilan Majelis Ulama Indonesia Banyuwangi menegaskan, pengembangan pariwisata halal di daerah itu sama sekali tidak bertujuan mengubah budaya menjadi budaya Arab. Mereka menyebut, kehidupan sehari hari warga masih diwarnai budaya Using, tradisi lokal, dan berbagai bentuk kearifan yang tidak hilang begitu saja.
Sikap Tegas Umat Hindu Banyuwangi
Yang sering luput dari narasi di luar adalah sikap umat Hindu sendiri. Perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia Banyuwangi menyatakan dengan jelas, tulisan yang menuduh Banyuwangi sedang mengalami arabisasi itu dianggap menzalimi seluruh masyarakat daerah tersebut. Mereka merasa seolah olah nama umat Hindu dipakai sebagai tameng untuk menyerang kebijakan pariwisata halal, padahal umat Hindu setempat tidak pernah merasa seperti itu.
Tokoh Hindu menilai, penulis tulisan itu tidak memahami karakter Banyuwangi. Di sana, umat Hindu, Islam, Kristen, dan kepercayaan lain sudah lama hidup berdampingan, ikut menikmati festival yang menampilkan kesenian dari berbagai suku. Mereka justru melihat, narasi arabisasi yang dibawa oleh orang luar jauh lebih berpotensi memecah belah ketimbang kebijakan pariwisata halal itu sendiri.
Pelaku Wisata Ikut Angkat Bicara
Pelaku wisata dan penggagas destinasi seperti Taman Gandrung Terakota juga menyatakan keheranan terhadap tuduhan arabisasi ini. Mereka menekankan, pariwisata Banyuwangi justru menjual kekuatan lokal, mulai dari tarian Gandrung, lanskap persawahan, sampai kemegahan Ijen. Ketika ada fasilitas tambahan untuk wisatawan muslim, itu dianggap sebagai penyesuaian layanan, bukan perubahan identitas budaya.
Pelaku wisata menilai, kalau mau jujur, wisatawan mancanegara maupun domestik justru datang karena penasaran dengan keunikan Banyuwangi, bukan untuk mencari suasana Timur Tengah. Jadi, ketika muncul narasi bahwa pariwisata halal sama dengan arabisasi, mereka merasa tuduhan itu terlalu jauh dan tidak nyambung dengan kenyataan di lapangan.
Bedakan Budaya Arab dan Kehidupan Muslim di Banyuwangi
Salah satu kunci untuk memahami kenapa tuduhan arabisasi dinilai berlebihan adalah kemampuan membedakan antara budaya Arab dan praktik keagamaan umat Islam lokal.
Masyarakat muslim di Banyuwangi, seperti di banyak daerah lain, mungkin ada yang memakai gamis, kerudung lebar, atau memelihara jenggot. Tetapi itu tidak serta merta membuat Banyuwangi sedang menjadi miniatur Arab. Umat Islam punya hak menjalankan keyakinan dan gaya berbusana yang mereka anggap sesuai ajaran, selama tidak memaksa orang lain mengikuti. Di sisi lain, mereka tetap hidup berdampingan dengan wujud budaya lokal seperti Gandrung, barong, dan upacara adat yang masih terus berjalan.
Muslim Taat Tidak Sama dengan Menghapus Budaya Lokal
Banyak tokoh agama dan budayawan di Banyuwangi secara terbuka menyatakan, menjadi muslim yang taat bukan berarti anti budaya. Mereka justru melihat budaya sebagai medium untuk menyampaikan nilai nilai kebaikan, sekaligus menjaga identitas daerah.
Dalam festival yang digelar pemerintah daerah, misalnya, unsur budaya lokal justru sangat dominan. Penonton bisa melihat kostum tradisional Using, musik etnik, hingga bahasa daerah dipakai dalam berbagai pertunjukan. Di sela sela itu, disediakan juga fasilitas ibadah bagi penonton muslim, sehingga mereka bisa menikmati acara tanpa meninggalkan kewajiban agama. Kombinasi seperti ini yang tampaknya sulit dilihat oleh penulis tuduhan arabisasi yang menilai segala sesuatu dari kacamata hitam putih.
Local Wisdom Banyuwangi yang Masih Kuat
Banyuwangi punya akar budaya yang dalam, terutama lewat komunitas Using. Bahasa Using, musik tradisional, hingga upacara adat masih hidup, tidak hanya sebagai atraksi wisata, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari hari. Warga masih memakai bahasa Using di rumah, menggelar ritual adat di desa, dan menjaga tradisi turun temurun.
Selain Using, daerah ini juga menjadi rumah bagi komunitas Madura, Jawa, Bugis, dan Tionghoa. Interaksi antar kelompok inilah yang menciptakan warna khas Banyuwangi. Di pasar, di warung, di pelabuhan, orang bisa mendengar campuran berbagai bahasa dan dialek yang menunjukkan betapa banyak identitas hidup berdampingan di satu ruang.
Gandrung, Barong, dan Festival yang Tidak Pernah Sepi
Untuk menilai apakah sebuah daerah menghapus budaya lokal atau tidak, cara paling gampang adalah melihat kalender kegiatannya. Banyuwangi setiap tahun punya deretan festival yang menonjolkan kesenian tradisional, seperti Gandrung Sewu, pagelaran barong, hingga karnaval etnik di berbagai kecamatan.
Di acara acara ini, pengunjung justru disuguhi kekayaan budaya lokal. Kostum, musik, tarian, dan cerita yang diangkat sangat kental dengan identitas Banyuwangi. Kalau pariwisata halal betul betul menghapus budaya lokal seperti tuduhan tulisan arabisasi, seharusnya festival semacam ini pelan pelan menghilang. Faktanya, festival budaya terus diperkuat dan malah menjadi magnet utama wisata.
Kenapa Tudingan Arabisasi Dianggap Sangat Keterlaluan
Dari sudut pandang warga dan tokoh lokal, tudingan arabisasi bukan cuma salah secara fakta, tetapi juga menyakitkan karena datang dari orang yang tidak mau bersusah payah memahami konteks Banyuwangi. Mereka merasa seolah olah sedang diajari mengenal rumah sendiri oleh orang yang bahkan tidak pernah tinggal di sana.
Tokoh lintas agama menyebut tuduhan itu keterlaluan karena:
- Pertama, menuduh pemerintah dan warga muslim sedang mengarabkan Banyuwangi padahal yang dikerjakan adalah menyediakan fasilitas ibadah dan kuliner halal
- Kedua, memakai nama umat Hindu dan jargon tanah Hindu tanpa bertanya dulu pada umat Hindu setempat
- Ketiga, berpotensi memecah belah hubungan baik yang sudah lama terbangun antar warga.
Melabeli Tanpa Mau Datang dan Melihat Langsung
Salah satu yang sering disorot tokoh tokoh Banyuwangi adalah kebiasaan melabeli sesuatu hanya dari jauh. Dari foto, cuplikan video, atau potongan berita, sebuah kebijakan langsung dicap sebagai arabisasi, radikalisasi, atau sebaliknya westernisasi, tanpa melihat gerak sehari hari warganya.
Padahal, kalau datang langsung ke Banyuwangi, orang bisa melihat masjid berdiri berdampingan dengan pura atau gereja, festival budaya berjalan seiring dengan kegiatan keagamaan, dan pedagang kecil yang lebih pusing memikirkan dagangan laku daripada perdebatan istilah arabisasi. Realitas semacam ini mudah hilang kalau orang terlalu sibuk membahas label tanpa mau menginjak tanah tempat orang lain hidup.
Mengabaikan Fakta yang Sudah Terjadi Bertahun Tahun
Tokoh agama juga menyinggung bahwa Banyuwangi sudah lama menjadi contoh daerah yang damai, meski punya sejarah masa lalu yang kelam. Setelah melewati berbagai konflik politik di masa lalu, warga belajar bahwa stigmatisasi sangat berbahaya. Makanya, ketika muncul lagi tudingan arabisasi yang bernada mengkotak kotakkan, mereka merasa ini seperti mengulang luka lama dalam kemasan baru.
Fakta bahwa festival budaya masih hidup, pariwisata berkembang, dan tidak ada gejolak berarti antar pemeluk agama sudah cukup menjadi bukti bahwa arabisasi hanyalah konstruksi berlebihan dari sudut pandang luar. Bagi warga Banyuwangi, menuduh daerah mereka seperti itu tanpa data dan empati sama saja dengan meremehkan usaha panjang mereka memperbaiki citra daerah.
Ruang Diskusi Sehat Soal Islam, Budaya, dan Pariwisata
Walaupun banyak tokoh menilai tudingan arabisasi sangat keterlaluan, bukan berarti diskusi soal hubungan antara agama dan budaya harus ditutup. Justru sebaliknya, kasus Banyuwangi bisa dijadikan momentum untuk membangun percakapan yang lebih sehat tentang bagaimana mengelola pariwisata, menjaga kearifan lokal, dan memenuhi kebutuhan wisatawan dengan latar belakang agama yang berbeda.
Diskusi seperti ini idealnya melibatkan pelaku pariwisata, tokoh agama lintas keyakinan, budayawan, akademisi, dan tentu saja warga biasa. Dengan begitu, perspektif yang muncul tidak berat sebelah. Orang bisa bicara soal kekhawatiran hilangnya budaya lokal tanpa buru buru melabeli kebijakan sebagai arabisasi. Di sisi lain, pihak yang mendorong pariwisata halal juga diingatkan untuk terus transparan dan sensitif terhadap keberagaman yang ada.
Belajar Pelan Pelan dari Kasus Banyuwangi
Kasus Banyuwangi menunjukkan bahwa kata kata yang beredar di publik, apalagi di era digital, punya efek domino. Satu tulisan dengan judul provokatif bisa mengundang reaksi keras, meski ditulis oleh orang yang tidak memegang tanggung jawab apa pun di daerah itu.
Pelajaran yang bisa diambil antara lain, sebelum menyebarkan opini yang menyangkut identitas suatu daerah, sebaiknya ada upaya untuk bertanya dulu pada warga lokal atau mencari data sebanyak mungkin. Kalau perlu, datang dan melihat sendiri. Langkah sederhana seperti ini bisa mencegah miskomunikasi yang berujung pada stigmatisasi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga belajar pentingnya bergerak cepat menjelaskan konteks, mengundang tokoh lintas agama, dan menegaskan posisi agar suasana tidak dibiarkan mengambang.
Harapan Warga Banyuwangi ke Depan
Di tengah segala hiruk pikuk tuduhan arabisasi, satu hal yang terasa cukup kuat adalah keinginan warga Banyuwangi untuk tetap dilihat sebagai komunitas yang ramah, terbuka, dan menghargai perbedaan. Mereka ingin pariwisata berkembang, budaya tetap hidup, dan identitas keagamaan juga bisa diekspresikan tanpa dicurigai berlebihan.
Banyak warga berharap, setelah polemik ini, orang luar yang ingin membahas Banyuwangi akan lebih berhati hati memilih kata. Kritik tetap boleh disampaikan, asal berbasis data dan tidak mengklaim suara kelompok yang bahkan tidak pernah diajak bicara. Mereka ingin narasi tentang Banyuwangi lebih banyak diisi cerita positif tentang bagaimana daerah multi identitas ini berusaha berjalan bersama, daripada stigma yang memecah belah dengan istilah arabisasi yang menakut menakuti.
