Di sela hiruk pikuk diplomasi global, Donald Trump kembali membuat gebrakan yang membuat banyak pemerintah, diplomat, dan pengamat hubungan internasional mengernyit sekaligus penasaran. Nama gebrakannya terdengar mulia dan sangat menjual: Board of Peace.
Trump mempromosikan Board of Peace sebagai wadah untuk “mengurus perdamaian” dan menyelesaikan konflik lintas kawasan. Tetapi begitu detailnya dibuka ke publik, muncul pertanyaan yang jauh lebih tajam: ini organisasi internasional biasa, atau proyek politik yang sangat personal? Dan yang paling sering dicari orang: siapa saja membernya?
Apa Itu Board of Peace dari Donald Trump?
Board of Peace adalah sebuah inisiatif diplomatik yang dipimpin langsung oleh Donald Trump sebagai ketua, dan disebut bertujuan mendorong penyelesaian konflik internasional. Inisiatif ini awalnya dipresentasikan sebagai bagian dari rancangan penyelesaian perang di Gaza, lalu berkembang menjadi forum yang diklaim bisa menangani konflik global lebih luas.
Trump pertama kali melempar gagasan ini pada September 2025, sebelum kemudian menggelar langkah yang lebih resmi dengan mengundang puluhan pemimpin dunia untuk bergabung. Undangan itu menyasar banyak negara, dan responsnya beragam: ada yang cepat merapat, ada yang menunda, ada juga yang menolak tegas.
Kalau membaca pernyataan Trump di forum publik, Board of Peace dibingkai sebagai “forum yang lebih gesit” dibanding lembaga multilateral yang sudah ada. Tetapi di titik inilah kritik mulai muncul, karena banyak diplomat khawatir lembaga baru ini justru mengganggu peran Perserikatan Bangsa Bangsa.
Dari Gaza ke Meja Dunia: Kenapa Board of Peace Mendadak Melebar?
Board of Peace tidak lahir dari ruang hampa. Ia muncul ketika konflik Gaza menjadi isu internasional yang penuh tekanan politik, kemanusiaan, dan keamanan.
Board of Peace awalnya dikaitkan dengan rencana untuk mengakhiri perang di Gaza, lalu Trump “membuat jelas” bahwa cakupannya tidak berhenti di situ, melainkan diperluas untuk konflik lain di dunia.
Bagi banyak negara, gagasan “forum tambahan” memang menggiurkan, apalagi jika bisa membuka jalan gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan. Tetapi bagi sebagian yang lain, perluasan mandat itu memicu kekhawatiran: siapa yang menentukan prioritas konflik? standar apa yang dipakai? dan apakah lembaga ini akan berjalan sebagai alat mediasi atau alat tawar?
Awalnya dipaketkan sebagai rencana Gaza
Dalam peluncuran di Davos, Board of Peace kembali diposisikan sebagai perangkat yang mendampingi proses gencatan senjata serta rencana administrasi sementara di Gaza, termasuk langkah yang diumumkan tentang rencana perbaikan infrastruktur dasar dan peningkatan bantuan dalam periode awal.
Di panggung yang sama, ada paparan tentang pengelolaan Gaza secara teknokratis oleh pihak Palestina, disertai janji langkah operasional seperti pembukaan perlintasan Rafah.
Lalu bergeser jadi forum konflik global
Di luar isu Gaza, Trump mendorong citra Board of Peace sebagai “platform damai” untuk berbagai titik panas geopolitik lain. Mandatnya diperluas melampaui Gaza, meski otoritas dan perangkat penegakannya masih menjadi tanda tanya.
Bagaimana Struktur Board of Peace dan Cara Kerjanya?
Di permukaan, Board of Peace terdengar seperti sebuah dewan multilateral baru. Namun detail rancangan yang beredar membuat Board of Peace terlihat lebih “terpusat” dibanding organisasi internasional pada umumnya.
Trump akan menjadi ketua perdana, dan mekanisme Board of Peace mengatur masa keanggotaan negara dalam periode tertentu, dengan opsi permanen melalui kontribusi dana besar.
Ketua adalah Trump, dengan posisi yang sangat dominan
Salah satu sorotan utama adalah besarnya kuasa ketua. Piagam Board of Peace memberi Trump kewenangan eksekutif luas, termasuk hak veto dan kemampuan untuk mencopot anggota, meski disebut ada pembatas tertentu.
Di banyak organisasi internasional, struktur seperti ini biasanya dibatasi oleh sistem voting, mekanisme rotasi, atau perjanjian antarnegara. Karena itu, model Board of Peace memantik perdebatan: apakah ini “forum bersama” atau “forum dengan satu pusat kendali”?
Masa Keanggotaan Negara dan Isu Kontribusi 1 Miliar Dolar
Detail yang paling ramai dibicarakan adalah aturan keanggotaan: negara anggota dibatasi masa tiga tahun, kecuali mereka membayar 1 miliar dolar untuk pendanaan kegiatan dan memperoleh status permanen.
Detail ini membuat banyak analis menyebut Board of Peace seperti “klub eksklusif” yang menggabungkan diplomasi, investasi, dan akses politik.
Hubungan dengan Perserikatan Bangsa Bangsa Masih Jadi Tanda Tanya
Bagian yang tidak kalah penting adalah relasinya dengan PBB. Ada mandat yang disebut terkait Board of Peace, namun masa mandatnya terbatas dan fokusnya disebut pada Gaza sampai 2027. Di luar Gaza, otoritas legal Board of Peace belum terang.
Karena itu, kekhawatiran “mengganggu kerja PBB” bukan sekadar gosip, tetapi tumbuh dari pertanyaan mendasar: ketika ada krisis, apakah negara akan merujuk PBB atau Board of Peace?
Siapa Saja “Member” Board of Peace?
Di sinilah sering terjadi salah paham. Kata “member” dalam Board of Peace bisa merujuk dua kelompok besar:
- Member negara, yaitu pemerintah yang menerima undangan untuk bergabung
- Member Executive Board, yaitu tokoh yang duduk di level pengambil keputusan inti
White House menyebut ada daftar tokoh sebagai founding Executive Board.
Member Executive Board: Tokoh Inti yang Menggerakkan Board of Peace
Executive Board adalah “ruang mesin” yang paling menentukan, karena di sanalah desain kebijakan, lobi, dan keputusan awal disiapkan sebelum dibawa ke lingkaran negara anggota.
Empat nama yang disebut sebagai founding Executive Board adalah: Marco Rubio, Steve Witkoff, Tony Blair, Jared Kushner.
Dalam perkembangan yang juga sempat dibicarakan luas, Ajay Banga ikut disebut sebagai figur yang diumumkan dalam jajaran eksekutif pendiri.
Donald Trump sebagai Chairman
Trump diposisikan sebagai figur kunci, bukan sekadar simbol. Dalam peluncuran di Davos, Trump memimpin seremoni penandatanganan dan mempromosikan Board of Peace sebagai lembaga yang menurutnya bisa jadi sangat besar pengaruhnya.
Dengan gaya komunikasi khasnya, Trump juga menekankan klaim klaim keberhasilan menghentikan konflik, yang memperkuat citra Board of Peace sebagai perpanjangan dari “brand diplomasi” versinya.
Marco Rubio
Marco Rubio disebut sebagai bagian dari Executive Board. Karena posisinya sebagai pejabat tinggi pemerintah, nama Rubio dibaca sebagai sinyal bahwa Board of Peace bukan sekadar proyek personal, tetapi didorong agar punya bobot politik resmi.
Steve Witkoff
Witkoff juga masuk daftar Executive Board. Dalam banyak pembacaan media internasional, Witkoff sering dikaitkan dengan peran utusan yang memainkan jalur negosiasi informal, model yang kerap dipakai ketika diplomasi formal macet.
Tony Blair
Nama Tony Blair menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian, karena mantan perdana menteri Inggris ini punya rekam jejak panjang dalam isu geopolitik dan diplomasi internasional, termasuk isu Timur Tengah.
Masuknya Blair juga mengirim sinyal bahwa Board of Peace mencoba “meminjam kredibilitas” figur global yang sudah dikenal di panggung internasional.
Jared Kushner
Kushner masuk daftar Executive Board, dan dalam acara Davos ia juga memaparkan rencana kerja awal yang terkait perbaikan infrastruktur dasar di Gaza dan rancangan penanganan fase awal.
Nama Kushner langsung memicu perdebatan karena kedekatannya secara keluarga dengan Trump, dan karena ia sebelumnya juga terlibat dalam sejumlah manuver diplomasi era pemerintahan Trump.
Ajay Banga
Ajay Banga disebut sebagai bagian dari founding executive board yang diumumkan. Sebagai figur yang datang dari institusi keuangan global, kehadiran Banga membuat banyak pihak menilai Board of Peace juga akan membawa dimensi pendanaan rekonstruksi, investasi, dan proyek ekonomi yang besar.
Member Negara: Negara Mana Saja yang Sudah Menyatakan Bergabung?
Sekitar 35 pemimpin dunia disebut sudah berkomitmen untuk bergabung dari sekitar 50 undangan yang dikirim.
Berikut daftar negara yang disebut sudah menerima undangan atau menyatakan bergabung dalam periode pemberitaan ini.
Negara Timur Tengah yang disebut bergabung
- Israel
- Arab Saudi
- Uni Emirat Arab
- Bahrain
- Yordania
- Qatar
- Mesir
Kelompok ini juga sempat disebut dalam daftar komitmen lain yang menambahkan Turki, Indonesia, Pakistan, dan beberapa negara lain dalam satu rangkaian pernyataan.
Negara NATO dan Eropa yang ikut masuk daftar
- Turki
- Hungaria
Kedua negara ini disorot karena pemimpinnya dinilai punya kedekatan personal yang cukup baik dengan Trump.
Negara Asia dan kawasan lain yang disebut menerima undangan
- Pakistan
- Indonesia
- Kosovo
- Uzbekistan
- Kazakhstan
- Paraguay
- Vietnam
Untuk Indonesia, nama ini menjadi sangat menarik perhatian di dalam negeri karena masuk ke dalam klub diplomasi baru yang posisinya masih diperdebatkan banyak negara.
Armenia dan Azerbaijan
- Armenia
- Azerbaijan
Keduanya juga sempat disebut mencapai kesepakatan damai yang dimediasi Amerika Serikat setelah pertemuan dengan Trump di Gedung Putih.
Belarus yang memicu kontroversi
- Belarus
Salah satu nama yang paling kontroversial dalam daftar adalah Belarus, karena presidennya lama dijauhi negara Barat terkait isu hak asasi manusia dan kedekatan politik dengan Rusia.
Negara yang Menolak atau Masih Menahan Diri
Kalau ada negara yang cepat meneken, ada juga yang memilih pasang rem.
- Norwegia menolak
- Swedia menolak
Ada juga negara yang disebut berniat menolak.
- Prancis berniat menolak
Sementara itu ada negara yang posisinya “iya tapi belum final”.
- Kanada setuju “secara prinsip”, detail masih dibahas
Ada pula negara sekutu utama yang belum mengambil posisi publik yang jelas.
- Inggris belum meneken pada seremoni Davos, dengan alasan pertimbangan hukum dan kekhawatiran soal Rusia
- Jerman belum menyatakan bergabung, dan kanselirnya tidak hadir di seremoni penandatanganan
- Jepang belum menyatakan sikap publik yang tegas
Ukraina juga disebut masih memeriksa undangan dan mempertanyakan bagaimana bisa satu forum duduk bersama Rusia setelah perang berkepanjangan.
Rusia, China, dan Nama Besar yang Belum Menjawab
Dua negara yang selalu menjadi sorotan adalah Rusia dan China. Keduanya sempat disebut belum mengatakan akan bergabung atau tidak.
Situasi ini penting karena Rusia dan China adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto. Artinya, mereka punya “alat” kuat di PBB, sehingga bisa saja berhitung ulang sebelum masuk ke forum lain yang dianggap dapat mengusik keseimbangan kekuasaan diplomatik.
Paus Leo Juga Diundang, Vatikan Masih Menimbang
Satu kejutan lain datang dari Vatikan.
Paus Leo disebut menerima undangan untuk bergabung dalam Board of Peace, dan Vatikan sedang mengevaluasi tawaran tersebut.
Ini langkah yang tidak biasa, karena Vatikan biasanya menjaga format diplomasi yang sangat hati hati, terutama ketika lembaga yang mengundang membawa agenda politik yang sensitif.
Davos Jadi Panggung Utama: Penandatanganan dan Parade Pemimpin
Board of Peace benar benar “naik kelas” ketika Trump membawanya ke World Economic Forum di Davos.
Di seremoni penandatanganan, pemimpin dari sekitar 19 negara hadir di panggung. Disebut juga beberapa negara yang diwakili saat itu termasuk Maroko, Hungaria, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Arab Saudi, serta Presiden Kosovo.
Dalam acara itu, Trump menekankan bahwa Board of Peace dapat bekerja bersama PBB, meski sebelumnya ia sempat melontarkan kalimat bahwa lembaga baru itu “mungkin” bisa menggantikan PBB.
Kenapa Board of Peace Mengundang Pro dan Kontra?
Sikap negara negara yang bervariasi bukan karena mereka tiba tiba benci perdamaian. Ini lebih karena desain Board of Peace mengandung banyak lapisan: diplomasi, uang, legitimasi, dan reputasi.
Ada kekhawatiran Board of Peace bisa merusak kerja PBB. Kekhawatiran ini menguat karena cakupan Board of Peace meluas, sementara otoritas legalnya di luar mandat Gaza masih kabur.
Lalu ada faktor “biaya permanen” yang membuat Board of Peace terlihat seperti organisasi dengan pintu VIP.
Skema kontribusi 1 miliar dolar untuk status permanen membuat banyak pihak mempertanyakan apakah pendekatan ini akan mendorong negara memilih jalan paling cepat demi kursi, atau justru memicu resistensi karena dianggap mengubah diplomasi menjadi transaksi.
Di sisi lain, pendukung Board of Peace melihatnya sebagai cara memotong birokrasi panjang, terutama ketika konflik butuh keputusan cepat dan aliran dana rekonstruksi harus segera bergerak.
Apa Kepentingannya Buat Indonesia?
Indonesia disebut masuk daftar negara yang telah sepakat bergabung.
Bagi Indonesia, posisi ini bisa dibaca dari dua sisi.
Pertama, sebagai negara yang sering mengambil peran diplomasi aktif dalam isu kemanusiaan, keterlibatan Indonesia bisa menjadi jalur untuk ikut mendorong akses bantuan, perundingan, dan pemulihan pascakonflik.
Kedua, keterlibatan ini juga menuntut kehati hatian ekstra, karena Board of Peace masih memantik perdebatan legitimasi di kalangan sekutu Barat maupun negara yang dekat dengan PBB.
Dalam bahasa sederhana: Indonesia masuk meja yang ramai, tetapi meja itu juga penuh politik tingkat tinggi.
Pertanyaan yang Masih Menggantung di Balik Board of Peace
Seiring daftar negara bertambah, pertanyaan paling tajam justru belum hilang.
Di luar Gaza, belum jelas otoritas legal dan alat penegakan apa yang dimiliki Board of Peace, serta bagaimana pola kerjanya dengan lembaga internasional lain.
Beberapa pertanyaan yang terus muncul di kalangan diplomat dan pengamat:
Bagaimana keputusan diambil jika ketua punya kuasa sangat dominan
Bagaimana akuntabilitas penggunaan dana jika kursi permanen terkait kontribusi besar
Bagaimana Board of Peace akan menangani konflik yang melibatkan anggota besar seperti Rusia atau China
Apakah negara akan mematuhi rekomendasi Board of Peace tanpa mandat hukum yang kuat
Selama pertanyaan pertanyaan itu belum terjawab, wajar jika sebagian negara memilih menunda, meski di depan publik mereka tetap menjaga bahasa yang sopan.
Dan untuk Trump, Board of Peace tampaknya bukan sekadar forum rapat, tetapi proyek reputasi global yang akan terus ia dorong agar terlihat “berhasil” dengan cepat, karena pada akhirnya yang paling menentukan bukan nama besarnya, melainkan apakah ia benar benar bisa menutup konflik yang selama ini tak kunjung padam.
