Washington kembali membuat kejutan diplomatik. Pada 7 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani memorandum presiden yang memerintahkan penarikan Amerika dari total 66 organisasi internasional, terdiri dari 35 organisasi non PBB dan 31 entitas di bawah ekosistem Perserikatan Bangsa Bangsa.
Keputusan ini langsung memantik perdebatan karena datang setelah langkah sebelumnya untuk menarik AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yang diteken pada 20 Januari 2025 dan disertai instruksi menghentikan pendanaan serta menarik personel AS dari kerja sama WHO.
Hari ketika angka 66 diumumkan
Memo Gedung Putih yang terbit 7 Januari 2026 itu memerintahkan seluruh departemen dan lembaga pemerintah federal untuk segera mengambil langkah praktis agar penarikan keanggotaan dan penghentian dukungan bisa berjalan “secepat mungkin”. Di dokumen yang sama, Gedung Putih menegaskan untuk entitas PBB, “penarikan” dimaknai sebagai berhenti berpartisipasi atau menghentikan pendanaan sejauh diperbolehkan hukum.
Pemerintah AS membingkai kebijakan ini sebagai langkah menata ulang keterlibatan internasional, dengan narasi utama bahwa lembaga lembaga tersebut dianggap tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional, keamanan, kemakmuran ekonomi, serta kedaulatan AS.
Memo presiden, bukan sekadar wacana
Yang dikeluarkan Trump bukan sekadar pernyataan politik di podium konferensi pers. Ini adalah memorandum presiden yang menugaskan birokrasi federal mengerjakan konsekuensi teknisnya: menghentikan partisipasi, menghitung ulang kontribusi, dan menata ulang penugasan aparatur negara yang terlibat di berbagai forum.
Di lapangan, implementasi kebijakan semacam ini jarang seragam. Ada yang bisa dihentikan cepat karena sifatnya partisipasi sukarela atau program kolaboratif. Ada pula yang menyangkut komitmen perjanjian, anggaran yang sudah dipatok Kongres, atau kewajiban hukum lain sehingga ritmenya lebih lambat dan penuh perdebatan.
“Retret global” versi Washington
Laporan media internasional menggambarkan keputusan ini sebagai lanjutan dari sikap skeptis Trump terhadap multilateralisme, terutama terhadap forum forum PBB. Reuters mencatat, daftar itu mencakup perjanjian iklim kunci UNFCCC dan badan PBB yang mempromosikan kesetaraan gender, serta sejumlah lembaga PBB lain yang dinilai “beroperasi bertentangan” dengan kepentingan AS.
Sementara Associated Press menulis kebijakan ini diumumkan setelah pemerintah meninjau seluruh partisipasi dan pendanaan AS pada organisasi internasional, dan menyasar banyak badan yang terkait isu iklim, ketenagakerjaan, migrasi, serta isu lain yang oleh pemerintahan Trump dipaketkan sebagai agenda “woke”.
Dari 66 itu, siapa saja yang terdampak
Daftar di dokumen Gedung Putih memuat nama nama organisasi secara eksplisit. Untuk kelompok non PBB, memo itu mencantumkan antara lain Global Counterterrorism Forum, Global Forum on Migration and Development, Intergovernmental Panel on Climate Change, International Energy Forum, hingga International Renewable Energy Agency.
Untuk kelompok organisasi PBB, memo memasukkan UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, UN Framework Convention on Climate Change, UN Population Fund, UN University, serta sejumlah struktur koordinasi dan program PBB lainnya.
Mengapa UNFCCC ikut masuk daftar
UNFCCC adalah perjanjian kerangka iklim PBB yang menjadi dasar perundingan iklim internasional dan menjadi “payung” proses yang melahirkan Kesepakatan Paris. Reuters menekankan bahwa jika AS benar benar keluar, langkah itu akan menjadikan AS negara pertama yang meninggalkan UNFCCC.
Di titik ini, debatnya bukan cuma soal simbol. Keluarnya negara ekonomi besar dari forum perundingan utama bisa mengubah dinamika negosiasi, posisi tawar, dan arsitektur pembiayaan iklim yang selama ini dibangun melalui konsensus ratusan negara.
UN Women dan UNFPA, dua nama yang sensitif di politik AS
UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women yang kerap disebut UN Women, serta UN Population Fund atau UNFPA, termasuk yang disebut di memo Gedung Putih.
Reuters menuliskan UN Women dan UNFPA masuk dalam daftar entitas yang akan ditinggalkan, dengan latar bahwa pemerintahan Trump menilai banyak badan semacam ini tidak sejalan dengan agenda “America First” dan preferensi kebijakan domestik mereka.
Organisasi non PBB yang ikut terseret
Associated Press menyebut beberapa organisasi non PBB yang turut dalam daftar, seperti Partnership for Atlantic Cooperation, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, dan Global Counterterrorism Forum.
Ini penting karena menunjukkan skop penarikan tidak hanya menyasar “PBB dan kawan kawan”, tetapi juga forum lintas negara yang sifatnya kerja sama kebijakan, demokrasi, keamanan, sampai standardisasi.
“Angka 66 terasa seperti palu godam, bukan pahat. Saat daftar itu dibaca satu per satu, yang terlihat bukan hanya pemangkasan anggaran, tapi cara baru Washington mengatakan: kami memilih forum yang kami anggap menguntungkan, selebihnya silakan jalan sendiri.”
Mengapa isu WHO selalu ikut disebut
Di banyak diskusi, langkah keluar dari 66 organisasi ini kerap diletakkan dalam satu napas dengan keputusan keluar dari WHO. Alasannya sederhana: bagi publik, WHO adalah simbol kerja sama global paling konkret karena terkait pandemi, vaksin, dan peringatan dini wabah.
Dokumen Gedung Putih pada 20 Januari 2025 menyatakan AS “bermaksud menarik diri” dari WHO, sekaligus memerintahkan penghentian transfer dana ke WHO, penarikan personel, serta penghentian negosiasi terkait WHO Pandemic Agreement dan amandemen International Health Regulations selama proses penarikan berlangsung.
Proses keluar WHO bukan tombol on off
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health menjelaskan bahwa upaya penarikan dari WHO memerlukan pemberitahuan satu tahun, sehingga secara prosedural tidak serta merta “putus hari itu juga”, walau kerja sama dan komunikasi bisa dihentikan lewat instruksi administratif.
Artinya, ketika publik mendengar frasa “baru saja keluar dari WHO”, yang terjadi di lapangan lebih berlapis: ada unsur politik, ada proses hukum, dan ada dampak administratif yang bisa langsung terasa meski status keanggotaan formal masih berjalan menuju tanggal efektif.
Kenapa WHO menjadi pemantik emosi publik
WHO bukan sekadar forum rapat. Ia memegang peran surveilans penyakit, penyusunan standar kesehatan, koordinasi respons wabah, hingga panduan teknis. Johns Hopkins menyorot peran WHO dalam deteksi ancaman kesehatan, pengumpulan data global, penetapan standar, serta rantai pasok komoditas kesehatan.
Karena itu, setiap sinyal AS menjauh dari WHO selalu memantik kekhawatiran berlapis: dari isu kesiapsiagaan, sampai pengaruh politik AS dalam tata kelola kesehatan global.
Alasan resmi Gedung Putih, dari “hemat” sampai “kedaulatan”
Dalam lembar fakta 7 Januari 2026, Gedung Putih menegaskan memorandum itu bertujuan menghentikan pendanaan wajib dan keterlibatan AS pada entitas yang dinilai mendorong agenda global di atas prioritas AS, atau menangani isu penting secara tidak efisien sehingga dana pembayar pajak dianggap lebih baik dialihkan.
Bahasa yang dipakai tegas: pemulihan kedaulatan, penolakan program ideologis, serta keyakinan bahwa sebagian lembaga internasional bersikap bermusuhan atau tidak memberikan “imbal hasil” bagi AS.
Posisi Departemen Luar Negeri
Associated Press mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang menyebut lembaga lembaga itu dinilai redundan, salah urus, boros, atau ditangkap kepentingan pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan AS, bahkan dianggap mengancam kedaulatan dan kemakmuran.
Pernyataan ini penting karena memberi sinyal: penilaian bukan semata ideologis, tetapi dikemas sebagai audit manajerial dan keamanan nasional.
Bahasa “pilih pilih” dalam multilateralisme
Masih dari Associated Press, pemerintahan Trump disebut mengadopsi pendekatan ala carte terhadap PBB: memilih program yang dianggap selaras, dan menahan kontribusi pada yang dianggap tidak selaras.
Jika ini jadi pola permanen, maka hubungan AS dengan multilateralisme tidak lagi dipahami sebagai komitmen kolektif, melainkan transaksi: ada manfaat langsung, ada dukungan; tidak ada manfaat, dukungan diputus.
Reaksi keras, dan kekhawatiran soal pengaruh AS yang menyusut
Kritik paling nyaring biasanya muncul dari komunitas iklim, kesehatan publik, dan advokasi hak asasi. Reuters mencatat kekhawatiran bahwa keluar dari UNFCCC membuat AS kehilangan kursi di meja negosiasi yang mengatur arah kebijakan ekonomi dan iklim global.
Associated Press juga menyorot pandangan sejumlah pakar bahwa penarikan AS dapat memberi negara lain alasan untuk menunda aksi iklim, sekaligus mengurangi peluang tercapainya kemajuan berarti tanpa keterlibatan salah satu emiten terbesar dunia.
Ketika kursi kosong bisa diisi negara lain
Dalam politik internasional, kursi kosong jarang dibiarkan kosong. Saat AS mundur dari satu forum, negara lain akan mengisi ruang pengaruh, baik lewat pendanaan, kepemimpinan program, maupun penentuan agenda. Diskusi ini berulang setiap kali ada sinyal penarikan dari lembaga global.
Perdebatan ini biasanya tak berhenti pada “AS rugi atau tidak”, tetapi merembet pada pertanyaan: siapa yang paling diuntungkan dari kevakuman itu, dan apakah nilai nilai yang dibawa forum tersebut akan bergeser.
PBB dan respons yang cenderung berhati hati
Reuters melaporkan bahwa pihak Sekretaris Jenderal PBB tidak segera memberi komentar ketika dimintai tanggapan.
Sikap semacam ini lazim karena PBB sering menunggu kepastian teknis: apakah penarikan berarti berhenti pendanaan saja, berhenti partisipasi, atau ada prosedur formal lain yang harus dilalui.
Apa arti “menarik diri” bagi program yang berjalan
Di dokumen Gedung Putih, ada kalimat kunci: implementasi dilakukan konsisten dengan hukum yang berlaku dan bergantung pada ketersediaan anggaran.
Kalimat ini terdengar administratif, tapi menentukan. Sebab tidak semua dukungan AS pada lembaga internasional sepenuhnya berada di tangan eksekutif. Ada kontribusi yang diatur undang undang, ada yang melekat pada perjanjian, dan ada yang ditentukan lewat persetujuan anggaran oleh Kongres.
Partisipasi berhenti, pendanaan berhenti, atau keduanya
Memo menjelaskan bahwa untuk entitas PBB, penarikan diartikan sebagai penghentian partisipasi atau pendanaan sejauh diizinkan hukum.
Maka ada beberapa skenario. Pertama, pemerintah berhenti mengirim delegasi dan berhenti membayar iuran atau kontribusi. Kedua, pemerintah tetap harus membayar sebagian kewajiban yang sudah ditetapkan, tetapi menahan kontribusi sukarela. Ketiga, pemerintah menghentikan program namun tetap terikat proses formal sampai tanggal tertentu.
Dampak paling cepat biasanya terasa di level teknis
Yang sering luput dari debat politik adalah efek di level teknis: standar data, pertukaran informasi, akses ke jaringan pakar, dan kehadiran AS dalam komite komite penyusun pedoman. Saat partisipasi berhenti, bukan hanya “logo AS” yang hilang, tapi juga aliran informasi dan pengaruh teknokratik.
Dalam isu kesehatan misalnya, Johns Hopkins mengingatkan bahwa WHO bukan hanya soal rapat, tetapi juga soal sistem deteksi ancaman, panduan, dan rantai pasok komoditas kesehatan.
Jejak langkah Trump, dari WHO sampai daftar 66
Reuters menempatkan keputusan penarikan 66 organisasi ini dalam rangkaian kebijakan Trump yang menekan pendanaan PBB, menghentikan keterlibatan dengan Dewan HAM PBB, memperpanjang penghentian dana untuk UNRWA, keluar dari UNESCO, serta mengumumkan rencana keluar dari WHO dan Kesepakatan Paris.
Di sisi lain, lembar fakta Gedung Putih menampilkan keputusan ini sebagai konsistensi “America First”, yakni mengurangi keterikatan pada forum yang dianggap menggerus kemandirian kebijakan AS.
Mengapa daftar ini muncul setelah ada perintah peninjauan
Memo 7 Januari 2026 merujuk pada Executive Order 14199 yang disebut dikeluarkan 4 Februari 2025, yang memerintahkan peninjauan atas dukungan AS pada organisasi internasional serta konvensi dan traktat, untuk menilai mana yang dianggap bertentangan dengan kepentingan AS.
Dengan kata lain, daftar 66 bukan muncul mendadak. Ia adalah output dari proses review yang sudah diarahkan secara formal, lalu diputuskan di tingkat presiden setelah laporan diserahkan.
Apa yang membuat langkah ini lebih besar dari sekadar simbol
Banyak penarikan di masa lalu berhenti pada organisasi tertentu, satu per satu. Yang membuat daftar 66 terasa berbeda adalah sifatnya yang komprehensif dan sekaligus. Publik dipaksa menelan banyak nama dalam satu kabar, sehingga efek komunikasinya seperti pemutusan hubungan besar besaran.
“Di dunia diplomasi, momentum sering lebih kuat dari detail. Saat Washington mengumumkan 66 sekaligus, yang terdengar bukan daftar, tapi pernyataan sikap.”
Pertanyaan lanjutan yang belum mereda di Washington
Di AS sendiri, langkah seperti ini biasanya akan diuji lewat perdebatan: mana yang bisa diputus oleh eksekutif, mana yang harus lewat Kongres, mana yang perlu notifikasi formal pada depositary perjanjian, dan mana yang bisa dibalik oleh pemerintahan berikutnya.
Dokumen Gedung Putih memberi ruang untuk perdebatan itu lewat frasa frasa kunci: “sejauh diizinkan hukum” dan “konsisten dengan hukum yang berlaku”.
Seberapa cepat semua ini berlaku
Kata “segera” di dokumen pemerintah sering bertabrakan dengan realitas. Dalam praktik, birokrasi harus memetakan kontrak, program, perjanjian, penugasan staf, serta kewajiban finansial yang sudah berjalan. Di beberapa lembaga, pemberhentian bisa cepat. Di lembaga lain, bisa muncul penundaan karena konsekuensi hukum dan politik.
Apa yang harus diperhatikan pembaca di Indonesia
Bagi publik Indonesia, dampaknya tidak selalu langsung, tetapi tetap relevan. Banyak isu yang dibahas di forum forum tersebut menyentuh rantai pasok global, standar perdagangan, kerja sama iklim, migrasi, hingga keamanan. Ketika AS mengurangi keterlibatan, dinamika negosiasi internasional bisa bergeser, dan itu pada akhirnya memengaruhi negara negara lain, termasuk Indonesia, yang tetap berada di meja perundingan.
Di sisi pemberitaan, hal yang paling penting adalah membedakan antara “pengumuman penarikan” dan “tanggal efektif penarikan”, karena keduanya sering tidak sama, terutama untuk organisasi yang diikat perjanjian atau mekanisme notifikasi tertentu. Kasus WHO menjadi contoh bagaimana keputusan politik dapat segera mengubah kerja sama, tetapi status formal keanggotaan punya jalur prosedural sendiri.
