Suasana perkara pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kembali memanas pada pekan ini. Nama Google disebut dalam rangkaian dakwaan dan pemberitaan sidang yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, dan raksasa teknologi itu akhirnya memilih keluar dari mode diam. Lewat tulisan resmi di kanal blog perusahaan, Google membeberkan versi mereka tentang hubungan kerja sama di sektor pendidikan, posisi mereka dalam rantai pengadaan, hingga isu yang paling sensitif: dugaan “balas budi” yang dikaitkan dengan investasi di entitas terkait Gojek.
Mengapa Nama Google Tiba Tiba Jadi Sorotan di Meja Sidang
Penyebutan nama Google dalam perkara ini tidak muncul dari ruang hampa. Di ruang sidang, yang sedang diuji bukan hanya keputusan pembelian perangkat, tetapi juga narasi besar tentang arah digitalisasi sekolah, proses tender, dan dugaan penguncian spesifikasi yang membuat pasar seolah hanya punya satu pintu masuk.
Isu ini cepat menjalar karena Chromebook bukan sekadar merek perangkat. Chromebook menyangkut ekosistem: sistem operasi, lisensi pengelolaan perangkat, skema kemitraan, hingga kebutuhan konektivitas. Ketika jaksa menautkan ekosistem itu dengan aliran investasi Google ke entitas terkait Gojek, perhatian publik otomatis membesar.
Perkara yang Membuka Babak Baru di Awal Januari 2026
Dalam beberapa hari terakhir, perkembangan perkara bergerak kencang. Nadiem menjalani agenda persidangan dan menyampaikan keberatan atas dakwaan, sementara laporan media internasional menyoroti besaran dugaan kerugian negara serta uraian jaksa mengenai proses pengadaan yang disebut diarahkan untuk menguntungkan ekosistem Google.
Pada saat yang sama, Kejaksaan Agung sejak sebelumnya telah memaparkan konstruksi perkara versi penyidik, termasuk rangkaian pertemuan dengan pihak Google Indonesia dan dugaan penguncian spesifikasi Chrome OS dalam petunjuk teknis pengadaan.
Titik Panasnya: “Balas Budi” dan Investasi di Entitas Terkait Gojek
Di sinilah narasi menjadi jauh lebih sensitif. Jaksa, dalam pemberitaan yang muncul dari proses sidang, menautkan dugaan keuntungan pribadi dan dugaan pengaturan pengadaan dengan investasi Google di entitas terkait Gojek. Narasi “balas budi” ini yang kemudian ditangkis langsung oleh Google lewat pernyataan tertulis.
Pernyataan Google: Ini Versi Resmi Mereka
Google tidak memilih konferensi pers besar. Mereka menempuh jalur yang khas korporasi: pernyataan tertulis di blog, dengan penekanan pada integritas, tata kelola, serta pembatasan peran mereka dalam pengadaan perangkat.
Dalam tulisan berbahasa Indonesia bertajuk tentang fakta kemitraan sektor pendidikan, Google menegaskan tiga poin penting: investasi mereka di entitas terkait Gojek terjadi jauh sebelum Nadiem menjadi menteri, mereka tidak pernah memberi imbalan kepada pejabat kementerian, dan mereka tidak menentukan harga serta tidak menjual Chromebook langsung kepada pelanggan akhir.
Bantahan Inti: Tidak Ada Imbalan untuk Pejabat Kementerian
Kalimat yang paling keras dan paling mudah dikutip ada pada bagian akhir pernyataan. Google menyatakan mereka tidak pernah menawarkan, menjanjikan, atau memberikan imbalan kepada pejabat Kementerian Pendidikan sebagai imbal balik atas keputusan adopsi produk Google.
Di titik ini, Google tampak ingin memotong jalur tafsir bahwa investasi korporasi dapat dibaca sebagai suap terselubung. Mereka menutupnya dengan penegasan bahwa komitmen mereka adalah mendukung transformasi digital dengan standar transparansi dan integritas tinggi.
Isu Investasi 2017 sampai 2021: “Tidak Ada Hubungan”
Google juga mengunci narasi waktu. Mereka menyatakan investasi di entitas terkait Gojek terjadi pada rentang 2017 sampai 2021 dan “sebagian besar” dilakukan jauh sebelum penunjukan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan. Dari perspektif komunikasi krisis, penekanan ini penting karena membangun argumen sebab akibat: sulit menautkan investasi sebelum jabatan dengan kebijakan setelah menjabat.
Di sisi lain, dakwaan jaksa yang disorot media menyebut investasi Google juga dibahas dalam rangkaian konstruksi perkara. Karena itulah Google memilih memisahkan dua hal: investasi korporasi sebagai keputusan bisnis versus pengadaan perangkat pendidikan sebagai keputusan pemerintah.
Google Mengklaim Tidak Menjual Perangkat dan Tidak Menentukan Harga
Bagian yang tidak kalah krusial adalah soal rantai pengadaan. Google menyatakan mereka tidak memproduksi atau menjual Chromebook secara langsung kepada pengguna akhir, dan mereka juga tidak menentukan harga. Peran mereka ditegaskan terbatas pada pengembangan dan lisensi sistem operasi serta alat pengelolaan perangkat, sementara pengadaan perangkat keras dikelola produsen perangkat dan mitra lokal.
Kalimat ini, dalam konteks sidang, berfungsi seperti pagar pembatas. Jika isu yang dipersoalkan adalah “kemahalan” atau dugaan mark up perangkat, Google ingin menempatkan diri sebagai pihak yang tidak berada di titik penentuan harga perangkat. Namun, tentu saja, debat di ruang sidang tidak berhenti di harga perangkat saja, karena ada pembahasan lisensi dan layanan pengelolaan perangkat.
Klaim Chromebook Tetap Bisa Dipakai Tanpa Internet
Salah satu kritik lama dalam polemik Chromebook adalah soal ketergantungan koneksi internet, terutama untuk sekolah di daerah 3T. Google menjawabnya dengan menyatakan kemampuan bekerja tanpa koneksi internet adalah fitur standar, dan siswa dapat tetap membuat dokumen, mengelola file, serta memakai aplikasi yang mendukung mode offline.
Poin ini menarik karena “bertabrakan” dengan persepsi publik yang telanjur melekat bahwa Chromebook identik dengan internet. Google seolah ingin mengatakan: masalahnya bukan pada perangkat semata, tetapi pada paket solusi yang seharusnya holistik, termasuk dukungan konektivitas dan listrik.
Versi Kejaksaan Agung: Dari Pertemuan sampai Dugaan Penguncian Spesifikasi
Di sisi lain, Kejaksaan Agung sejak tahap penyidikan telah memaparkan narasi yang lebih tegas. Dalam publikasi resminya, Kejagung menyebut adanya pertemuan pada Februari 2020 dengan pihak Google Indonesia untuk membicarakan produk, termasuk program pendidikan berbasis Chromebook, lalu berlanjut ke rangkaian rapat internal yang membahas pengadaan TIK menggunakan Chromebook.
Bagi penyidik, yang dipersoalkan bukan hanya “siapa vendor”, tetapi “bagaimana spesifikasi dikunci” sehingga kompetisi menyempit.
Dugaan Spesifikasi “Mengunci” Chrome OS
Kejaksaan menyebut petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan disusun dengan spesifikasi yang mengunci Chrome OS sebagai perangkat yang digunakan. Di dalam narasi penyidik, ini yang menjadi jantung perkara: ketika spesifikasi diarahkan ke satu ekosistem, ruang persaingan mengecil, dan potensi penyimpangan membesar.
Di tahap persidangan, isu ini kemudian dipakai untuk membangun dalil bahwa proses pengadaan diduga tidak sesuai prinsip pengadaan dan perencanaan.
Angka Kerugian Negara dan Posisi Dakwaan
Dalam pemberitaan terkait sidang, angka kerugian negara muncul dalam beberapa versi. ANTARA menyebut dakwaan merugikan keuangan negara Rp 2,18 triliun, dengan rincian Rp 1,56 triliun terkait program digitalisasi dan sekitar 44,05 juta dolar AS setara Rp 621,39 miliar terkait pengadaan layanan pengelolaan perangkat yang disebut tidak diperlukan dan tidak bermanfaat.
Sementara itu, Reuters melaporkan estimasi kerugian negara dalam nilai dolar AS dan juga menyebut dakwaan mengenai keuntungan pribadi Rp 809 miliar.
Di level penyidikan pada 2025, Kejaksaan menyebut perkiraan kerugian negara sekitar Rp 1,98 triliun dan masih dalam penghitungan lebih lanjut oleh BPKP.
Jawaban Nadiem: Bantahan, Keberatan, dan Narasi “Tidak Masuk Akal”
Di ruang sidang, Nadiem memilih berbicara langsung. Nada keberatannya tajam. Ia menolak tuduhan menerima uang proyek dan mempertanyakan bagaimana jaksa membangun hubungan kausal antara transaksi korporasi dan kebijakan pengadaan.
CNA menuliskan Nadiem menegaskan tidak ada uang program itu yang masuk ke kantongnya, sekaligus menyebut dirinya terkejut karena transaksi korporasi yang terbuka bisa masuk ke dalam dakwaan.
“Tidak Sepeser pun Masuk ke Kantong Saya”
Kalimat ini jadi salah satu kutipan yang paling sering dipakai publik. Dalam rangkaian pemberitaan, Nadiem mempertanyakan mekanisme aliran dana Rp 809 miliar yang disebut dalam dakwaan, karena menurutnya tidak dijelaskan konkret.
Di sini, pembelaan Nadiem tampak mengambil dua jalur sekaligus: membantah penerimaan dana, dan mengkritik ketelitian dakwaan. ANTARA juga memuat pernyataan Nadiem yang menganggap dakwaan tidak cermat dalam menjelaskan sumber kekayaannya dan hubungan transaksi dengan laporan LHKPN.
Argumen Waktu Investasi: Mayoritas Masuk Sebelum Menjabat
Dalam laporan Tirto, Nadiem menyebut mayoritas investasi yang dipersoalkan sudah masuk pada 2017 sampai 2019 sebelum ia menjadi menteri, dan sisanya pada 2020 sampai 2022 disebut sebagai tindakan korporasi untuk menghindari dilusi di tengah masuknya banyak investor lain.
Menariknya, argumen waktu ini bertemu dengan argumen Google. Walau datang dari kepentingan yang berbeda, keduanya sama sama menonjolkan faktor kronologi investasi.
Posisi GoTo: Menjaga Jarak dari Status Personal Nadiem
Nama Gojek dan entitas terkait juga ikut terseret karena dakwaan menyinggung aliran dana dan hubungan investasi. Dari sisi korporasi, respons yang umum adalah memasang garis tegas antara individu dan perusahaan.
Bloomberg Technoz melaporkan pernyataan pejabat Public Affairs dan Communications GoTo yang menyebut Nadiem sudah bukan direktur, komisaris, maupun karyawan sejak Oktober 2019, dan menegaskan operasional perusahaan tidak bersangkutan dengan jabatan Nadiem sebagai menteri, termasuk terkait proses pengadaan Chromebook di kementerian.
Pernyataan seperti ini biasanya dibuat untuk menenangkan pasar, memperjelas tata kelola, dan membatasi risiko reputasi perusahaan publik.
Mengapa Chromebook Jadi Perdebatan Lama: Antara Realita Kelas dan Realita Infrastruktur
Di luar aspek hukum, perkara ini membuka perdebatan publik yang lebih luas: apakah Chromebook pilihan yang tepat untuk sekolah Indonesia, terutama di wilayah dengan internet yang tidak stabil.
Media internasional menyoroti kritik bahwa Chromebook dianggap tidak cocok untuk daerah dengan akses internet terbatas, karena perangkat dinilai membutuhkan koneksi yang memadai agar optimal.
Di sisi lain, Google menekankan narasi “offline capable” dan menyatakan sekolah tetap bisa menggunakan aplikasi tertentu tanpa internet.
Dua Narasi yang Berhadap Hadapan
Di titik ini, pembaca perlu melihatnya sebagai dua narasi yang sedang saling menekan.
Narasi pertama datang dari kritik publik dan bagian dari dakwaan, yang menekankan tantangan konektivitas serta dugaan kebijakan yang tidak sinkron dengan kondisi lapangan.
Narasi kedua datang dari Google, yang menekankan bahwa perangkat memiliki kemampuan offline, dan yang seharusnya diperkuat adalah paket pendukung: router, verifikasi listrik, serta tata kelola keamanan perangkat.
Keduanya bisa sama sama benar di ruang yang berbeda. Chromebook bisa punya fitur offline, tetapi implementasi di sekolah bisa tetap bermasalah jika pelatihan guru, manajemen perangkat, dan ekosistem dukungan tidak jalan.
Layanan Pengelolaan Perangkat Ikut Dipersoalkan
Selain perangkat, ada isu layanan pengelolaan perangkat yang di publik dikenal sebagai Chrome Device Management, yang dalam penjelasan Google kini disebut Chrome Education Upgrade. Google memosisikannya sebagai infrastruktur keamanan dan pengelolaan perangkat untuk melindungi aset publik.
Namun dalam dakwaan yang dikutip ANTARA, layanan pengelolaan perangkat ini justru disebut “tidak diperlukan dan tidak bermanfaat” sehingga menjadi bagian dari perhitungan kerugian negara.
Inilah salah satu titik yang kemungkinan akan menjadi pertarungan argumentasi teknis di persidangan: apakah layanan tersebut memang kebutuhan standar keamanan dan manajemen, atau justru pembelian yang tidak sepadan dengan kebutuhan program.
Apa yang Bisa Dibaca Publik dari Langkah Google Ini
Pernyataan Google, pada dasarnya, adalah upaya mengunci posisi di tiga level.
- Level pertama adalah etika dan integritas: bantahan imbalan.
- Level kedua adalah struktur bisnis: tidak menjual perangkat langsung, tidak menentukan harga, pengadaan lewat OEM dan mitra.
- Level ketiga adalah pembelaan produk: Chromebook bisa offline, lisensi pengelolaan perangkat disebut penting untuk keamanan.
Namun, apakah itu akan memengaruhi jalannya perkara? Itu urusan majelis hakim dan pembuktian di persidangan. Di dalam hukum acara, pernyataan blog bukan bukti tunggal yang otomatis mematahkan dakwaan, tetapi ia bisa menjadi bahan untuk membangun bantahan, memperkuat ahli, atau menggeser persepsi publik.
Pada akhirnya, publik sedang menyaksikan dua hal sekaligus: drama hukum yang menguji tata kelola pengadaan, dan drama kebijakan yang menguji apakah digitalisasi sekolah selama ini benar benar dibangun dari kebutuhan ruang kelas.
