Kabar kematian selebgram Lula Lahfah pada Jumat malam, 23 Januari 2026, semestinya menutup pintu bagi perdebatan apa pun selain belasungkawa. Polisi menyampaikan bahwa Lula ditemukan meninggal di sebuah apartemen kawasan Jakarta Selatan, dan proses penyelidikan masih berjalan.
Namun, seperti yang berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik digital kita sering gagal membedakan antara perbedaan pilihan politik dan urusan kemanusiaan paling dasar. Di platform X, muncul arus komentar yang bukan hanya mempertanyakan, tetapi juga menertawakan dan mencibir kabar duka, dengan alasan yang terdengar tak masuk akal sekaligus menyakitkan: karena Lula disebut pendukung 02 pada Pilpres. Peristiwa ini bukan semata soal satu figur publik yang pergi, melainkan soal bagaimana polarisasi mengikis empati, sampai duka pun diperlakukan seperti bahan pembuktian kubu.
Kabar duka yang terkonfirmasi, penyelidikan yang masih berjalan
Di tengah derasnya spekulasi, informasi yang paling penting adalah yang sudah jelas, apa adanya, dan tidak dibumbui.
Kronologi singkat yang disampaikan aparat dan media arus utama
Sejumlah laporan media menyebut Lula ditemukan meninggal pada 23 Januari 2026 di apartemen kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Polisi memproses lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan pihak keluarga.
Perkembangan berikutnya, polisi memeriksa sejumlah saksi, termasuk memintai keterangan Reza Oktovian alias Reza Arap. ANTARA melaporkan polisi melontarkan puluhan pertanyaan kepada Reza Arap untuk pendalaman.
Duka yang cepat menyebar, spekulasi yang ikut menumpang
Di era ponsel dan notifikasi, kabar semacam ini menyebar dalam hitungan menit. Yang menyusul biasanya dua gelombang: simpati yang tulus, lalu spekulasi yang berlomba jadi paling cepat, paling keras, paling dipercaya. Tempo juga menulis bahwa proses pemeriksaan dan penelusuran masih berlangsung, termasuk menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan penyebab kematian.
Masalahnya, saat spekulasi ikut menumpang, empati sering tergeser. Yang seharusnya menjadi ruang hening untuk keluarga, berubah jadi panggung komentar.
Ketika pilihan politik diseret ke kabar kematian
Ada satu pertanyaan yang seharusnya membuat kita sama sama malu: mengapa identitas “pendukung 02” bisa dipakai sebagai alasan untuk menahan belasungkawa, apalagi memuntahkan cibiran.
Label 02 sebagai stempel sosial, bukan lagi pilihan bilik suara
Dalam banyak percakapan di X, label “voters 02” dipakai seperti stempel permanen. Bukan sekadar “pernah memilih”, melainkan “pantas diperlakukan begini”. Cara berpikir semacam ini mengubah pilihan politik menjadi identitas tunggal yang menenggelamkan sisi manusia lainnya: sebagai anak, pasangan, teman, dan warga yang punya hak untuk dihormati saat wafat.
Bahkan di percakapan yang menyerukan simpati pun, label itu tetap muncul sebagai penanda konflik, seolah duka harus melewati pemeriksaan kubu terlebih dahulu.
Mengapa polarisasi pasca Pilpres membuat orang merasa berhak menghakimi
Tirto pernah membahas fenomena boikot terhadap pendukung paslon 02, dan mengangkat argumen bahwa memusuhi pemilih tidak otomatis menyelesaikan masalah, malah membuat dialog makin buntu.
Saat pola pikir boikot dan permusuhan itu terbawa terus, wajar bila sebagian orang merasa punya “izin moral” untuk mencibir. Batasnya runtuh: dari kritik kebijakan menjadi kebencian kepada manusia yang diasosiasikan dengan kubu tertentu.
Mengapa empati mudah runtuh di linimasa X
Kalau kita jujur, yang terjadi bukan semata karena “orang jahat makin banyak”. Ada mekanisme yang mendorong perilaku ke arah sana.
Kecepatan, anonimitas, dan rasa aman palsu
Di dunia nyata, orang cenderung menahan diri saat berhadapan langsung dengan keluarga yang berduka. Di X, jarak membuat empati menipis. Komentar ditulis tanpa melihat wajah ibu, ayah, pasangan, atau sahabat yang sedang kehilangan. Anonimitas juga memberi rasa aman palsu: seolah kata kata tidak punya konsekuensi.
Akibatnya, sebagian orang menulis kalimat yang tak mungkin mereka ucapkan jika berdiri di depan rumah duka.
Algoritma membuat kita betah bersama yang sepemikiran
Penelitian dalam jurnal Warta ISKI menjelaskan bagaimana personalisasi algoritma di media sosial dapat membentuk “filter bubble” dan “echo chamber”, sehingga pengguna lebih sering terpapar konten yang selaras dengan keyakinannya dan berinteraksi dalam lingkungan yang homogen. Kondisi ini ikut menguatkan polarisasi antar pendukung di platform seperti X.
Saat ruang informasi kita sempit, pihak lain tidak lagi terlihat sebagai tetangga sebangsa, melainkan “lawan”. Dari titik itu, empati mudah tergantikan oleh rasa puas saat menyerang.
Perang kata jadi hiburan, rasa iba dianggap kelemahan
Di ruang digital, kalimat pedas sering mendapat ganjaran berupa atensi. Yang menenangkan dianggap membosankan. Yang menyulut dianggap lucu. Lama lama, sebagian orang memandang belasungkawa sebagai sikap naif, bahkan “pengkhianatan” terhadap kelompoknya sendiri.
Itulah momen ketika hilangnya empati bukan lagi kecelakaan, tapi kebiasaan.
Dari perbedaan pilihan menjadi pembenaran untuk merendahkan manusia
Puncak polarisasi bukan saat kita beda pendapat. Puncaknya saat kita menolak mengakui kemanusiaan pihak lain.
Logika yang berbahaya: “Kalau dia kubu itu, wajar kena apa pun”
Di banyak konflik sosial, selalu ada pola pembenaran seperti ini. Ketika seseorang ditempelkan pada label politik tertentu, sebagian orang merasa bebas melempar hinaan karena menganggap targetnya mewakili semua hal yang mereka benci.
Padahal, memilih paslon adalah tindakan politik. Kematian adalah peristiwa manusiawi. Guarantee paling dasar sebuah masyarakat beradab adalah kita tetap memegang etika saat kematian datang, tanpa syarat, tanpa seleksi kubu.
Saat duka berubah jadi ajang “poin” dan pembuktian
Ada yang menjadikan kabar kematian sebagai momen untuk menertawakan, memamerkan superioritas moral, atau menegaskan “kan sudah kubilang”. Ini bukan kritik, ini perayaan penderitaan.
Dan ketika itu terjadi di ruang publik, luka yang ditinggalkan bukan hanya pada keluarga almarhum, tapi juga pada rasa percaya antar warga.
Luka sosial yang jarang dibicarakan: keluarga, teman, dan publik yang ikut terbakar
Kita sering lupa bahwa korban dari cibiran massal bukan hanya orang yang menjadi topik, tapi juga orang orang di sekitarnya.
Keluarga dipaksa membaca opini orang asing tentang orang yang mereka cintai
Di hari hari awal berkabung, keluarga butuh ruang hening. Tetapi ponsel mereka penuh tangkapan layar. Grup keluarga penuh tautan. Mereka dipaksa menyaksikan bagaimana nama orang yang mereka cintai dipakai sebagai sasaran ejek.
Ini bukan “sekadar komentar”. Ini kekerasan psikologis yang ditambahkan pada kehilangan.
Ketakutan untuk bersuara, lalu publik jadi makin sunyi
Saat orang melihat duka saja bisa dijadikan alasan menyerang, banyak yang memilih diam. Takut ikut diseret. Takut dituduh kubu ini atau kubu itu. Akibatnya, ruang publik makin diisi suara paling bising, bukan suara paling waras.
Ini memperkuat lingkaran: yang bising makin dominan, yang empatik makin menepi.
Etika paling sederhana saat ada kabar kematian di era polarisasi
Tidak ada aturan yang rumit. Yang kita butuhkan hanya disiplin kecil, tapi konsisten.
Pisahkan kritik kebijakan dari penghormatan pada duka
Kalau seseorang tidak setuju pada pilihan politik tertentu, kritiklah kebijakan, kritiklah pejabat, kritiklah keputusan publik. Tetapi jangan jadikan kematian sebagai medium balas dendam sosial.
Ada batas yang seharusnya menjadi kesepakatan tak tertulis: kematian menutup semua urusan yang tidak mendesak, kecuali doa dan penghormatan.
Tahan jari sebelum menulis, cek emosi sebelum membagikan
Sebelum menekan tombol kirim, coba tanya diri sendiri:
- Kalau keluarga almarhum membaca ini, apa yang saya harapkan terjadi pada mereka
- Apakah saya menulis untuk membantu, atau sekadar melampiaskan
- Apakah kalimat saya akan saya ucapkan di depan orang yang berduka
Jika jawabannya buruk, berhenti.
Kembalikan manusia di balik label
Label “pendukung 02”, “pendukung 01”, “pendukung 03”, semuanya adalah kategori politik. Tetapi manusia selalu lebih besar dari kategorinya. Saat kita mulai melihat orang hanya sebagai label, di situlah empati mulai mati pelan pelan.
Peran media, tokoh publik, dan platform dalam menahan gelombang kebencian
Mengandalkan “kesadaran warganet” saja tidak cukup. Ada pihak pihak yang memegang pengeras suara dan tombol pengatur arus.
Media: judul yang mengundang amarah sering mengalahkan judul yang menenangkan
Media punya kuasa memilih diksi. Saat berita duka dibingkai seperti teka teki, klikbait, atau memancing kecurigaan tanpa data, amarah publik mudah meledak. Di sisi lain, laporan yang rapi, menyebut fakta, dan menegaskan bahwa penyelidikan masih berjalan membantu menahan spekulasi, seperti yang tampak pada peliputan yang menekankan proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi.
Media tidak bisa mengendalikan komentar orang, tapi media bisa mengurangi bensin yang dituang ke api.
Tokoh publik: satu kalimat bisa jadi jangkar
Saat ada tokoh yang disegani menegaskan bahwa duka tidak boleh dipolitisasi, sebagian orang yang ragu ragu akan punya pegangan untuk menahan diri. Sebaliknya, kalau tokoh malah ikut menggiring label, arus kebencian menemukan legitimasi.
Platform: friksi kecil bisa menyelamatkan banyak orang
Platform seperti X punya perangkat untuk mengurangi penyebaran ujaran kasar, mulai dari peringatan sebelum mengirim balasan ofensif, pembatasan jangkauan komentar tertentu, sampai penegakan aturan terhadap pelecehan. Ketika friksi dibuat sedikit lebih tinggi, orang yang menulis dalam emosi kadang berhenti di tengah jalan.
Di ruang digital yang serba cepat, hinted seperti itu bisa jadi pembatas yang menyelamatkan.
Mengapa polarisasi “02” terasa begitu lengket di kepala banyak orang
Ada alasan mengapa label 02 terus dipakai bahkan setelah pemilu lewat. Bukan karena orang tidak bisa move on, melainkan karena polarisasi memberi identitas kelompok yang kuat.
Identitas kelompok memberi rasa aman, tapi juga mempermudah kebencian
Saat situasi sosial terasa tidak menentu, orang mencari kelompok untuk merasa aman. Kelompok memberi bahasa bersama, lelucon bersama, musuh bersama. Masalahnya, ketika “musuh bersama” dibaddsarkan pada sesama warga, kita mulai memelihara kebencian sebagai perekat.
Penelitian tentang polarisasi di media sosial pada Pilpres 2024 juga menunjukkan bagaimana polarisasi antar pendukung dapat menguat di ruang digital karena kombinasi lingkungan informasi yang sempit dan interaksi sesama kelompok.
Perasaan “pernah disakiti” dijadikan alasan menyakiti
Banyak orang membawa luka politik dari masa kampanye: saling ejek, saling lapor, saling doxing, saling menuduh. Luka itu tidak diobati. Ia disimpan sebagai pembenar: “dulu mereka begitu, jadi sekarang pantas dibalas.”
Di titik ini, empati tidak hilang karena orang tidak punya hati, tetapi karena hati dipenuhi arsip dendam.
Langkah kecil yang bisa dimulai hari ini, tanpa menunggu siapa pun
Tidak semua orang punya kuasa mengubah algoritma atau ekosistem politik. Tapi semua orang punya kuasa atas kalimatnya sendiri.
Dua kalimat yang memulihkan: belasungkawa tanpa syarat
Biasakan dua kalimat sederhana setiap kali ada kabar duka, siapa pun orangnya:
- Turut berduka cita, semoga keluarga diberi kekuatan
- Semoga almarhum mendapat tempat terbaik
Tanpa embel embel, tanpa sindiran, tanpa syarat “asal bukan kubu itu”.
Berani menegur yang kelewat, tapi dengan cara yang tidak menyalakan api
Jika melihat komentar yang mencibir kematian, tegur dengan kalimat pendek yang memulihkan, misalnya: “Ini kabar duka, mari jaga kata kata.” Cara ini tidak selalu berhasil, tapi sering cukup untuk membuat orang lain ikut menahan diri.
Hintnya bukan memenangkan debat, melainkan menghentikan kebiasaan buruk.
Keluar sebentar dari linimasa saat emosi memuncak
Ada hari hari ketika linimasa terasa seperti arena. Di hari seperti itu, diam adalah tindakan yang lebih berani daripada balas komentar. Jika kita tidak sanggup menulis dengan empati, lebih baik tidak menulis sama sekali.
Dan jika kita masih ingin bicara politik, bicaralah saat kepala dingin, bukan saat orang lain baru kehilangan.
