Aksi demonstrasi pengungsi Rohingya kembali memantik perbincangan luas di media sosial. Kali ini, sorotan mengarah ke Pekanbaru, Riau, ketika seratusan pengungsi turun ke jalan dan menyuarakan tuntutan kenaikan bantuan biaya hidup bulanan. Video dan potongan narasi aksi itu cepat beredar, memunculkan reaksi beragam dari warganet, mulai dari simpati, kritik keras, sampai tudingan bahwa para pengungsi “membebani negara”.
Namun, di balik riuh opini, ada banyak detail yang sering luput. Mulai dari angka bantuan yang dipersoalkan, siapa yang menanggung biaya hidup para pengungsi, sampai persoalan besar tentang status Rohingya yang di banyak negara selalu berada di wilayah abu abu.
Aksi di Pekanbaru, Pengungsi Rohingya Turun ke Jalan Menuntut Kenaikan Bantuan
Aksi itu berlangsung di kawasan Bandar Serai, Pekanbaru, pada Senin, 19 Januari 2026. Sejumlah pengungsi Rohingya membawa poster dan menyampaikan tuntutan di sekitar area yang berkaitan dengan layanan migrasi dan kemanusiaan. Laporan setempat menyebutkan inti tuntutan mereka adalah kenaikan bantuan biaya hidup bulanan karena nilai yang diterima dianggap tidak lagi cukup untuk kebutuhan dasar.
Di media sosial, potongan video aksi tersebut menyebar cepat. Dari yang beredar, terlihat pengungsi meminta dukungan lebih layak, termasuk biaya hidup, akses kesehatan, pendidikan anak, dan hunian yang lebih manusiawi.
Lokasi aksi dan tuntutan yang disuarakan
Aksi disebut terjadi di Jalan M Jamil, kawasan Bandar Serai, Pekanbaru. Dalam pemberitaan yang beredar, para pengungsi menilai bantuan bulanan yang mereka terima terus berkurang nilainya jika dibanding kebutuhan hidup yang makin mahal.
Tuntutan ini kemudian dibaca warganet dengan dua kacamata besar. Ada yang menganggap itu jeritan hidup, ada pula yang menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di negara orang.
Berapa bantuan bulanan yang dipersoalkan
Salah satu detail yang paling ramai dikutip di media sosial adalah angka bantuan bulanan. Dalam laporan media lokal, disebutkan bantuan dana bulanan untuk kategori tertentu berada di kisaran Rp1.050.000 bagi pengungsi yang hidup sendiri, Rp1.700.000 untuk keluarga, dan Rp2.300.000 untuk keluarga dengan satu anak.
Agar tidak kabur, angka itu penting dibaca sebagai bantuan subsisten, bukan gaji. Pengungsi di Indonesia pada umumnya tidak memegang izin kerja formal, sehingga bantuan tunai menjadi penopang utama untuk kebutuhan harian, apalagi bagi kelompok rentan.
Kenapa tuntutan muncul sekarang
Aksi ini tidak muncul dalam ruang hampa. Dalam beberapa tahun terakhir, isu pendanaan bantuan pengungsi di berbagai negara memang makin ketat, sementara biaya kebutuhan pokok naik. Dalam catatan yang pernah beredar sebelumnya, bantuan untuk sebagian pengungsi Rohingya di Pekanbaru sempat terdampak pengurangan sebelum kembali berjalan, setelah dukungan layanan esensial dinyatakan tetap dilanjutkan.
Di saat bersamaan, krisis pendanaan juga terjadi di pusat populasi Rohingya terbesar dunia, yakni di kamp Bangladesh. Pemotongan ransum dan kelangkaan dana menjadi isu serius, bahkan memicu kekhawatiran gizi buruk serta problem keamanan di camp.
Reaksi Warganet, Antara Empati, Curiga, dan Ledakan Emosi Kolektif
Respons publik di internet sering bergerak cepat, lebih cepat dari klarifikasi data. Isu pengungsi biasanya memicu respons emosional karena bersinggungan dengan rasa aman, ekonomi, dan identitas sosial.
Dalam kasus Pekanbaru, reaksi warganet bisa dipetakan menjadi beberapa kubu, meski batasnya tidak selalu tegas. Ada yang menilai aksi itu “tidak tahu diri”. Ada juga yang menyoroti problem sistem, bahwa pengungsi tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kepastian hidup bertahun tahun.
Kubu yang menyebut “ini keterlaluan”
Kelompok ini umumnya menyoroti narasi, “sudah ditolong, masih menuntut”. Mereka melihat demonstrasi sebagai tindakan yang tidak sensitif terhadap masyarakat lokal yang juga berjuang ekonomi.
Narasi semacam ini sering menguat ketika potongan video dipotong pendek, lalu diberi judul provokatif. Di sini, konteks mudah hilang, yang tersisa hanya amarah.
Kubu yang memilih bersimpati
Kubu ini menilai tuntutan biaya hidup bukan hal aneh, karena pengungsi tidak punya akses kerja legal dan hidup sepenuhnya bergantung pada bantuan. Mereka juga mengingatkan, Rohingya lari dari persekusi berat, termasuk kekerasan besar yang membuat ratusan ribu orang menyeberang ke Bangladesh sejak 2017.
Di sisi lain, empati juga tumbuh karena banyak orang memahami biaya hidup di kota besar memang makin mahal, sedangkan bantuan tunai jumlahnya terbatas.
Kubu yang curiga, lalu mengaitkan dengan isu keamanan
Ada warganet yang langsung mengaitkan aksi tuntutan bantuan dengan isu “keamanan”, “kriminalitas”, sampai “radikalisme”. Ini titik rawan karena sebagian tudingan sering lahir dari asumsi, bukan data.
Dalam beberapa kajian dan laporan, kampanye kebencian dan disinformasi memang kerap menarget pengungsi ketika isu mereka menjadi bola panas media sosial. Pola informasi semacam itu membuat sentimen publik mudah “ditarik” ke arah kebencian kolektif.
Apakah Rohingya Menjadi Beban Negara, Ini Cara Membacanya dengan Tenang
Pertanyaan “apakah menjadi beban negara” sering dipakai sebagai kalimat kunci untuk menutup diskusi. Padahal, isu ini lebih rumit, karena beban tidak hanya soal uang, tapi juga soal sosial, fasilitas publik, dan kapasitas pemerintah daerah.
Yang paling penting, di Indonesia bantuan pengungsi banyak ditopang lembaga internasional, bukan murni APBN. Tetapi bukan berarti Indonesia tidak menanggung apapun. Ada biaya koordinasi, keamanan, kesehatan darurat, dan dinamika sosial yang nyata di lapangan.
Siapa yang menanggung bantuan hidup, negara atau lembaga internasional
IOM dan UNHCR adalah dua nama yang paling sering muncul ketika membahas pengungsi di Indonesia. IOM memiliki program bantuan dan dukungan dasar bagi pengungsi yang memenuhi kriteria tertentu. Mereka menyebut dukungan berupa pembayaran bulanan yang sifatnya terbatas dan disesuaikan dengan konteks pendapatan rumah tangga di komunitas setempat.
Sementara UNHCR dalam lembar fakta Indonesia menyebut sebagian pengungsi rentan menerima bantuan subsisten bulanan, termasuk kelompok berisiko tinggi.
Artinya, jika masyarakat bertanya “uangnya dari mana”, jawabannya bukan satu pintu. Ada kombinasi bantuan internasional, dukungan layanan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Kenapa pengungsi sulit mandiri di Indonesia
Masalah besarnya, Indonesia bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951, sehingga mekanisme kerja formal untuk pengungsi tidak seperti di negara yang memberi status resmi dan akses pekerjaan. Akibatnya, banyak pengungsi hidup bertahun tahun tanpa peluang mandiri, karena tak bisa bekerja legal, tak bisa akses layanan publik penuh, dan resettlement ke negara ketiga makin ketat.
Ketika bantuan kecil, tuntutan muncul. Ketika tuntutan muncul, konflik sosial bisa ikut naik. Ini lingkaran masalah yang berulang.
“Beban” juga bisa berarti tekanan sosial di daerah penampungan
Di level lokal, problem yang sering muncul adalah kompetisi ruang dan perhatian. Warga merasa daerahnya “mendadak ramai”, fasilitas kesehatan bisa terseret, ada kekhawatiran keamanan, dan muncul rasa tidak adil ketika warga miskin lokal merasa kurang diperhatikan.
Sejumlah analisis kebijakan juga mencatat perubahan sikap publik bisa dipengaruhi rasa persaingan sumber daya dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak konsisten.
Jadi, membicarakan “beban” tanpa menyebut faktor sosial seperti ini sering membuat masalah jadi hitam putih, padahal realitasnya bertingkat.
Fakta Tentang Rohingya di Negara Lain, Kenapa Sering Muncul Stempel “Problematis”
Di banyak negara, Rohingya sering berada di posisi paling rentan. Mereka stateless, hidup dalam ketidakpastian, dan mudah jadi sasaran kebijakan keras. Tetapi pada saat yang sama, beberapa kasus keributan dan kekerasan memang pernah terjadi, terutama di area camp dan detensi, yang kemudian membentuk citra negatif kolektif.
Kuncinya, kasus kasus itu nyata, tetapi tidak boleh dipakai untuk menggeneralisasi seluruh kelompok sebagai “pasti bermasalah”.
Bangladesh, camp terbesar dan problem keamanan yang rumit
Bangladesh menampung lebih dari satu juta Rohingya, mayoritas di Cox’s Bazar.
Dalam lingkungan camp yang padat, muncul banyak persoalan keamanan. Ada dokumentasi mengenai kasus kekerasan di camp, termasuk pembunuhan, penculikan, penyiksaan, kekerasan seksual, dan praktik pemaksaan. Dalam sejumlah catatan, kelompok bersenjata Rohingya juga disebut pernah terlibat dalam rangkaian kejahatan dan pembunuhan.
Ini salah satu alasan kenapa “problem Rohingya” di Bangladesh sering dibicarakan. Namun penting dicatat, banyak korban kekerasan di camp juga sesama Rohingya. Jadi problem utamanya adalah situasi camp yang rapuh dan jaringan kriminal, bukan sekadar identitas.
Protes besar di Bangladesh juga pernah terjadi, bukan hanya di Indonesia
Jika ada yang menganggap Rohingya “kebanyakan demo”, faktanya protes juga terjadi di Bangladesh, bahkan puluhan ribu orang. Pada momen tertentu, demonstrasi besar pernah berlangsung di camp, dengan tuntutan utama pemulangan yang aman ke Myanmar setelah bertahun tahun hidup di camp.
Kondisi camp makin berat ketika bantuan pangan dipangkas. Pemotongan ransum dinilai bisa memperburuk kelaparan dan kerentanan.
Artinya, demonstrasi sering lahir dari rasa “buntu”. Bukan hal yang otomatis bisa dibaca sebagai ancaman, tetapi tetap perlu diatur agar tidak memicu keributan publik.
Malaysia, ketegangan sosial, detensi, sampai insiden kaburnya tahanan
Malaysia jadi salah satu destinasi utama Rohingya di Asia Tenggara, meski negara itu tidak memberi status resmi pengungsi. Dalam beberapa kasus, pernah terjadi kaburnya lebih dari seratus tahanan Rohingya dari pusat detensi setelah protes dan kerusuhan, dan ada insiden korban jiwa dalam proses pelarian tersebut.
Kasus seperti ini sering jadi bahan stempel negatif. Padahal, kondisi detensi migran sendiri kerap dikritik karena dinilai tidak manusiawi dan memicu friksi.
Di Malaysia juga pernah terjadi gelombang kebencian di media sosial terhadap Rohingya, terutama saat isu migrasi menjadi panas dan misinformasi menyebar cepat. Situasi itu membuat Rohingya sering dijadikan kambing hitam.
India, dari isu “ilegal” sampai aksi mogok makan di detensi
Di India, Rohingya sering diposisikan sebagai migran ilegal dan menghadapi penahanan panjang. Pernah terjadi mogok makan oleh lebih dari seratus Rohingya di sebuah kamp transit, memprotes penahanan berkepanjangan dan kondisi hidup yang buruk.
Beberapa organisasi hak asasi juga beberapa kali menyoroti pengusiran dan deportasi yang dinilai mengabaikan aspek perlindungan kemanusiaan.
Dalam situasi seperti ini, Rohingya lagi lagi ditempatkan sebagai “masalah keamanan” oleh negara, sementara mereka melihat diri sebagai korban konflik yang tidak punya tempat pulang.
Jangan lupa, mereka juga jadi target sindikat perdagangan manusia
Satu sisi yang sering tenggelam adalah fakta bahwa Rohingya juga kerap dieksploitasi sindikat kejahatan lintas negara. Ada rangkaian kasus perdagangan manusia yang menjerat para pengungsi jalur laut, dengan kekerasan ekstrem, pemerasan, dan penyiksaan.
Ketika publik hanya melihat Rohingya lewat kacamata “pembuat masalah”, sisi korban seperti ini sering tidak terdengar.
Di Indonesia, Kenapa Gesekan Mudah Terjadi Saat Ada Tuntutan Bantuan
Indonesia berada dalam posisi yang serba nanggung. Di satu sisi, alasan kemanusiaan membuat negara tak bisa menutup mata. Di sisi lain, perangkat hukum dan kebijakan untuk pengungsi juga tidak dirancang untuk integrasi jangka panjang.
Dalam kondisi itu, aksi demonstrasi seperti di Pekanbaru gampang memantik reaksi keras karena masyarakat melihatnya sebagai “drama baru”, padahal akarnya menahun.
Ketika resettlement makin sulit, pengungsi makin lama menunggu
Sejumlah catatan menyebut banyak pengungsi hidup di Indonesia bertahun tahun karena negara ketiga makin selektif menerima pemukiman kembali.
Kalau menunggu makin panjang, kebutuhan ekonomi makin tertekan, dan potensi konflik sosial makin besar. Dalam situasi ini, demonstrasi adalah salah satu bentuk tekanan psikologis sekaligus upaya minta didengar, walau cara itu bisa menimbulkan antipati warga.
Perdebatan yang paling sering muncul, “kalau tidak betah, kenapa tidak pulang”
Kalimat ini sering muncul di komentar. Tetapi bagi Rohingya, pulang bukan pilihan sederhana. Mereka terjebak status tanpa kewarganegaraan dan menghadapi risiko kekerasan jika kembali.
Konflik berkepanjangan dan tekanan terhadap komunitas Rohingya membuat repatriasi menjadi isu sensitif. Banyak pihak menilai pemulangan tanpa jaminan keamanan hanya akan mengulang tragedi.
Jadi, ketika warganet meminta “pulang saja”, itu terdengar mudah, tetapi realitasnya tidak sesederhana itu.
Di mana posisi warganet harus lebih kritis
Masalah paling berbahaya adalah ketika opini publik berubah menjadi legitimasi kebencian. Beda antara kritik kebijakan dengan hinaan berbasis identitas.
Kritik soal anggaran, penempatan shelter, transparansi bantuan, sampai pengawasan ketertiban, itu wajar. Tetapi ketika narasi berubah menjadi “mereka memang begini”, lalu menyamaratakan jutaan orang sebagai ancaman, itu pintu masuk konflik sosial yang lebih luas.
Di titik ini, kita perlu memisahkan dua hal. Ada problem manajemen pengungsi yang nyata, ada pula arus informasi yang sengaja memperkeruh persepsi publik.
Mengukur “Problematis” Tanpa Menjebak Generalisasi
Kalau pertanyaannya, “apakah Rohingya sangat problematik?”, jawabannya harus jujur dan berlapis.
Ada kasus kekerasan, kriminalitas, kerusuhan detensi, dan konflik internal yang memang pernah terjadi, terutama di camp besar dan situasi padat seperti Bangladesh.
Tetapi ada juga fakta bahwa Rohingya adalah kelompok yang sangat rentan dieksploitasi, diserang, dan dipinggirkan. Mereka hidup tanpa akses kerja legal di banyak negara, berada dalam ketidakpastian, dan mudah terseret jaringan kriminal sebagai korban, bukan selalu pelaku.
Kalau Indonesia ingin menilai apakah keberadaan mereka “membebani”, yang dinilai seharusnya adalah desain kebijakan dan tata kelola. Apakah penempatan sudah manusiawi, apakah pengawasan sosial berjalan, apakah komunikasi publik jujur, apakah ada jalur solusi jangka panjang yang masuk akal, serta apakah masyarakat lokal juga mendapat perhatian yang layak.
Di Pekanbaru, aksi demonstrasi soal bantuan bulanan mungkin sudah selesai dalam hitungan jam. Tetapi percakapannya tidak akan selesai cepat, karena ia menyentuh kegelisahan paling dasar warga, soal keadilan, rasa aman, dan batas tanggung jawab kemanusiaan di tengah ekonomi yang juga tidak mudah.
