Mulai 2 Januari 2026, Indonesia resmi memasuki rezim hukum pidana yang benar benar baru. KUHP yang disahkan beberapa tahun lalu kini efektif menggantikan warisan kolonial yang selama ini jadi rujukan utama, dan di saat yang sama KUHAP versi baru juga mulai digunakan sebagai “aturan main” proses penanganan perkara pidana. Dua kitab ini bukan sekadar perubahan redaksi pasal, tapi perubahan cara negara mendefinisikan mana yang dianggap pidana, dan bagaimana aparat boleh bertindak saat menjerat seseorang.
Yang membuat banyak orang gelisah bukan cuma soal pasal moral, tetapi soal ruang bicara warga. Kritik, satire, unggahan media sosial, liputan investigasi, sampai poster demonstrasi kini berhadapan dengan pasal pasal yang definisinya bisa terasa lentur. Pemerintah sendiri mengakui ada risiko penyalahgunaan sehingga butuh pengawasan publik. Itu pengakuan penting, karena artinya kekhawatiran masyarakat sipil bukan hal mengada ada.
Berlaku serentak sejak 2 Januari 2026, dan efeknya langsung terasa di ruang publik
Pemberlakuan KUHP baru pada 2 Januari 2026 dilaporkan luas sebagai momen pemutusan dengan hukum kolonial, tetapi juga sebagai momen munculnya pasal pasal yang memantik debat besar soal hak asasi, privasi, dan kebebasan berekspresi.
Di jalur prosedur, KUHAP baru juga ditetapkan dan mulai digunakan sebagai payung acara pidana sejak awal 2026. Ini penting karena transisi aturan bukan hanya urusan penegak hukum, tapi juga urusan warga biasa yang bisa sewaktu waktu masuk ke dalam proses, entah sebagai pelapor, saksi, terlapor, atau terdakwa.
Kenapa harus dibaca berpasangan, bukan terpisah
KUHP menentukan “apa yang bisa dipidana”. KUHAP menentukan “bagaimana cara negara memproses orang yang dituduh melanggar”. Kekhawatiran terbesar tentang kebebasan berpendapat sering kali tidak berhenti pada pasal pasalnya saja, melainkan pada kombinasi pasal yang lentur dengan prosedur yang memberi ruang tindakan cepat, seperti pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan perangkat, atau penahanan.
Di fase inilah banyak orang merasakan efek dingin: orang memilih diam, bukan karena argumennya salah, tetapi karena prosesnya sendiri bisa menguras tenaga, biaya, dan reputasi, bahkan sebelum pengadilan memutus apa pun.
Kebebasan berpendapat masuk wilayah rawan karena pasal pasal “penghinaan” kembali hidup
Kritik paling keras terhadap KUHP baru sejak pembahasannya bertahun tahun lalu berkutat pada pasal pasal yang berpotensi menekan kebebasan berekspresi. Banyak catatan dari kelompok hak asasi menilai beberapa ketentuan di KUHP baru menggerus hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul.
Di sisi domestik, organisasi bantuan hukum juga berulang kali memperingatkan soal menyempitnya ruang sipil, salah satunya dengan menyoroti pasal pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara.
Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, dari simbol ke potensi jerat
Salah satu titik paling sensitif adalah kembalinya delik penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Ada pasal yang menyebut “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” di muka umum, dengan pengecualian jika untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
Masalahnya bukan pada gagasan bahwa pejabat publik tidak boleh difitnah. Masalahnya ada pada dua hal yang bisa membuat kebebasan berpendapat menyempit diam diam.
Pertama, frasa seperti “menyerang kehormatan” dan “harkat martabat” membuka ruang tafsir, terutama ketika kritik disampaikan dengan satire atau bahasa tajam.
Kedua, kultur penegakan hukum kita sering kali tidak seragam. Apa yang dianggap kritik wajar di satu daerah bisa dianggap “penghinaan” di daerah lain. Itulah mengapa pasal pasal semacam ini berpotensi memicu kesewenang wenangan.
Penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, kritik bisa diseret jadi “serangan”
Selain Presiden dan Wakil Presiden, perhatian juga tertuju pada aturan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Ketentuan ini disorot karena bisa memunculkan tarik menarik tafsir antara kritik yang sah dan penghinaan yang dipidana.
Di titik ini, garis antara “mengkritik kebijakan” dan “menghina lembaga” bisa jadi kabur di lapangan. Kritik terhadap lembaga negara sering kali memakai bahasa evaluatif, keras, atau menyindir. Jika parameter “penghinaan” dipakai tanpa standar yang ketat, ruang kritik politik bisa mengecil pelan pelan.
Pasal berita bohong, dari misinformasi sampai risiko membungkam pelapor
KUHP baru juga memuat aturan tentang penyiaran atau penyebarluasan berita bohong, yang sering dikaitkan dengan situasi “kerusuhan” atau gangguan ketertiban.
Yang perlu diwaspadai, “berita bohong” dalam praktik bisa diperdebatkan. Dalam isu kebijakan publik, sering ada data yang berubah, laporan awal yang belum lengkap, atau temuan warga yang belum terverifikasi penuh. Jika pasal ini dipakai secara agresif, orang yang berniat mengungkap masalah bisa malah dibalikkan menjadi tersangka karena dianggap menyebarkan kabar bohong yang “menimbulkan” atau “dapat menimbulkan” keresahan.
Banyak orang sudah paham, istilah “berita bohong” dan dampak sosialnya punya sejarah dipakai untuk membatasi ruang sipil, tergantung cara tafsir penegak hukum. Saat rumusannya longgar, yang paling rentan justru warga biasa yang tidak punya akses pembuktian dan perlindungan memadai.
Larangan “menghina” ideologi atau institusi, kritik ideologis bisa dipersempit
KUHP baru juga menyinggung larangan terkait ekspresi yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara, selain pasal penghinaan terhadap presiden atau lembaga negara.
Dalam demokrasi, perdebatan soal ideologi, tafsir Pancasila, atau kritik atas cara negara menerjemahkan nilai nilai kebangsaan seharusnya menjadi diskursus publik. Waspadanya di sini adalah ketika perdebatan akademik atau kritik kebijakan dianggap sebagai “promosi ideologi yang bertentangan”, lalu warga diminta membuktikan niatnya di ruang penyidikan, bukan di ruang debat terbuka.
KUHAP baru, prosedur yang bisa membuat kritik terasa lebih mahal
Kalau KUHP adalah daftar pasal, KUHAP adalah pedal gas dan remnya. Banyak kritik masyarakat sipil pada KUHAP baru berkisar pada kewenangan upaya paksa, pengawasan hakim, dan potensi penyalahgunaan dalam masa transisi karena aturan teknis belum lengkap. Ada kekhawatiran bahwa tanpa aturan pelaksana yang jelas, aparat akan membuat aturan internal sendiri, sehingga muncul ketidakseragaman dan ruang tafsir yang besar.
Upaya paksa sejak tahap penyelidikan, “pintu depan” penjeratan jadi lebih awal
Salah satu kritik paling menonjol adalah soal tindakan paksa yang bisa dimulai pada tahap penyelidikan, sebelum peristiwa pidana benar benar terang. Ketentuan yang memungkinkan tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, larangan meninggalkan tempat, sampai penahanan dalam fase awal ini menuai sorotan karena dianggap berpotensi bertabrakan dengan asas praduga tak bersalah.
Di konteks kebebasan berpendapat, ini berarti seseorang bisa diproses cepat karena unggahan atau pernyataan yang dipersepsikan melanggar, bahkan saat substansi perkaranya masih kabur. Proses itu sendiri sudah cukup membuat orang lain memilih diam.
“Keadaan mendesak” untuk penggeledahan dan penyitaan, perangkat digital jadi medan utama
KUHAP baru mengatur kemungkinan penggeledahan dan penyitaan tanpa izin pengadilan dalam keadaan mendesak, lalu meminta persetujuan setelahnya. Frasa “keadaan mendesak” berkali kali disebut sebagai celah, karena definisinya bisa ditarik lebar di praktik.
Dalam era ketika kritik banyak terjadi lewat ponsel, pesan singkat, dan unggahan, penyitaan perangkat bisa berarti penyitaan akses ke pekerjaan, jaringan narasumber, catatan liputan, bahkan bahan komunikasi privat. Kekhawatiran bukan hanya soal barangnya, tetapi soal data di dalamnya.
Penyadapan, disebut menunggu UU khusus, tetapi ruangnya diperdebatkan
Isu penyadapan jadi sorotan karena menyentuh privasi dan kebebasan berekspresi sekaligus. Ada pernyataan pemerintah yang menegaskan penyadapan di KUHAP baru menunggu UU khusus.
Namun dari sisi lain, koalisi masyarakat sipil mengingatkan bahwa adanya ketentuan yang membuka ruang penyadapan untuk kepentingan penyidikan tanpa pembatasan yang ketat dapat menjadi masalah besar bila payung pengaman tidak jelas.
Dalam praktik, kebebasan berpendapat tidak hanya dibatasi oleh pemidanaan, tetapi juga oleh rasa diawasi. Begitu orang yakin ruang privatnya tidak aman, ekspresi publik ikut menyusut.
Dari kritik ke perkara, biasanya bermula dari empat pola yang terlihat sederhana
Ruang demokrasi sering kali menyempit bukan lewat satu ledakan besar, tetapi lewat kasus demi kasus yang terlihat kecil. Ketika kasus kecil ditangani dengan cara keras, publik belajar satu hal: lebih aman diam.
Satire dan meme, lucu di lini masa, serius di ruang pemeriksaan
Satire adalah bahasa politik warga, terutama di media sosial. Masalah muncul ketika aparat atau pelapor menilai satire sebagai “penghinaan”, lalu fokus berpindah dari kritik kebijakan ke “perasaan lembaga” yang merasa diserang. Rumusan pasal penghinaan yang luas membuat risiko ini nyata, apalagi bila konteks tidak dibaca utuh.
Jika satire dibalas dengan proses pidana, pesan ke publik jelas: humor politik pun bisa berbahaya.
Thread, video, dan unggahan investigatif, bisa diputar sebagai “berita bohong”
Di banyak kasus, warga mengunggah dugaan penyimpangan layanan publik, pungli, atau konflik di daerah berdasarkan pengalaman langsung. Kalau unggahan itu viral, sering muncul sanggahan resmi, lalu narasi bergeser menjadi “hoaks”. Dengan pasal “berita bohong” yang mengaitkan dampak sosial, risiko pembalikan peran selalu ada, terutama jika aparat memilih membaca akibat viral sebagai “potensi kerusuhan” atau “keonaran”.
Kritik kelembagaan, dari evaluasi kinerja ke tuduhan menyerang kehormatan institusi
Kritik terhadap lembaga negara biasanya bersifat struktural. Tetapi pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara bisa membuat kritik struktural dipersonalisasi seolah olah menyerang kehormatan. Area ini rawan karena publik sedang belajar membedakan kritik sebagai kontrol demokratis dan penghinaan sebagai serangan personal.
Aksi jalanan, poster dan orasi, tetap berisiko walau damai
Demonstrasi damai sering memunculkan poster yang tajam, menyebut nama pejabat, atau menyindir institusi. Dalam iklim hukum yang menempatkan “penghinaan” sebagai delik, poster yang bernada hiperbolik bisa ditarik keluar dari konteks protes menjadi barang bukti. Di sini yang dipertaruhkan adalah tradisi kritik jalanan yang selama ini menjadi katup demokrasi.
Yang perlu kita waspadai tanpa harus berhenti bicara
Waspada bukan berarti bungkam. Waspada berarti paham medan, paham pasal yang rentan ditafsirkan luas, dan paham prosedur yang bisa berjalan cepat. Pemerintah sendiri menekankan perlunya pengawasan publik agar KUHP baru tidak disalahgunakan. Itu bisa dibaca sebagai ruang: warga berhak mengawasi, mencatat, dan menuntut akuntabilitas.
Cara mengkritik yang tetap keras, tetapi tidak mudah dipelintir
Ada beberapa kebiasaan yang bisa mengurangi peluang kritik berubah jadi perkara, tanpa mengorbankan substansi.
Pertama, bedakan kritik kebijakan dengan serangan personal. Kritik kebijakan membahas keputusan, data, dan konsekuensi nyata. Serangan personal biasanya menempelkan label moral pada individu.
Kedua, kuatkan basis fakta. Simpan tautan, dokumen, rekaman rapat publik, atau pernyataan resmi yang jadi dasar kritik. Dalam iklim pasal “berita bohong”, jejak verifikasi bukan gaya hidup, tapi tameng kewarasan.
Ketiga, hati hati dengan kutipan yang dipotong. Banyak perkara komunikasi publik berawal dari satu kalimat yang dicabut dari konteks. Kalau menulis, tulis konteks. Kalau membuat video, taruh keterangan.
Keempat, pahami bahwa “kepentingan umum” sering jadi wilayah debat. Ada pasal yang memberi pengecualian bila untuk kepentingan umum, tetapi definisinya bisa diperdebatkan di lapangan. Jadi, jangan hanya merasa benar, siapkan argumen publiknya sejak awal.
Kalau dipanggil, diperiksa, atau perangkat diminta, jangan bergerak sendirian
Pada fase KUHAP baru, prosedur bisa menjadi sumber tekanan. Karena itu, yang paling penting adalah pendampingan dan dokumentasi.
Pertama, minta penjelasan dasar pemanggilan dan status Anda, apakah sebagai saksi atau terlapor. Banyak orang masuk ruang pemeriksaan dengan asumsi “cuma klarifikasi”, lalu keluar dalam posisi yang lebih rentan.
Kedua, gunakan hak untuk didampingi penasihat hukum. Ini bukan tindakan melawan, ini prosedur normal agar pemeriksaan tetap fair.
Ketiga, catat kronologi, waktu, dan identitas petugas, serta apa saja yang diminta. Dalam konteks penggeledahan atau penyitaan, isu “keadaan mendesak” dan persetujuan setelahnya akan sangat bergantung pada catatan prosedural.
Keempat, jika berkaitan dengan kerja jurnalistik atau advokasi, libatkan redaksi atau organisasi, karena risiko tidak berhenti pada individu. Penyitaan perangkat atau akses data dapat berdampak pada banyak orang sekaligus.
Pengawasan publik, dari slogan ke kerja konkret
Pengawasan publik yang dimaksud dalam konteks KUHP baru harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata.
Pertama, masyarakat sipil perlu terus memantau pola perkara, pasal apa yang dipakai, siapa yang paling sering jadi target, dan bagaimana putusan pengadilan terbentuk dari waktu ke waktu.
Kedua, media harus berani membahas proses, bukan hanya sensasi kasus. Ketika publik hanya melihat judul “terlapor”, proses penyidikan yang tidak proporsional sering luput.
Ketiga, kampus dan komunitas profesi hukum perlu aktif memberi pendidikan publik. Soal risiko ketidakpastian dalam masa transisi KUHAP baru tanpa aturan teknis adalah ruang besar bagi edukasi: prosedur apa yang sah, apa yang bisa dipersoalkan, dan bagaimana mekanisme kontrolnya.
Keempat, jalur uji materi dan kritik hukum tetap relevan. Artinya, pertarungan menjaga kebebasan berpendapat tidak hanya terjadi di jalan atau di lini masa, tetapi juga di ruang hukum.
Kebebasan berpendapat tidak hilang dalam satu hari, biasanya surut pelan pelan
Kekhawatiran terbesar banyak orang bukan soal apakah semua kritik akan dipidana. Kekhawatiran terbesarnya adalah perubahan psikologis ruang publik: orang mulai menimbang kata bukan karena ingin akurat, tetapi karena takut. Begitu rasa takut menjadi kebiasaan, demokrasi terlihat baik baik saja dari luar, tetapi sunyi dari dalam.
Di sisi lain, pemerintah dan DPR menekankan ini sebagai pembaruan besar. Pertarungan yang sebenarnya ada pada implementasi harian: apakah pasal pasal “penghinaan” dipakai selektif, apakah prosedur “keadaan mendesak” jadi pintu masuk penggeledahan sewenang wenang, apakah penyadapan benar benar menunggu aturan khusus yang ketat, dan apakah kritik kebijakan tetap diperlakukan sebagai bagian dari kehidupan demokratis, bukan ancaman.
Kalau kita ingin kebebasan berpendapat tetap bernapas, maka yang harus dijaga bukan hanya keberanian untuk bicara, tetapi juga disiplin untuk mengawasi, mencatat, dan menuntut pertanggungjawaban ketika hukum dipakai untuk membungkam, bukan untuk melindungi.
